Risiko Kebijakan dan Perlindungan Investor dalam Gejolak IHSG: Menguji Akuntabilitas Pemerintah atas Pernyataan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Kebijakan BEI

risiko-kebijakan-perlindungan-investor-gejolak-ihsg

Daftar Isi

Written by: Amira Taka A., Regine Victoria D., Jeremy Justin S.

Latar Belakang

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun 2026 mencetak titik terendah dalam sejarah pasar modal Indonesia. Pada tahun yang sama, IHSG sempat menyentuh rekor tertinggi di level 9.134 pada 20 Januari 2026, namun turun drastis hingga 34,73% pada semester I-2026 dan terakumulasi turun nyaris 40% secara year-to-date. Puncak kepanikan pasar terjadi pada 16 Oktober 2026, saat IHSG turun menjadi 11,6% ke level 5.185 dan memicu penarikan rem darurat (trading halt) selama 30 menit setelah pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka konsultasi publik untuk mengusulkan penurunan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market dengan periode masukan hingga 30 April 2027 dan pengumuman final pada Juni 2027. Ketidakpastian reklasifikasi ini mendorong aksi jual bersih (net sell) investor asing secara ekstrem hingga mencapai Rp88-Rp94 triliun sepanjang tahun 2026 yang berdampak langsung pada pelemahan nilai tukar Rupiah melampaui Rp18.000 per Dolar AS. Gejolak ini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi didukung pula oleh faktor-faktor internal dalam negeri. Contohnya, seperti muncul serangkaian tindakan material (feitelijke handelingen) dan tindakan hukum (rechtshandelingen) pejabat publik yang dilihat sebagai sinyal ketidakpastian. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada sidang kabinet 2 tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026) yang menegaskan bahwa “bangsa Indonesia tidak takut MSCI” (Sihombing, 2026,), imbauan Menteri Keuangan Suhasil Nazara terkait kredibilitas pasar saham, hingga intervensi kelembagaan melalui kunjungan pimpinan DPR dan Badan Pengelola Investasi Danantara ke Gedung BEI, memunculkan wacana serius mengenai policy risk. Dalam perspektif Law and Finance, pidato tersebut justru dibaca oleh pasar sebagai peningkat equity risk premium dan ketidakpastian arah kebijakan. Intervensi kelembagaan melalui kunjungan pimpinan DPR dan Danantara ke Gedung BEI untuk memberikan ‘infus’ serta penetapan sanksi denda Rp2,1 triliun oleh OJK atas pelanggaran emiten DSSA, BREN, dan CUAN juga menimbulkan pertanyaan mengenai batas diskresi pemerintah dan efektivitas perlindungan investor minoritas dalam hukum positif Indonesia  ((OJK), 2026).

BEI mengambil kebijakan reaktif dengan mengubah batas Auto Rejection Bawah (ARB) dari 15% menjadi 7% hingga 31 Desember 2026, mengeluarkan saham High Shareholding Concentration (HSC) dari perhitungan bobot indeks utama per 2 November 2026, dan mengosongkan daftar saham short selling untuk periode November 2026 (Desfika, 2026). Meskipun, dalam Teori credible commitment dari Douglass North (1990) mengatakan bahwa stabilitas investasi bertumpu pada keyakinan pelaku usaha bahwa negara tidak mengubah aturan main (rules of the game) secara diskresioner dan analisis Law and Finance dari La Porta et al. (1998) membuktikan bahwa kedalaman pasar modal dan daya tarik investasi ditentukan oleh sejauh mana sistem hukum positif memberikan perlindungan nyata, bukan pada sebagus apa sebuah kebijakan baru yang dibuat. Atas dasar dinamika tersebut, artikel hukum ini menganalisis faktor-faktor apa saja yang membentuk gejolak masif IHSG pada tahun 2026, bagaimana kedudukan tindakan pejabat publik dan otoritas bursa di antara faktor tersebut, serta sejauh mana hukum positif Indonesia menyediakan mekanisme akuntabilitas dan perlindungan hukum yang memadai bagi investor.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian keadaan yang kami temukan, terdapat kajian lebih lanjut yang dapat menjawab berbagai ketakutan yang dialami oleh para investor ketika ingin melakukan investasi dengan diberikan kepastian dan perlindungan agar hanya diperhadapkan dengan kerugian atas dasar kesadaran dan kehendak investor tersebut. Oleh karena itu, legal review ini merumuskan tiga isu hukum utama untuk dianalisis lebih lanjut:

  1. Faktor-faktor apa saja yang membentuk gejolak IHSG, dan bagaimana kedudukan pernyataan Presiden, keputusan Menteri Keuangan, dan kebijakan BEI di antara faktor-faktor tersebut?
  2. Bagaimana kerangka hukum akuntabilitas pemerintah atas pernyataan dan keputusan yang berdampak pada kepercayaan investor?
  3. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap gejolak IHSG dan risiko kebijakan?

Analisis

1. Faktor-Faktor Pembentuk Gejolak IHSG serta Bagaimana Kedudukan Pernyataan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Kebijakan BEI diantara Faktor-Faktor Tersebut

Dinamika gejolak masif IHSG sepanjang tahun 2026 terdiri dari beberapa lapis faktor yang saling berkesinambungan. Faktor tersebut dibagi menjadi dua pilar utama yaitu faktor external yang mencakup dinamika pasar keuangan global dan faktor internal yang berakar dari kerentanan tata kelola bursa domestik. Diluar kedua faktor utama tersebut, adapun faktor-faktor tambahan yang memiliki faktor yang juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat serta investor, yaitu kedudukan tindakan material (feitelijke handelingen), pernyataan pejabat publik, dan intervensi otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) karena menjadi penggerak untuk membentuk persepsi risiko kebijakan (policy risk) di mata investor.

1.1 Faktor Eksternal

Pada faktor eksternal, pemicu utama capital flight, yaitu kondisi ketika arus modal keluar dari suatu negara secara besar-besaran dalam waktu relatif singkat (Rejoice, 2026), adalah reklasifikasi dari MSCI yang mengancam penurunan status Indonesia ke Standalone Market. Pengumuman yang dirilis oleh MSCI pada pertengahan Oktober 2026 ini menempatkan bursa saham Indonesia dalam klasifikasi khusus berisiko tinggi yang sejajar dengan negara-negara yang mengalami krisis keuangan ekstrem seperti Lebanon dan Zimbabwe. Seorang ekonom asal Indonesia, Fithra Faisal, mengkritik usulan MSCI dengan menyatakan “Potensi atau probabilitas kita untuk masuk ke Standalone sebenarnya sangat kecil, masa kita satu kluster dengan Zimbabwe yang mengalami kekurangan dolar dan Argentina yang melakukan capital control, kita tidak mengalami semua itu”. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, juga menjelaskan dampak dari ancaman reklasifikasi tersebut bagi alokasi dana internasional, yaitu “Terjadi sell off dana pasif yang mengikuti benchmark tersebut dan potensi penurunan exposure oleh manajer aktif, dan juga basis investor institusional global akan semakin sempit”.

Goldman Sachs, grup bank investasi dan layanan keuangan yang bergerak pada ranah perbankan investasi, perdagangan sekuritas, manajemen aset, Gate Wealth, serta layanan fintech, mengkalkulasi pelepasan otomatis oleh passive index funds global mencapai USD 5,6 miliar (sekitar Rp100 triliun), sementara analisis pasar memperkirakan potensi outflow berkisar antara Rp105 triliun hingga Rp132 triliun. Tekanan ini semakin diperberat oleh faktor makroekonomi global, seperti keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga di kisaran 3,75%–4,00% (higher for longer), lonjakan yield US Treasury tenor 10 tahun mencapai 5,042%, serta kenaikan harga minyak mentah Brent hingga USD 110 per barel akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

1.2 Faktor Internal

Sementara pada faktor internal, MSCI menekankan tiga aspek atas rentannya struktur tata kelola pasar modal di Indonesia. Pertama, ialah buramnya Ultimate Beneficial Ownership (UBO) dan porsi saham beredar di publik (free float). Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UBO didefinisikan sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Meskipun telah ada regulasi tetap dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, namun kepercayaan publik juga investor asing tidak dapat bertumpu pada alasan tersebut. Nyatanya, pelaksanaan para pemilik saham di bursa efek indonesia dinilai belum memberikan keterbukaan data yang rinci, sehingga terjadi ketimpangan fakta antara pelaporan administratif dengan kepemilikan sesungguhnya. 

Kedua, implikasi dari ketidak transparan identitas pemilik manfaat akhir (UBO) memicu maraknya emiten masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC), yakni kondisi di mana kepemilikan saham terkonsentrasi sangat tinggi pada sekelompok pihak tertentu atau terafiliasi. Data otoritas bursa mencatat terdapat 61 hingga 80 emiten yang terindikasi masuk dalam daftar HSC, dengan estimasi nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp2.600 triliun atau mewakili 25% hingga 30% dari total kapitalisasi bursa yang bernilai Rp9.200 triliun. Ketiga, kondisi struktur kepemilikan yang tertutup tersebut mempermudah terjadinya praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) atau transaksi semu (goreng-menggoreng saham). Ketua Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto, menegaskan konsern utama yang dituntut penyedia indeks global, “MSCI menanyakan apakah ada jaminan meaningful enforcement terhadap coordinated trading… yang diminta MSCI adalah bagaimana garansi bahwa pom-pom saham ini tidak akan terjadi lagi di masa mendatang”.

Puncak penegakan hukum atas pelanggaran tata kelola internal tersebut terjadi pada 16 Oktober 2026, saat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengumumkan penjatuhan sanksi denda administratif fantastis sebesar Rp2,1 triliun atas manipulasi pasar dan penawaran umum pada tiga emiten utama. Rincian sanksi tersebut mencakup denda sebesar Rp1,5 triliun kepada pihak terafiliasi PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) atas pelanggaran manipulasi pasar terencana berdasarkan Pasal 91 dan Pasal 92 UU No. 8 Tahun 1995 jo. UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, denda Rp500 miliar kepada PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) atas pelanggaran penjatahan pasti IPO berdasarkan Pasal 107 UU P2SK, serta denda Rp100 miliar kepada PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) atas pelanggaran Pasal 107 UU P2SK. Penegakan sanksi finansial ini diikuti dengan pembekuan izin perorangan direksi perusahaan efek/sekuritas yang terlibat dalam skema manipulasi perdagangan. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, OJK telah mengenakan sanksi denda sebesar Rp2,23 triliun kepada 166 pihak serta melancarkan pemeriksaan terhadap 31 emiten daftar HSC yang terindikasi tindak pidana pasar modal.

1.3 Kedudukan Tindakan dan Pernyataan Pejabat Publik

Dalam hukum administrasi negara, ucapan serta keputusan pejabat publik bukanlah sekadar wacana politik, melainkan tindakan material (feitelijke handelingen) yang menjadi variabel hukum (legal input) penyusun policy risk dan penggerak equity risk premium. Pidato Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2026 di Istana Kepresidenan yang menegaskan “bangsa Indonesia tidak takut siapapun dan tidak akan gentar” terhadap ancaman MSCI, sejatinya ditujukan untuk menggalang kedaulatan dan menenangkan publik domestik. Namun, respons non-teknis pejabat puncak negara terhadap lembaga riset global justru ditangkap oleh investor institusional sebagai indikasi ketidakpastian kebijakan. Mantan Direktur Utama BEI, Tito Sulistio, menggarisbawahi hukum dasar psikologi bursa dalam merespons pernyataan publik “Pasar modal tidak takut dengan bad news, tapi pasar modal tidak siap dengan uncertainty“.

Pakar Ekonomi dan Analis Pasar Modal, Prof. Ferry Latuhihin, memberikan pandangan kritis mengenai penilaian kasta pasar dan fair value bursa domestik “Saya anti MSCI karena ternyata saham-saham yang masuk ke dalam indeks mereka yang berarti merekomendasikan konstituen mereka untuk masuk adalah saham-saham yang valuasinya tidak masuk akal, misalnya BlackRock masuk ke BREN pada Oktober 2024 pada PBV 140 sampai 160, tidak mungkin Indonesia disejajarkan dengan Zimbabwe, fair value IHSG menurut ukuran fundamental saya ada di antara 5.500 sampai 6.000”. Sementara itu, CEO Astronacci International, Gema Goeyardi, menilai bahwa narasi Presiden muncul karena ancaman MSCI dinilai melampaui batas kewajaran, “Konteks beliau mengatakan kita tidak takut itu karena faktanya member MSCI sendiri tidak tahu kalau kita bakal didrop, wacananya kan frontier, tapi kalau ke standalone itu offside sehingga Presiden merasa kita sedang ditekan”. Menteri Keuangan Suhasil Nazara turut memberikan penekanan fundamental mengenai pentingnya kredibilitas pasar “Kuncinya adalah kredibilitas pasar saham. Kalau pasar saham kita kredibel, maka para investor akan lebih yakin untuk membeli saham-saham Indonesia”. Keputusan Menteri Keuangan yang menyerahkan pengawasan dan penanganan teknis perdagangan saham sepenuhnya kepada OJK dinilai tepat secara doktrinal guna menjaga independensi Otoritas Sektor Keuangan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
Intervensi kelembagaan juga tercermin saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan Badan Pengelola Investasi Danantara, yakni CEO Danantara Rosan Roslani dan Doni Oskaria, menyambangi Gedung BEI pada 16 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB untuk memberikan “infus” dan memicu aksi buyback. CEO Danantara, Rosan Roslani, memberikan penjelasan mengenai sudut pandang investasi BUMN/negara di tengah krisis “Kami melihat justru ini adalah opportunity ke depannya karena kami selalu melihat investasi sebagai long-term investment, fundamental perusahaan-perusahaan kita ini sangat baik”. Kehadiran pejabat tinggi parlemen dan pengelola investasi negara tersebut memberikan dorongan psikologis jangka pendek bagi kekuatan beli investor domestik. Namun demikian, aksi intervensi kelembagaan ini tetap harus dibatasi oleh regulasi yang transparan agar tidak dipersepsikan oleh investor global sebagai bentuk distorsi harga non-pasar.

1.4 Kebijakan Bursa Efek Indonesia dan Policy Risk

Langkah pertama yang dilakukan BEI setelah adanya ancaman dari MSCI adalah penarikan rem darurat (trading halt) selama 30 menit pada Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB ketika IHSG anjlok 8,01% pada pembukaan perdagangan, sebelum akhirnya ditutup melorot 11,57% ke level 5.185. Langkah kedua adalah keputusan BEI pada 19 Oktober 2026 yang memangkas batas maksimal penurunan harga saham harian (Auto Rejection Bawah (ARB)) dari 15% menjadi 7% yang diberlakukan hingga 31 Desember 2026. Langkah ketiga adalah pengeluaran seluruh saham yang masuk dalam daftar HSC dari perhitungan bobot indeks utama (seperti IDX30, LQ45, dan IDX80) mulai 2 November 2026, serta mengosongkan daftar saham yang dapat ditransaksikan secara short selling untuk periode November 2026.

Secara teoretis, sebagaimana diuraikan oleh Douglass North (1990) dalam doktrin credible commitment, stabilitas investasi bertumpu pada keyakinan pelaku usaha bahwa negara tidak akan mengubah aturan main (rules of the game) secara diskresioner, reaktif, atau tidak konsisten (Putri, 2023). Penerapan aturan bursa yang berubah secara mendadak tanpa masa transisi yang terprediksi berisiko meningkatkan transaction costs dan mengikis kredibilitas otoritas di mata manajer investasi internasional. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, kebijakan diskresioner dan instrumen darurat bursa wajib terikat pada Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Keterbukaan. Asas Kepastian Hukum menuntut adanya jangka waktu dan parameter yang transparan atas kebijakan ARB 7% maupun moratorium short selling, sedangkan Asas Kecermatan mengharuskan regulator memperhitungkan dampak transmisi kepanikan sebelum menerbitkan kebijakan reaktif.

Apabila tindakan material atau pembiaran pengawasan oleh regulator terbukti melanggar AUPB dan menimbulkan kerugian materiil nyata bagi investor, hukum positif Indonesia menyediakan mekanisme gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad atau (OOD)) melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2019. Melalui sarana hukum OOD, PTUN berwenang menguji keabsahan tindakan pemerintahan (feitelijke handelingen) dan memberikan kepastian pemulihan hak keperdataan bagi masyarakat maupun investor. Di sisi lain, terkait dengan tuntutan reformasi pasar modal, Co-Founder Alpha Gate Capital sekaligus Former Chief Indonesia Strategist JP Morgan, Henry Wibowo, menjelaskan evaluasi krusial dari MSCI mengenai urgensi penegakan hukum “MSCI bilang basically capital market reform yang sudah dilakukan 9-10 bulan terakhir sudah di langkah yang tepat tapi belum cukup, penalti ini adalah sesuatu yang sangat diminta oleh MSCI, harus ada criminal charges/pidana dan penalti terhadap bad actors atau dalangnya”. Sejalan dengan hal tersebut, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menekankan perlunya pembuktian sanksi yang konsisten “Investor tentu bisa rugi. Tetapi mereka perlu yakin bahwa informasi dan pembentukan harga yang menjadi dasar keputusan investasinya bisa dipercaya, efektivitas sanksi membutuhkan pembuktian berkelanjutan untuk memastikan pelanggaran tidak berulang melalui rekening atau entitas berbeda”.

Maka, penegakan pada Pasal 91, 92, dan 107 UU No. 8 Tahun 1995 jo. UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) oleh OJK harus dilaksanakan secara konsisten melalui penuntutan pidana, pembekuan izin permanen, serta diskualifikasi bagi para bad actors atau aktor intelektual manipulasi pasar. Langkah penegakan hukum yang konkret (meaningful enforcement) ini menjadi syarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan pembentukan harga wajar di pasar modal Indonesia. Dengan berjalannya kepastian hukum dan transparansi data UBO secara terprediksi, potensi ancaman reklasifikasi status pasar oleh MSCI dapat diredam sebelum batas akhir evaluasi pada Juni 2027. Pada akhirnya, penataan tata kelola bursa yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan investor minoritas akan memperkokoh ketahanan pasar modal nasional sebagai simbol kemajuan dan kelayakan investasi Indonesia.

  1. Akuntabilitas Pemerintah atas Pernyataan dan Keputusan yang Berdampak pada Kepercayaan Investor 

Kepercayaan investor terhadap pasar modal tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan serta komunikasi pemerintah. Dalam kondisi pasar yang bergejolak, pernyataan pejabat publik dapat membentuk persepsi mengenai arah kebijakan pemerintah, sedangkan keputusan yang mengubah kegiatan usaha dapat memengaruhi perhitungan risiko dan keputusan investasi. Oleh karena itu, akuntabilitas pemerintah dalam konteks gejolak IHSG dapat dilihat melalui tiga mekanisme, yaitu pengawasan politik terhadap komunikasi pemerintah, pertanggungjawaban administratif dalam pelaksanaan kebijakan, serta pengujian hukum terhadap peraturan dan tindakan pemerintahan. 

2.1 Akuntabilitas Komunikasi Publik dan Pengawasan Politik

Pernyataan pejabat pemerintah merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap kondisi perekonomian. Hal ini terlihat ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 28 Januari 2026 menyebut penurunan IHSG sebagai kesempatan untuk membeli saham. Pernyataan tersebut disampaikan ketika IHSG ditutup melemah sebesar 7,35% ke level 8.320,55 setelah sebelumnya mengalami penghentian sementara perdagangan (trading halt). Purbaya juga menyampaikan optimisme bahwa persoalan transparansi dan tata kelola pasar modal yang menjadi perhatian MSCI dapat diperbaiki sebelum Mei 2026 (Hikam, 2026). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah dapat menjadi bagian dari respons terhadap gejolak pasar. Namun, pernyataan optimistis pejabat tidak dapat menggantikan kebutuhan investor terhadap informasi yang jelas mengenai kondisi pasar dan langkah konkret pemerintah. Dalam hal ini, penting untuk membedakan komunikasi yang bertujuan menjaga kepercayaan pasar dengan tindakan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pernyataan pejabat tidak serta-merta menjadi keputusan administratif yang dapat digugat hanya karena menimbulkan respons negatif dari investor. 

Akuntabilitas atas kebijakan dan komunikasi pemerintah dapat dijalankan melalui fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Ketentuan tersebut memberikan DPR fungsi pengawasan serta hak interpelasi dan angket. Lebih lanjut, Pasal 79 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur hak interpelasi untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas, sedangkan hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Melalui mekanisme tersebut, DPR dapat meminta penjelasan mengenai dasar kebijakan pemerintah, pertimbangan yang digunakan, serta langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap pasar. Dengan demikian, pengawasan politik tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan yang berpengaruh terhadap kepercayaan investor dapat dijelaskan secara terbuka. Meskipun demikian, mekanisme pengawasan DPR tidak secara langsung membatalkan kebijakan ataupun memberikan ganti rugi kepada investor. 

2.2 Akuntabilitas Administratif dalam Keputusan Pemerintah 

Selain komunikasi publik, akuntabilitas pemerintah juga berkaitan dengan keputusan formal yang memengaruhi kegiatan ekonomi dan keputusan investasi. Salah satu contohnya adalah PP No.24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Peraturan ini mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis, yang pada tahap awal mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), komoditas tersebut hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor sebagai pemilik atau perantara tunggal. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) memberikan kewenangan kepada BUMN Ekspor untuk menentukan harga jual komoditas tersebut.

Kebijakan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengendalikan perdagangan luar negeri. Pasal 38 ayat (1) UU No, 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor. Pemerintah juga menjelaskan bahwa pengaturan ekspor komoditas strategis ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, ketahanan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat. 

Namun, perubahan mekanisme ekspor juga membawa konsekuensi bagi pelaku usaha yang bergerak pada sektor terkait. Pembatasan jalur ekspor melalui BUMN serta penentuan harga jual dapat memengaruhi struktur biaya, margin usaha, dan pelaksanaan kontrak perusahaan. Kondisi tersebut berkaitan dengan kepastian berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 huruf a juga memberikan hak kepada penanam modal untuk memperoleh kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

Dalam kaitannya dengan kepercayaan investor, kepastian berusaha tidak berarti pemerintah kehilangan kewenangan untuk mengubah kebijakan ekonomi. Akan tetapi, perubahan kebijakan perlu disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas, terutama mengenai penetapan BUMN Ekspor, penentuan harga dan margin, pemberian pengecualian, serta keberlanjutan kontrak yang telah berjalan. Kejelasan tersebut penting agar pelaku usaha dapat memperhitungkan konsekuensi kebijakan terhadap kegiatan usahanya. Dengan demikian, risiko yang muncul bukan hanya berasal dari substansi kebijakan, tetapi juga dari ketidakpastian dalam pelaksanaannya. 

Aspek tersebut berkaitan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Pasal 5 memuat asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Sementara itu, Pasal 6 memuat asas kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam materi muatan peraturan. Dalam konteks PP No.24 Tahun 2026, asas-asas tersebut berkaitan dengan kejelasan pengaturan mekanisme ekspor, kesesuaian materi pengaturan dengan dasar kewenangannya, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepastian kegiatan usaha. 

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan oleh badan atau pejabat pemerintahan juga berkaitan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) mewajibkan penggunaan kewenangan serta penetapan keputusan dan tindakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pasal 10 ayat (1) memuat asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. 

Penerapan asas tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan kebijakan ekspor. Asas kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan prosedur dan konsistensi penerapan aturan, sedangkan asas kecermatan berkaitan dengan pertimbangan pemerintah terhadap kondisi pasar dan dampak kebijakan bagi pelaku usaha. Asas keterbukaan juga penting dalam penyampaian informasi mengenai mekanisme penentuan harga, penunjukan BUMN, dan pemberian pengecualian. Sementara itu, asas kemanfaatan dan kepentingan umum menempatkan tujuan menjaga pasokan serta meningkatkan nilai tambah sebagai pertimbangan yang harus berjalan seimbang dengan kepastian kegiatan usaha. Oleh karena itu, penerapan AUPB menjadi bagian penting dalam menjaga agar kebijakan yang bertujuan memenuhi kepentingan nasional tetap dilaksanakan secara transparan, cermat, dan konsisten. 

2.3 Pengujian Peraturan dan Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan 

Akuntabilitas pemerintah juga didukung oleh mekanisme hukum yang memungkinkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan mempersoalkan peraturan dan tindakan pemerintahan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengujian peraturan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Dengan demikian, PP No. 24 Tahun 2026 sebagai peraturan di bawah undang-undang termasuk dalam ruang lingkup pengujian materiil oleh Mahkamah Agung apabila diduga bertentangan dengan undang-undang. 

Mekanisme tersebut memiliki arti penting dalam menjaga kesesuaian kebijakan pemerintah dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, pengaturan ekspor melalui BUMN Ekspor dalam PP No. 24 Tahun 2026 dapat ditempatkan dalam pembahasan mengenai hubungan antara kewenangan pemerintah mengendalikan ekspor berdasarkan UU Perdagangan dan pengaturan persaingan usaha dalam Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 51 mengatur kemungkinan penyelenggaraan monopoli atau pemusatan kegiatan tertentu oleh BUMN dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk pemerintah dalam kondisi yang ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian peran eksklusif kepada BUMN memiliki dimensi hukum persaingan usaha, meskipun keberadaannya tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. 

Selain melalui pengujian peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban hukum pemerintah juga dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Hal ini diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mempersoalkan tindakan konkret badan atau pejabat pemerintahan yang memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa. Meskipun demikian, penerapan mekanisme ini dalam persoalan yang berkaitan dengan kepercayaan investor tetap mensyaratkan adanya tindakan konkret badan atau pejabat pemerintahan yang dapat dipersoalkan secara hukum dan terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penurunan IHSG semata tidak serta-merta menjadi dasar untuk mengajukan sengketa terhadap pemerintah. 

Meskipun demikian, mekanisme pengujian peraturan dan penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan memiliki batas yang berbeda. Pengujian materiil ditujukan untuk menilai kesesuaian norma peraturan di bawah undang-undang dengan undang-undang sedangkan sengketa tindakan pemerintahan berkenaan dengan tindakan konkret badan atau pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, penurunan harga saham atau IHSG tidak secara otomatis menjadi dasar tuntutan ganti rugi kepada pemerintah. Pihak yang mengajukan tuntutan tetap harus menunjukkan adanya tindakan yang menjadi dasar pertanggungjawaban, kerugian yang dialami, serta hubungan sebab akibat sesuai mekanisme hukum yang digunakan. 

Berdasarkan uraian tersebut, hukum Indonesia telah menyediakan beberapa mekanisme akuntabilitas pemerintah, mulai dari pengawasan politik, penerapan prinsip administrasi pemerintahan, pengujian peraturan, hingga penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Namun, mekanisme tersebut memiliki fungsi dan batas masing-masing. Pengawasan politik berorientasi pada pertanggungjawaban pemerintahan pengujian epraturan menjaga kesesuaian norma dalam hierarki hukum, sedangkan penyelesaian sengketa memberikan ruang pemulihan bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan pemerintahan. Dalam menghadapi risiko kebijakan yang memengaruhi kepercayaan investor, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada keterbukaan informasi, kepastian pelaksanaan, dan kemampuan pihak yang dirugikan untuk membuktikan dasar tuntutan hukumnya. 

  1. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Gejolak IHSG dan Risiko Kebijakan

Pasar modal menjadi suatu wadah bagi setiap individu dan korporasi dalam melaksanakan suatu kegiatan investasi. Ketika kita fokus untuk menilik lebih dalam mengenai bagaimana suatu sentimen pasar dapat dihadapkan dengan fundamental perusahaan dan aspek psikologi dari setiap investor, maka akan terjadi volatilitas didalamnya, yang pada akhirnya menciptakan tidak terdapat kepastian secara mutlak mengenai arah pergerakan pasar dengan aspek yang sangat banyak. Menjawab setiap permasalahan dan ketakutan investor dalam melaksanakan kegiatan investasi maka, Indonesia khususnya memiliki langkah-langkah yang dalam pemahaman kami, dibagi menjadi tiga lapis perlindungan, memuat preventif (pencegahan gejolak), mitigatif atau stabilisasi (selama gejolak), dan represif serta pemulihan (setelah kerugian terjadi). 

3.1. Lapisan Preventif (Pencegahan Gejolak)

Lapis preventif dimulai dengan asimetri informasi, ketika emiten dan pengendali perusahaan selalu tahu lebih banyak daripada investor ritel, sehingga hukum mewajibkan ada keterbukaan agar pasar menjadi adil bagi tiap pihak.

Prinsip Keterbukaan & Prospektus

Prinsip keterbukaan (disclosure principle) adalah salah satu dari 5 prinsip yang dikeluarkan OJK untuk mengatur hak yang harus didapat oleh setiap konsumen. Prinsip ini pula, dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum preventif yang dibuat oleh pemerintah dan diatur ulang juga dalam UUPM dengan tujuan menjadi perlindungan. Dalam Pasal 1 angka 25 UUPM, mewajibkan emiten, perusahaan publik, dan pihak terkait menginformasikan kepada masyarakat secara tepat waktu semua informasi material yang dapat memengaruhi keputusan investor atau harga efek. Wujud konkret salah satunya adalah Prospektus. 

Prospektus adalah dokumen tertulis resmi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau emiten ketika akan melakukan penawaran umum, penerbitan obligasi, atau penambahan modal, yang isinya terdapat profil perusahaan, kegiatan usaha, laporan keuangan, manajemen, rencana penggunaan dana, dan hal lainnya yang menjadi dasar ketika seseorang akan melakukan investasi. Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau menyesatkan. Termuat pula dalam Pasal 78 ayat (1) UUPM secara tegas melarang prospektus memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta yang diperlukan. 

Oleh karena itu, Penawaran Umum hanya bisa dilakukan oleh Emiten yang sudah memenuhi prinsip keterbukaan agar isi dari prospektus tidak menyesarkat atau tidak sama dengan fakta (Kurniawan & Syailendra, 2023). Maka, melalui Prospektus investor dapat merasa aman dan lebih dapat menelisik lebih dalam tujuan dari perusahaan dan arah investasi yang nantinya akan diinvestasikan oleh investor.

Free Float 15%, Transparansi Kepemilikan, dan High Shareholding Concentration (HSC)

Free Float dalam saham adalah jumlah atau porsi saham suatu perusahaan yang tersedia bebas untuk diperdagangkan oleh publik dalam bursa efek. Instrumen ini mendapat perubahan yang lahir dari tekanan indeks global bernama MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang mengumumkan rebalancing indeks saham Indonesia untuk dibekukan sementara pada 27 Januari 2026 seperti yang sudah dibahas dalam bagian Faktor Gejolak IHSG. Respons yang akhirnya dimuat BEI dalam suatu kebijakan adalah peningkatan batas minimum Free Float dari 7,5% menjadi 15% yang dilakukan secara bertahap, bersamaan dengan keterbukaan pemegang saham diatas 1%, yang mana dahulu termuat dalam POJK No. 4 Tahun 2024, dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a hanya mensyaratkan keterbukaan dengan pihak yang memiliki saham 5%, sehingga menjawab pengumuman MSCI, OJK menetapkan keterbukaan informasi pemegang saham diubah batas minimalnya dengan kepemilikan diatas 1%. Hal ini akhirnya termuat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00045/BEI/03-2026 yang diterbitkan pada 31 Maret 2026.

Selanjutnya, HSC (High Shareholding Concentration) adalah kondisi ketika mayoritas saham suatu perusahaan hanya dikuasai segelintir pihak, kelompok tertentu, atau afiliasinya, sehingga saham yang benar-benar beredar di publik menjadi tipis. Maka, pemberitahuan akan emiten-emiten yang masuk dalam klasifikasi HSC menjadi pengumuman kepada publik sebagai sinyal peringatan dini bagi investor untuk lebih berhati-hati dengan pembentukan harga terhadap emiten yang sahamnya dikuasai oleh pihak tertentu. Per Oktober 2026, sudah terdapat 3 emiten yang dikenai sanksi administratif dengan total kumulatif Rp2,1 Triliun kepada pihak terkait dari tiga emiten besar yang masuk pada kelompok HSC, dan mulai 2 November 2026, BEI secara resmi akan mengecualikan 80 saham berkategori HSC dari perhitungan IHSG, sehingga pergerakan emiten-emiten yang terkait tidak lagi memengaruhi kinerja IHSG (Heriyanto, 2026).

Oleh karena itu, ketiga kebijakan ini menjadi tameng perlindungan sekaligus pemberian efek jera bagi emiten yang memberikan asimetri informasi dan penguasaan oleh pihak tertentu, yang sudah dicegah melalui berbagai batas keterbukaan dan juga perlindungan akan permainan yang akan menyulitkan dan merugikan investor kecil dan pihak lain yang tidak diuntungkan. 

Papan Pemantauan Khusus dengan Full Call Auction (FCA)

Papan Pemantauan Khusus (PPK) adalah papan pencatatan khusus di Bursa Efek Indonesia yang disediakan bagi saham-saham emiten dengan kondisi fundamental, kinerja, atau masalah hukum tertentu yang memerlukan perhatian lebih dari investor. Saham yang masuk papan tersebut akan diperdagangkan menggunakan mekanisme khusus berupa Full Call Auction (FCA). Kebijakan PPK atau FCA merupakan metode lelang berkala secara penuh, sistem lelang periodik yang digunakan untuk menentukan harga saham pada waktu-waktu tertentu di bursa efek. Berbeda dengan sistem perdagangan konvensional, papan pemantauan khusus membantu investor memantau saham yang telah diklasifikasikan kedalam beberapa kriteria sesuai dengan data BEI yang tercatat di bursa. Dengan metode perdagangan ini, pembentukan harga diharapkan lebih  fair karena memperhitungkan seluruh order yang ada di order book sehingga memberikan proteksi kepada investor atas potensi aggressive order yang masuk pasar. 

Dalam klasifikasi suatu saham masuk ke dalam Papan Pemantauan Khusus, terdapat 7 dari 11 kriteria yang dipertahankan yaitu (”Papan Pemantauan Khusus: Kriteria Terbaru dan Cara Ceknya”, n.d.):

  • Laporan keuangan auditan terakhir berpendapat tidak menyatakan pendapat (disclaimer);
  • Tidak membukukan pendapatan atau tidak ada perubahan pendapatan dibanding laporan keuangan sebelumnya;
  • Perusahaan tambang minerba atau induknya yang belum memperoleh pendapatan dari bisnis inti hingga tahun buku keempat sejak tercatat;
  • Ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir;
  • Perusahaan tercatat dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian;
  • Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian;
  • dan kondisi lain yang ditetapkan bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah OJK.

Sehingga, terdapat beberapa penggolongan lain dari BEI terhadap emiten-emiten yang dinilai memiliki pantauan khusus yang diperingatkan oleh BEI dalam berbagai bentuk lainnya seperti:

  • Notasi Khusus pada Kode Saham

Notasi khusus adalah huruf yang ditambahkan BEI pada kode saham untuk menginformasikan kondisi umum perusahaan tercatat kepada investor. Notasi X untuk papan pemantauan khusus atau FCA yang dapat menjadi suatu tanda bahwa emiten tersebut sudah masuk dalam tabel khusus, sedangkan notasi lain juga sudah lebih dulu ada, seperti B untuk permohonan pailit atau kondisi pailit, M untuk permohonan PKPU, E untuk ekuitas negatif, dan lainnya (Bursa Efek Indonesia, SE-00009/BEI/07-2026, 2026, Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat). Sehingga, investor tidak perlu untuk membaca seluruh laporan keuangan untuk mengetahui emiten, misalnya sedang menghadapi PKPU atau ekuitas negatif, yang mana akan memberikan rasionalisasi cepat dan efektif.

  • Unusual Market Activity (UMA) dan Suspensi Pendinginan

UMA adalah pengumuman BEI atas aktivitas perdagangan efek yang tidak biasa pada periode tertentu, misalnya kenaikan atau penurunan harga diluar kebiasaan. Divisi Pengawasan Transaksi BEI memantau pola transaksi, bila ditentukan pola di luar kelaziman, BEI menerbitkan pengumuman bernomor yang menyatakan bahwa pengumuman dilakukan dalam rangka perlindungan investor dan tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran. Selanjutnya, emiten diminta memberikan konfirmasi mengenai alasan pergerakan sahamnya bagi emiten yang dapat penilaian UMA. Pengumuman UMA dapat menghindarkan investor dari kerugian akibat pelanggaran peraturan pasar modal, sebab investor diperingatkan sebelum ikut membeli saham yang sedang digoreng. 

Bila peringatan masih berlanjut, BEI dapat melakukan suspensi pendinginan (Suspend). Suspend adalah penghentian sementara perdagangan saham suatu emiten di BEI. Langkah ini diambil untuk menjaga perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien, serta demi melindungi kepentingan investor publik. Pemberlakuan suspensi ini pun akan mengakibatkan akibat hukum yang mengikat kepada semua pihak yang berkepentingan dengan emiten tergantung klasifikasi yang dilakukan oleh BEI (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00086/BEI/10-2011 Tentang Peraturan Nomor III G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa). Walaupun masih menjadi perdebatan, namun Suspend menjadi waktu tenang bagi para investor untuk lebih peka dan menelisik lebih dalam mengenai perkembangan dan arah perusahaan, agar tidak terpengaruh dengan saham-saham gorengan yang nantinya dapat menyebabkan kerugian berkelanjutan.

3.2. Lapisan Mitigatif (Perlindungan Saat Gejolak)

Lapisan mitigatif berakar pada kegagalan koordinasi dan perilaku yang bersifat sindikat, yang mana ketika sebagian besar investor mengikuti satu lajur yang sama dan berdampak buruk bagi pasar, maka perlu diberikan jeda agar tercipta masa tenang hingga kepanikan reda.

Trading Halt dan Trading Suspend

Konsep dari adanya halt dan suspend ini bermula dari circuit breaker, yang menurut pengetahuan umum dimulai dari jatuhnya bursa Amerika Serikat pada Oktober 1987 (Arum, 2026). Jeda dari keadaan tersebut memberi waktu untuk menyebarkan informasi dan juga mengakumulasi setiap informasi yang ada sebelum bertindak tanpa tekanan lanjutan dari penurunan jatuhnya bursa tersebut. Jadi, trading halt diharapkan dipahami sebagai jeda untuk menenangkan, bukan penahan harga, walaupun tidak menjamin penurunan berhenti karena hanya menunda transaksi. 

Saat krisis 2008, Perdagangan bursa Indonesia pernah dihentikan, saat direksi BEI menghentikan perdagangan efek ekuitas dan derivatif di seluruh pasar. Menindaklanjuti masalah yang terjadi saat krisis tersebut, diperlakukan trading halt sebagai mekanisme berbasis ambang indeks, yang mana tertulis pada Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00366/BEI/05-2012 dengan batas 10 persen (10%). Penggunaan pertamanya baru terjadi pada maret 2020, yang mana saat masa itu perdagangan dihentikan pada 12 Maret 2020 untuk pertama kalinya sejak 2008, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Kep-00024/BEI/03-2020 tertanggal 10 Maret 2020 tentang Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan dalam Kondisi Darurat. Saat gejolak tersebut terjadi, ambang saat itu lebih dari 5% lalu penurunan lanjutan lebih dari 10%, dan sepanjang 2020 terjadi hingga tujuh kali trading halt. 

Maka, pada 8 April 2025 aturan mengenai trading halt diubah menjadi tiga tahapan, yang mana BEI menjelaskan bahwa perubahan tersebut bertujuan memberi ruang likuiditas yang lebih luas bagi investor untuk menentukan strategi dengan informasi yang tersedia, melalui Kep-00002/BEI/04-2025 dan Kep-00003/BEI/04-2025, yaitu halt 30 menit bila IHSG turun lebih dari 8%, halt 30 menit lagi bila turun lanjutan lebih dari 15%, dan  trading suspend bila turun lanjutan lebih dari 20%, yaitu sampai akhir sesi atau lebih dari satu sesi setelah persetujuan atau perintah OJK. Wewenang menghentikan perdagangan dalam keadaan darurat sebenarnya berakar pada UU Pasar Modal yang memberi otoritas wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa untuk jangka waktu tertentu dalam keadaan darurat, sehingga SK Direksi BEI adalah pelaksanaan teknis dari wewenang itu, dan inilah mengapa tahap suspend memerlukan OJK.

Batas Auto Rejection (ARA dan ARB) dan ARB Asimetris 7%

ARA (Auto Rejection Atas) dan ARB (Auto Rejection Bawah) adalah batas harian kenaikan dan penurunan harga saham. Dalam aturan tahun 2025, BEI menetapkan batas bawah atau ARB di angka 15% untuk Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Ekonomi Baru, ETF, dan DIRE. Setelah guncangan pada Oktober 2026, BEI menetapkan Kep-00157/BEI/10-2026 tertanggal 19 Oktober 2026 yang menurunkan ARB dari 15% menjadi 7%, menggantikan SK Kep-00136/BEI/09-2026 yang berlaku sejak 28 September 2026. 

Konsep Asimetris berarti batas penurunan disamakan hingga pada 7% dan menjadi lebih sempit daripada batas kenaikan yang bisa mencapai 20% hingga 35% (Keputusan Direksi BEI No. Kep-00158/BEI/10-2026 perihal Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas). Dalam teori batas harga (price limit), pembatasan seperti ini bukan hanya menahan penurunan harian, tetapi bisa menunda penemuan harga dan menumpuk antrean jual ke hari berikutnya. Sehingga menurut kami, output yang diinginkan dari BEI, yaitu memberi ruang bagi investor untuk mengevaluasi informasi dan merespons dinamika pasar secara lebih terukur. Dapat dipahami ketika penurunan harus dibatasi bahkan hingga asimetris untuk menahan penurunan dan juga kepanikan di dalam pasar, namun kenaikan juga perlu dibatasi agar investor dapat menilik lebih jauh valuasi yang asli dari suatu perusahaan, agar ketika dibandingkan dengan Price to Book Value-nya bisa masuk akal untuk dapat dibeli dan tidak ada goreng menggoreng saham pada akhirnya.

Pengendalian Fitur Short Selling 

Mengapa “Pengendalian”? Short selling sendiri bukan instrumen mitigasi, ia adalah fasilitas perdagangan yang bertujuan menambah likuiditas dan efisiensi harga. Yang masuk lapis mitigasi adalah pengendaliannya pada masa gejolak, yaitu larangan atau penundaan, sedangkan peluncurannya diiringi pengaman yang bersifat preventif. Short selling adalah menjual saham pinjaman lebih dulu lalu membelinya kembali di kemudian hari untuk dikembalikan kepada pemberi pinjaman, investor untung bila harga turun. Manfaat teoritisnya adalah menambah informasi negatif ke harga tanpa melakukan jual kosong, hanya pemegang saham yang optimis yang menentukan harga sehingga harga cenderung terlalu tinggi dan menyediakan lindung nilai, sedangkan risikonya adalah serangan jual terkoordinasi dan penjualan tanpa pinjaman. 

Aturan Indonesia membatasi hanya saham dalam Daftar Efek Short Selling yang diterbitkan BEI, yang pada tahap awal berbasis saham likuid konstituen LQ45, selanjutnya transaksi harus melalui rekening efek khusus yang terpisah dari rekening reguler, ada aturan harga agar penjualan tidak memperparah penurunan, nasabah harus memiliki modal awal minimal Rp50 juta, dan pada tahap awal baru dua anggota bursa memperoleh izin (Refadebby, 2025). Skema yang dipakai sejak 1 Oktober 2026 adalah intraday short selling (IDSS), yaitu posisi harus ditutup pada hari yang sama. Target BEI adalah menaikkan likuiditas, namun angkanya berbeda antarmedia, sehingga angka itu tidak dapat diandalkan (Refadebby, 2025). Namun, output yang diharapkan adalah adanya pemberian berbagai fitur yang dapat menambah keleluasaan investor dalam menentukan secara independent. Walaupun begitu, kami sangat mengharapkan pengendaliannya bersifat cepat dan sigap untuk dapat memantau volatilitas pasar agar tidak menimbulkan kepanikan.

3.3. Lapisan Represif (Risiko Kebijakan)

Lapisan represif didasari oleh penegakan hukum dan pemulihan dari pihak berwenang, pendekatan yang dilakukan salah satunya adalah sanksi yang dapat menjaga kredibilitas aturan, dan penyelesaian sengketa yang bertujuan memulihkan korban. Lapisan ini pula memiliki hubungan langsung dengan risiko kebijakan, karena hasil dari risiko kebijakan tersebut harus tetap memberikan berbagai perlindungan, walaupun pada akhirnya kebijakan yang dibuat malah merugikan investor, maka perlindungan merupakan hak yang harus dimiliki oleh investor untuk menghindari ketakutan dalam berinvestasi.

Gugatan Ganti Rugi, Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, dan Dana Kompensasi

Investor yang dirugikan oleh pelanggaran seperti prospektus menyesatkan dapat menuntut ganti rugi sendiri-sendiri maupun bersama-sama menurut Pasal 111 UU Pasar Modal. Jalur gugatan kelompok, menurut pengetahuan umum penyusun, mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2002. OJK juga menerbitkan POJK 65/2020 tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan SEOJK 17/2021 tentang dana kompensasi kerugian investor di pasar modal. Ini mekanisme untuk menyalurkan hasil sanksi kembali kepada korban. 

Terdapat setidaknya lima bentuk:

  • Pertama, gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 111 UU Pasar Modal, yang memberi hak kepada setiap pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran undang-undang atau peraturan pelaksanaannya untuk menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama pihak lain yang memiliki tuntutan serupa, terhadap pihak yang bertanggung jawab. 
  • Kedua, gugatan perwakilan kelompok (class action) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002, yaitu tata cara satu orang atau lebih mewakili kelompok yang banyak dan memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum. 
  • Ketiga, gugatan derivatif oleh pemegang saham atas nama perseroan terhadap direksi atau komisaris, yang menurut pengetahuan umum penyusun diatur UU Perseroan Terbatas dengan ambang kepemilikan tertentu. 
  • Keempat, gugatan oleh lembaga atau organisasi, termasuk lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, yang dalam kasus gangguan BEI. 
  • Kelima, pembelaan hukum oleh OJK untuk kepentingan konsumen dan masyarakat, yaitu OJK dapat memerintahkan penyelesaian pengaduan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan atau ganti kerugian dalam Pasal 30 UU OJK.

Hambatan pokoknya adalah pembuktian hubungan sebab akibat antara pelanggaran dan penurunan harga, biaya perkara, serta terbatasnya budaya gugatan investor ritel. Jalur ini juga lebih kuat bila didahului temuan pelanggaran oleh OJK, karena temuan itu menyediakan dasar fakta yang tidak perlu dibuktikan sendiri dari awal. 

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) oleh Indonesia SIPF

DPP dibentuk melalui POJK 49/2016 dan POJK 50/2016. Dana ini melindungi pemodal dari hilangnya aset berupa efek atau dana yang dititipkan pada kustodian. Batas ganti rugi naik dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta per pemodal melalui Keputusan OJK Kep-69/D.04/2020 tanggal 23 Desember 2020, berlaku sejak 2 Januari 2021. Batas ini bertahan hingga laporan terbaru yaitu Rp200 juta per investor dan Rp100 miliar per kejadian di kustodian. Dananya sendiri sekitar Rp341,8 miliar per September 2024 (Attijani, 2019). 

Ini analog dengan penjaminan simpanan, tetapi untuk aset yang hilang akibat kegagalan atau kecurangan kustodian, bukan untuk kerugian akibat harga turun. Syarat pencairannya, antara lain pernyataan tertulis OJK bahwa aset hilang dan kustodian tidak mampu mengembalikannya. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) yang dikenal sebagai Indonesia SIPF, yang diizinkan OJK dan diawasi OJK (Attijani, 2019). Menurut materi SIPF, tugas dan kewenangannya mencakup mengelola dan menginvestasikan DPP, memverifikasi klaim pemodal, memungut iuran dari anggota, memulihkan dana yang telah dibayarkan melalui subrogasi, dan kegiatan pendukung lain yang diatur dalam Pasal 6 POJK 50/2016. Sumber dananya lima, yaitu kontribusi awal BEI, KPEI, dan KSEI, iuran keanggotaan awal dan tahunan, dana yang diperoleh dari kustodian melalui hak subrogasi, hasil investasi DPP, dan sumber lain yang ditetapkan OJK. Per akhir September 2024 DPP mencapai Rp341,79 miliar, ditambah dana cadangan ganti rugi pemodal (CGRP) Rp150 miliar yang dapat dipakai bila DPP tidak cukup. 

Anggotanya adalah perantara pedagang efek yang menjadi anggota bursa dan bank kustodian, dan pemodal yang dilindungi harus memiliki rekening efek pada kustodian, sub rekening efek di KSEI, dan SID. Pengaruh SIPF lebih bersifat kepercayaan daripada pembayaran. Pada akhir 2016, SIPF melaporkan aset investor yang dilindungi Rp3.558,57 triliun milik 654.123 investor berdasarkan sub rekening efek, dan pada tahun itu belum ada klaim ganti rugi atas aset yang hilang, jumlah investor kini jauh lebih besar, sekitar 19,1 juta pemegang rekening menurut Statistik KSEI Oktober 2025.

Penyidikan dan Pidana Pasar Modal

Sanksi pidana adalah lapis represif paling berat dan bersifat ultimum remedium menurut Dimyati. Dasarnya UU Pasar Modal  dan UU OJK serta UU P2SK yang memberi OJK kewenangan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil OJK. Menurut pengetahuan umum penyusun, pelanggaran larangan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam diancam pidana penjara dan denda yang besar menurut UU Pasar Modal, dengan angka pasti yang perlu diverifikasi karena UU P2SK mengubah sebagian ketentuan pidana. Dalam siklus 2026, OJK menyerahkan surat sanksi administratif dengan dihadiri Polri, dan menempatkan bagian tindak pidana pasar modal sebagai tindak lanjut. Instrumen yang berdiri sendiri, yaitu butir 10A dan 10B, sehingga seluruh rangkaian lapis ini adalah sanksi administratif OJK dan kasus nyata (butir 7), gugatan perdata termasuk class action dan pengembalian keuntungan tidak sah (butir 8), dana perlindungan pemodal (butir 9), pengaduan dan LAPS SJK (butir 10), serta sanksi bursa dan delisting dengan kewajiban buyback (butir 10A), dan penyidikan serta pidana (butir 10B).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gejolak IHSG sepanjang tahun 2026 terbentuk dari sejumlah faktor yang saling berkaitan, baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal terutama berasal dari keputusan dan evaluasi MSCI terhadap transparansi serta kelayakan pasar modal Indonesia, yang turut memengaruhi kepercayaan investor asing. Sementera itu, faktor internal mencakup persoalan tata kelola pasar modal, kebijakan substantif pemerintah seperti pengaturan ekspor satu pintu melalui PP No. 24 Tahun 2026, serta komunikasi pejabat publik dan kebijakan BEI dalam merespons kondisi pasar. Dalam hal ini, pernyataan dan kebijakan pemerintah dapat berperan sebagai faktor yang memperkuat persepsi risiko investor. Namun, keduanya tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab tunggal gejolak IHSG karena pergerakan pasar juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain dan hubungan sebab akibatnya belum dapat dipastikan secara kuantitatif. 

Selanjutnya, hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka akuntabilitas pemerintah melalui beberapa mekanisme. Pernyataan presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban politik-konstitusional melalui fungsi pengawasan DPR. Sementara itu, kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan peraturan maupun keputusan administratif memiliki dimensi pertanggungjawaban hukum yang dapat dinilai berdasarkan kewenangan, kepastian hukum, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Mekanisme tersebut didukung oleh pengujian peraturan di Mahkamah Agung serta penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan melalui peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, akuntabilitas pemerintah tidak hanya berkaitan dengan kewenangan untuk menetapkan kebijakan, tetapi juga kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan secara transparan, cermat, serta memberikan kepastian hukum. 

Adapun perlindungan hukum bagi investor dalam menghadapi gejolak IHSG telah tersedia melalui berbagai instrumen preventif, mitigatif, dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui prinsip keterbukaan informasi dan transparansi kepemilikan saham, sedangkan perlindungan mitigatif diwujudkan melalui kebijakan stabilisasi perdagangan, seperti trading halt, suspensi, dan pengaturan batas auto rejection. Sementara itu, perlindungan represif tersedia melalui gugatan ganti rugi, pengembalian keuntungan tidak sah, Dana Perlindungan Pemodal, serta penegakan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran di pasar modal. Meskipun demikian, setiap instrumen memiliki ruang lingkup dan persyaratan penerapan yang berbeda. Sebagai contoh, Dana Perlindungan Pemodal tidak ditujukan untuk mengganti kerugian akibat penurunan harga saham, sedangkan tuntutan ganti rugi mensyaratkan adanya pelanggaran hukum dan hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi investor telah tersedia melalui sejumlah mekanisme, tetapi penerapannya tetap bergantung pada jenis risiko dan dasar hukum yang dapat digunakan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan keterbukaan informasi, pengawasan, serta kepastian pelaksanaan kebijakan untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal. 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor yang membentuk gejolak IHSG, akuntabilitas pemerintah, serta perlindungan hukum bagi investor, terdapat beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia.

  • Respons krisis pasar modal yang tangkas

Kami memahami bahwa pasar modal memiliki tingkat volatilitas yang sangat tinggi dan tidak dapat diprediksi secara presisi. Namun, kami merasa bahwa respon yang diberikan hanya berbentuk koordinasi ad hoc ketika ataupun setelah IHSG mengalami penurunan. Perlu ditingkatkan lagi protokol koordinasi mengenai penanganan gejolak pasar modal yang selalu dapat merespons keadaan pasar dengan volatilitasnya. 

Persoalan dalam keadaan sekarang tidak hanya terletak pada tekanan pasar, melainkan juga pada kemungkinan terjadinya ketidaksinkronan respons antarlembaga. Ketika Presiden memberikan pernyataan politik, Kementerian Keuangan menyampaikan respons ekonomi, OJK menangani pengawasan, dan BEI mengubah mekanisme perdagangan, investor dapat menerima pesan yang berbeda-beda. Ketidaksinkronan tersebut meningkatkan policy uncertainty. Investor bukan hanya menghitung risiko fundamental emiten, melainkan juga memperhitungkan kemungkinan perubahan aturan dan respons pemerintah yang sulit diprediksi. Namun, koordinasi tidak boleh diartikan sebagai pengambilalihan kewenangan teknis OJK atau BEI oleh pemerintah. Justru, koordinasi harus memperjelas batas kewenangan.

  • Memperkuat transparansi terhadap beneficial ownership

Reformasi transparansi kepemilikan saham perlu diarahkan dari sekadar kewajiban melaporkan pemegang saham di atas persentase tertentu menjadi sistem identifikasi pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO) yang mampu menelusuri hubungan kepemilikan. Kelemahan transparansi kepemilikan mempunyai konsekuensi hukum sekaligus ekonomi. Secara hukum, regulator akan kesulitan mengidentifikasi pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan atau melakukan transaksi terkoordinasi. Secara ekonomi, informasi free float yang tidak mencerminkan kepemilikan riil dapat menghasilkan gambaran keliru mengenai likuiditas dan kelayakan suatu saham untuk menjadi konstituen indeks.

Maka kami mengharapkan, OJK dan BEI dapat mengembangkan sistem beneficial ownership mapping yang terintegrasi dengan data KSEI dan data korporasi yang relevan. Akses publik dan akses pengawasan harus dibedakan dengan informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan perlu dipublikasikan, sedangkan data identitas yang sensitif tetap dapat dibatasi kepada otoritas yang berwenang. 

  • Memberikan rasa aman pada setiap investor dalam negeri maupun luar negeri 

Pemberian indeks terhadap suatu negara oleh lembaga independen memang tidak serta-merta menjelaskan ataupun mengungkapkan keseluruhan fundamental negara tersebut. Namun, kembali lagi pasar modal adalah suatu tempat yang menjunjung tinggi unsur kepercayaan. Mengetahui bahwa suatu lembaga tersebut memiliki kepercayaan publik secara masif, maka kita tidak bisa langsung mengabaikan ataupun keras kepala dengan kondisi yang terjadi terhadap pemberian penilaian oleh suatu lembaga. Namun, penindaklanjutan yang diharapkan adalah ketenangan menghadapi sentimen publik yang sedang terguncang. Maka, rasa aman harus dapat ditekankan oleh negara dalam basis apapun agar investor dalam negeri ataupun luar negeri memiliki kepercayaan yang sangat tinggi menghadapi sentimen pasar.

Pada akhirnya, pembenahan tata kelola pasar modal secara struktural, disertai pembatasan diskresi kebijakan yang terukur, penguatan akuntabilitas penegakan hukum, dan penyediaan mekanisme pemulihan investor yang benar-benar dapat diakses, merupakan hal yang harus dibangun. Negara tidak wajib menjamin investor memperoleh keuntungan atau menjamin IHSG selalu stabil, tetapi negara wajib menjamin bahwa pasar modal berjalan secara transparan, adil, teratur, dan bebas dari manipulasi, serta bahwa kewenangan publik dijalankan secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Artikel ini ditulis oleh Amira Taka A., Regine Victoria D., Jeremy Justin S. dari Alsa LC Unpad

DAFTAR PUSTAKA 

Peraturan Perundang-undangan 

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). 

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. 

PT Bursa Efek Indonesia. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa. 

PT Bursa Efek Indonesia. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00158/BEI/10-2026 tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. 

 

Jurnal

Attijani, Mohammad Solehodin. “Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bagi Investor dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal.” Media Iuris 2, no. 2 (Juni 2019). 

Kurniawan, Albert, dan Moody R. Syailendra. “Perlindungan Hukum Investor terhadap Kegiatan yang Dilarang dalam Pasar Modal.” Jurnal Serina Sosial Humaniora 1, no. 2 (Juni 2023): 66–73. 

Putri, Yuninda Anggraini. “Analisis Makroekonomi terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Statistika dan Ekonometrika 3, no. 2 (September 2023): 214. 

Yuninda Anggraini Putri, “Analisis Makroekonomi Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Statistika dan Ekonometrika, Vol.3, No. 2, September 2023.

 

Artikel dan Berita

Al Hikam, Herdi Alif. “IHSG Babak Belur, Purbaya: Good Time to Buy!” detikFinance, 28 Januari 2026. https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-8329982/ihsg-babak-belur-purbaya-good-time-to-buy 

Arum, Rifda. “Trading Halt: Pengertian, Penyebab, dan Rekam Jejak Sejarahnya di Indonesia.” Investasiku, 20 Oktober 2026. https://www.investasiku.id/eduvest/investasi/trading-halt-indonesia 

Heriyanto, Muhammad. “OJK Jatuhkan Sanksi dan Denda Rp2,1 Triliun kepada Tiga Emiten.” ANTARA JATIM, 16 Oktober 2026. https://jatim.antaranews.com/berita/1107601/ojk-jatuhkan-sanksi-dan-denda-rp21-triliun-kepada-tiga-emiten 

Liputan 6, “Ferry Latuhihin, Gema Goeyardi & Fithra Faisal Respons Pidato Presiden Prabowo Soal MSCI & IHSG”, 22 Oktober, 2026, 38:29, https://youtu.be/B1pDx9bRKSs?si=CAhD5mQ_bLlfZXBO. 

Maybank Sekuritas Indonesia. “Papan Pemantauan Khusus: Kriteria Terbaru dan Cara Ceknya.” https://www.maybanktrade.co.id/produk/kamus-investasi/papan-pemantauan-khusus/ 

MetroTV, “BREAKING NEWS – IHSG TRADING HALT, DPR & DANANTARA SAMBANGI BEI 16/10/2026” 16 Oktober, 2026, 02:03:30, https://www.youtube.com/live/Z4zVscK45lQ?si=r84cIId9ydi3F72g. 

Nusantara TV, “Bunga The Fed Stabil, IHSG Masih Goyah? CSA Institute: Risiko MSCI Lebih Menentukan | NBH.” 29 Oktober, 2026, 9:17, https://youtu.be/Fyb-gAI8sao?si=CfZE3TdgBPjOlLNf. 

Refadebby, Jazzy. “Short Selling Saham: Cara Kerja, Syarat, dan Risikonya.” Maybank Sekuritas Indonesia, 2 Oktober 2025. https://www.maybanktrade.co.id/berita/short-selling-saham-cara-kerja-syarat-dan-risikonya/ 

Rejoice, Orpa. “Apa Itu Capital Flight dan Dampaknya ke Nilai Tukar?” KVB, 20 Februari 2026. Diakses 30 Oktober 2026. https://www.kvb.co.id/insights/market-analysis/60428 

Prayogi Haro, KOMPASTV. “FULL! IHSG Anjlok, Dana Sekolah Anak Terancam? Ini Kata Ibu Investor & Pakar Keuangan | KOMPAS PAGI.” 23 Oktober, 2026, 23:09, https://youtu.be/2nihd27SBQY?si=HSUGAHYUp1MXBij. 



Share Now:

Kategori