Urgensi Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dalam Mengatasi Kekosongan Kelembagaan dan Mendorong Penegakan UU PDP

urgensi-pembentukan-lembaga-pdp-indonesia

Daftar Isi

Written by: Anggunia Marsya Putri Sinulingga (2025), Namira Anditha Zahra (2025), Saffanah Zahira (2025).

Pelindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi beberapa persoalan, meskipun sudah terdapat dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi lembaga yang bertugas memastikan pelaksanaannya belum juga ditetapkan. UU PDP sendiri memberikan masa penyesuaian paling lama dua tahun bagi pengendali dan prosesor data, yang berakhir pada 17 Oktober 2024. Namun, hingga 6 November 2026, lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU PDP belum resmi dibentuk. Kemudian terkait Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana memang telah diundangkan pada 16 Juli 2026, tetapi baru berlaku pada 16 Januari 2027 dan hal ini pun belum menjawab persoalan kekosongan hukum untuk penegak hukum administratif belum tersedia. Kondisi tersebut menjadi urgensi di tengah berulangnya kasus kebocoran data. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat terdapat 94 kasus kebocoran data pada tahun 2019 hingga 2023. Dalam 62 kasus yang terjadi pada penyelenggara sistem elektronik swasta, sedangkan sanksi yang tercatat hanya berupa 19 teguran (CNBC Indonesia, 2023). Setelah UU PDP berlaku secara penuh, Komdigi menerima 342 aduan, 483 permintaan konsultasi, serta mencatat 56 dugaan pelanggaran dalam periode Oktober 2024 hingga November 2025 (Selular.id, 2026). Kemudian diketahui bahwa Indonesia pernah menempati peringkat ketiga dunia dalam jumlah akun yang bocor pada kuartal ke-3 tahun 2022 (Databoks Katadata, 2026). 

Selain angka kasus kebocoran data pribadi tersebut, kebutuhan akan pembentukan lembaga PDP juga dapat dijelaskan melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam struktur, substansi, dan kultur hukum. UU PDP telah menyediakan substansi berupa hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Namun, struktur yang bertugas menjalankan pengawasan dan penegakan belum terbentuk. Mochtar Kusumaatmadja juga memandang hukum sebagai asas, kaidah, lembaga, dan proses, oleh karena itu undang-undang membutuhkan institusi pelaksana (Dayang dan Putri, 2025; Putri, Rosadi, dan Rubiati, 2025). Selanjutnya, dalam UU PDP pun terdapat beberapa pasal yang menegaskan keperluan akan adanya lembaga PDP, seperti dalam pasal Pasal 58 UU PDP yang menentukan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 59 memberikan tugas untuk merumuskan kebijakan, mengawasi penyelenggaraan pelindungan data pribadi, menegakkan hukum administratif, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selanjutnya, Pasal 60 memberikan kewenangan untuk menerima aduan, memeriksa sistem elektronik, memanggil pihak terkait, menilai pemenuhan persyaratan transfer data ke luar wilayah Indonesia, dan menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi tersebut mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data, hingga denda administratif paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan.

Ketiadaan Lembaga PDP menciptakan kekosongan hukum di tengah mendesaknya kebutuhan perlindungan data pribadi. Padahal, UU PDP telah mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data, termasuk jenis-jenis pelanggarannya. UU PDP bahkan memuat ketentuan pidana pada Pasal 67 hingga Pasal 73 yang dapat diproses melalui sistem peradilan pidana.  Permasalahannya terletak pada ketiadaan institusi yang menjalankan fungsi tersebut. Akibatnya, kewajiban pemberitahuan kegagalan pelindungan data dalam waktu 3 x 24 jam sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 UU PDP tidak dapat diterapkan secara efektif karena tidak adanya instansi penerima yang pasti.  Begitu pula mekanisme pengawasan, penjatuhan sanksi administratif, dan fasilitasi penyelesaian sengketa yang belum dapat berjalan secara optimal. Keterlambatan ini melemahkan kepastian hukum bagi subjek data yang membutuhkan sarana pengaduan dan pemulihan ketika haknya dilanggar.

Kekosongan kelembagaan ini juga menimbulkan ketidakpastian dalam pengawasan transfer data lintas negara. Pasal 56 UU PDP telah mengatur persyaratan transfer secara berjenjang, termasuk penilaian tingkat pelindungan di negara penerima. Akan tetapi, sebagian mekanisme teknis seperti penilaian kecukupan yurisdiksi, klausul kontrak standar, dan binding corporate rules membutuhkan pengaturan lebih lanjut dari lembaga PDP. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 juga menyebut bahwa pemrosesan data dapat tetap berlangsung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan PP sebelum peraturan lembaga diterbitkan (SIP Law Firm, 2026; RSM Indonesia, 2026). Situasi tersebut menghambat keefektifan perlindungan data pribadi di Indonesia serta membuat pelaksanaan kewajiban pengendali dan prosesor data bergantung pada mekanisme sektoral. 

Hingga awal November 2026, rancangan Peraturan Presiden pembentukan lembaga PDP dilaporkan telah melalui proses penyusunan dan harmonisasi, lalu diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (ANTARA, 2026). Klaim bahwa Perpres telah ditandatangani pun belum terkonfirmasi. Sampai saat ini, rancangan Perpres pembentukan lembaga PDP tersebut masih berada pada tahap akhir sebelum penetapan. Sementara itu, pengawasan transisional dilakukan Komdigi melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Namun, kewenangan unit tersebut untuk menjatuhkan sanksi administratif UU PDP belum jelas.

Persoalan pembentukan lembaga ini juga telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam Perkara Nomor 153/PUU-XXIV/2026 Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pengujian norma pembentukan lembaga tersebut tidak dapat diterima akibat ketidakjelasan format serta argumen permohonan. Pemohon kemudian mengajukan Perkara Nomor 236/PUU-XXIV/2026 yang antara lain meminta agar pembentukan lembaga dibatasi dalam jangka waktu tertentu. DPR menilai keterlambatan pembentukan lembaga PDP merupakan persoalan implementasi, sedangkan Pemerintah menyebut ketiadaan tenggat sebagai open legal policy. Namun dengan ini, putusan perkara tersebut belum menjawab substansi persoalan keterlambatan pembentukan lembaga.

Selain itu, independensi lembaga menjadi hal yang krusial. Lembaga PDP akan mengawasi pemrosesan data oleh sektor swasta sekaligus badan publik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap institusi pemerintah harus tetap efektif. ELSAM menekankan bahwa independensi perlu tercermin dalam kedudukan, status kelembagaan, pelaksanaan fungsi, serta pengelolaan anggaran (Bisnis.com, 2024). Dalam konteks negara lain, otoritas pengawas di Uni Eropa menjatuhkan denda EUR1,2 miliar kepada Meta pada 2023 dan EUR530 juta kepada TikTok pada 2025 (The Irish Times, 2025). Tindakan tersebut merujuk pada Pasal 52 GDPR yang mensyaratkan independensi otoritas pengawas. 

Berdasarkan kondisi tersebut, pembentukan lembaga PDP perlu segera dituntaskan melalui penetapan Perpres dan wajib memiliki independensi dalam praktiknya. Lembaga ini harus didukung oleh kewenangan yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta anggaran yang memadai agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum tanpa intervensi, khususnya dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran dan penjatuhan sanksi sesuai UU PDP. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai pertanggungjawaban badan publik ketika terjadi pelanggaran data pribadi, termasuk mekanisme penanganan dan konsekuensi hukum yang dapat diterapkan. Namun, selama lembaga PDP belum terbentuk, pelaksanaan pengawasan dan penegakan UU PDP juga perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan pengawasan. Dengan demikian, pembentukan lembaga PDP menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa ketentuan UU PDP tidak berhenti sebagai norma tertulis dan dapat ditegakkan dengan praktik pengawasan dan penyelesaian yang tepat. Tanpa keberadaan lembaga tersebut, hak subjek data pribadi berisiko hanya memperoleh pengakuan secara normatif tanpa didukung mekanisme pengaduan, pengawasan, dan pemulihan yang efektif. 

Artikel ini ditulis oleh Anggunia Marsya Putri Sinulingga (2025), Namira Anditha Zahra (2025) dan Saffanah Zahira (2025).

 

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Artikel Jurnal

Dayang G, S., S. O. Putri L, dan A. K. Putri K. “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP.” Locus Journal of Academic Literature Review 4, no. 2 (2025): 106–13. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.433.

Putri, S. A., S. D. Rosadi, dan B. Rubiati. “Peran Lembaga Pengawas dalam Memberikan Pelindungan Data Pribadi Anak Ditinjau Menurut Perbandingan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Personal Information Protection Act 2011 Korea Selatan.” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 2, no. 1 (2025): 349–65. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.785.

Rujukan Elektronik Lainnya

ANTARA. “Kemkomdigi Ungkap Regulasi Pembentukan Badan PDP Masuki Tahap Final.” 4 November 2026. https://www.antaranews.com/berita/5832147/kemkomdigi-ungkap-regulasi-pembentukan-badan-pdp-masuki-tahap-final.

Bisnis.com. “ELSAM Meragukan Independensi Lembaga PDP di Bawah Kendali Pemerintah.” 17 Oktober 2024. https://teknologi.bisnis.com/read/20241017/84/1808262/elsam-meragukan-independensi-lembaga-pdp-di-bawah-kendali-pemerintah.

CNBC Indonesia. “Data 94 Perusahaan RI Bocor, Sanksi Cuma Teguran.” 12 Juni 2023. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230612162356-37-445205/data-94-perusahaan-ri-bocor-sanksi-cuma-teguran/amp.

Databoks Katadata. “Indonesia Ranks Among the Top Three Countries with the Most Data Breaches in the World.” t.t. https://databoks.katadata.co.id/en/technology-telecommunications/statistics/3f6a7dc0c5d0b7e/indonesia-ranks-among-the-top-three-countries-with-the-most-data-breaches-in-the-world.

Irish Times. “TikTok Fined 530m by Irish Data Protection Watchdog.” 2 Mei 2025. https://www.irishtimes.com/business/2025/05/02/tiktok-fined-530m-by-irish-data-protection-watchdog. 

RSM Indonesia. “Client Alert: PP 33/2026, Six Implementation Priorities before 16 January 2027.” 2026. https://www.rsm.global/indonesia/sites/default/files/media/publications/Client%20Alert/2026/RSM%20Indonesia%20Client%20Alert%20-%20PP%20332026%20Six%20Implementation%20Priorities%20before%2016%20January%202027.pdf.

Selular.id. “Komdigi Catat Ratusan Aduan dan Potensi Pelanggaran Data Pribadi.” Januari 2026. https://selular.id/2026/01/komdigi-catat-ratusan-aduan-dan-potensi-pelanggaran-data-pribadi/.

SIP Law Firm. “PP 33/2026: Pelindungan Data Pribadi.” 2026. https://siplawfirm.id/resources/pp-33-2026-pelindungan-data-pribadi

 

Share Now:

Kategori