Force Majeure yang Ditolak: Pelajaran Perancangan Kontrak Internasional BUMN dari Sengketa LNG PGN-Gunvor Singapore Pte. Ltd.

Tambahkan judul

Daftar Isi

Oleh: Kezia Trifena, Ni Putu Novi Sekarjayanti, dan Tiana Kyanami

Industri gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) internasional merupakan sektor yang membutuhkan modal masif, bernilai tinggi, dan penuh resiko. Karena sifat operasionalnya, industri ini sangat bergantung pada skema kontrak jangka panjang demi menjamin kepastian pasokan (certainty of supply). 

Dalam praktiknya, klausul force majeure berfungsi sebagai instrumen pembagian risiko yang membebaskan suatu pihak dari tanggung jawab hukum atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban (breach of contract). Namun, karena kontrak bisnis internasional umumnya tunduk pada hukum Inggris (English Law) atau sistem Common Law, doktrin force majeure tidak berlaku secara otomatis (implied by law), melainkan murni bersifat kontraktual (creature of contract). Berdasarkan yurisprudensi Common Law, pengadilan menafsirkan klausul force majeure secara sangat ketat (strict interpretation). Artinya, suatu peristiwa hanya dapat dikualifikasikan sebagai force majeure jika dicantumkan secara eksplisit di dalam teks perjanjian (express contractual terms) serta memenuhi syarat ketat terkait kewajiban mitigasi dan prosedur notifikasi. 

Sengketa antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Gunvor Singapore Pte. Ltd. menjadi preseden hukum penting mengenai batasan jangkauan force majeure pada transaksi komersial BUMN. Sengketa ini bermula dari komitmen PGN untuk menyalurkan LNG kepada Gunvor, yang pemenuhan pasokan tersebut bergantung pada rencana pengalihan (novasi), yaitu penggantian kedudukan Pertamina oleh PGN sebagai pembeli dalam kontrak pasokan LNG, dari portofolio PT Pertamina (Persero), sebagaimana diatur dalam Pasal 1413 angka 1 KUHPerdata. Ketika proses novasi internal tersebut mengalami penundaan (delay), PGN mengalami kelangkaan pasokan (supply shortage). PGN kemudian mengajukan klaim force majeure untuk membebaskan diri dari kewajiban pengiriman kargo kepada Gunvor. 

Perjalanan transaksi hingga terjadinya ketidaksepakatan komersial dan proses hukum antara PGN dan Gunvor terangkum dalam kronologi yang dimulai dari Juni 2022 hingga Agustus 2026. Pasa Juni 2022, PGN dan Gunvor menandatangani Master Sales and Purchase Agreement serta Confirmation Notice untuk pengiriman kargo LNG. Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, Pertamina menarik kembali alokasi pasokan LNG dari Woodside Energy yang sebelumnya direncanakan dinovasi kepada PGN, sementara harga pasar LNG melambung tinggi dibanding harga kontrak PGN dengan Gunvor. Pada Oktober 2023, PGN secara resmi menyampaikan notifikasi force majeure kepada Gunvor, yang dikirimkan sekitar 16 bulan sejak penandatanganan kontrak, dengan alasan ketiadaan pasokan kargo. Pada awal 2024, Gunvor menolak notifikasi force majeure PGN, menganggap penundaan novasi internal sebagai wanprestasi, dan mengusulkan eskalasi ke forum arbitrase. Memasuki pertengahan 2024, sengketa berlanjut pada kegagalan pengiriman kargo empat hingga delapan jadwal 2024, sehingga Gunvor mendaftarkan gugatan arbitrase ke LCIA di London atas kerugian replacement cost. Sepanjang 2025, Majelis Arbitrase LCIA memeriksa perkara, menolak seluruh klaim force majeure PGN, dan mengabulkan tuntutan ganti rugi Gunvor. Puncak dari proses hukum ini terjadi pada Agustus 2026 ketika putusan arbitrase LCIA berkekuatan hukum tetap dan potensi eksekusi putusan arbitrase asing masuk ke tahap pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penolakan ini memperlihatkan benturan mendasar antara dinamika restrukturisasi internal BUMN dan penetapan kriteria ketat force majeure dalam hukum perdagangan internasional. Hambatan internal berupa keterlambatan birokrasi, penundaan eksekusi novasi pasokan, atau kegagalan menyusun kontrak pasokan yang sinkron (back-to-back supply contract), serta risiko fluktuasi harga pasar pada hakikatnya merupakan risiko bisnis dan operasional. Tolak ukur, seperti Pasal 79 ayat (1) UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) maupun Pasal 7.1.7 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) secara konsisten menegaskan bahwa kewajiban hukum tidak gugur jika hambatan tersebut berada di bawah pihak yang mengklaim atau merupakan risiko yang seharusnya dapat diperhitungkan saat pembentukan kontrak.  

Sengketa ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta reputasional bagi PGN, tetapi juga menyingkap kelemahan mendasar dalam perancangan kontrak dan mitigasi risiko hukum BUMN saat berhadapan dengan entitas bisnis global. Ketidakmampuan mengantisipasi risiko gagalnya inovasi pasokan internal ke dalam syarat-syarat kontrak menunjukan belum optimalnya penilaian risiko pra-kontrak (pre-contractual risk assessment). Posisi hukum yang melemahkan PGN ini berakar pada kualifikasi yuridis atas penundaan pasokan internal itu sendiri, yang pada hakikatnya tidak memenuhi syarat objektif untuk dinyatakan sebagai force majeure. 

Tertundanya novasi portofolio LNG dari Pertamina kepada PGN tidak dapat dijadikan dasar force majeure yang sah karena penundaan tersebut tidak memenuhi kriteria hukum mengenai keadaan memaksa. Di bawah hukum Inggris yang menguasai kontrak, klaim force majeure mensyaratkan adanya peristiwa eksternal di luar kendali  (beyond reasonable control) serta tidak dipicu oleh tindakan atau kelalaian para pihak sendiri (self-induced). Mengingat PGN merupakan anak perusahaan dari Pertamina dalam struktur holding BUMN, keterlambatan pengalihan pasokan internal tergolong sebagai risiko operasional dan manajemen internal (internal administrative risk), bukan peristiwa luar biasa dari pihak ketiga (external supervening event). 

Prinsip tersebut sejalan dengan standar hukum perdagangan internasional. Pasal 79 ayat (1) United Nation Convention on Contracts for International Sale of Goods (CISG) serta Pasal 7.1.7 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) menegakan bahwa pembebasan kewajiban akibat hambatan (impediment) hanya berlaku jika hambatan tersebut terjadi di luar kendali pihak yang terdampak, tidak dapat diperhitungkan secara wajar pada saat pembuatan kontrak (unforeseeable), serta konsekuensinya tidak dapat dihindari atau diatasi. Penundaan novasi pasokan dari induk perusahaan pada hakikatnya merupakan risiko komersial yang seharusnya sudah dapat diperhitungkan oleh PGN sebelum mengikatkan diri dalam transaksi penjualan kargo kepada Gunvor. 

Dari perspektif hukum perdata nasional, penundaan pasokan akibat kegagalan alokasi internal juga tidak memenuhi kualifikasi overmacht sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa debitur hanya dibebaskan dari kewajiban ganti rugi apabila ia membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya janji disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan dilakukan berdasarkan itikad baik. Overmacht dibedakan menjadi overmacht absolut yaitu ketidakmungkinan subjektif dimana prestasi masih mungkin dilakukan tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar. Penundaan novasi pasokan dari Pertamina hanya merupakan overmacht relatif yang berakar pada kesulitan komersial. Berdasarkan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, ketidaksinkronan kontrak hulu dan hilir merupakan risiko bisnis yang tetap dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Gagalnya pertahanan force majeure membawa konsekuensi hukum formal yang mengikat PGN, dimulai dari pembatasan upaya hukum di mana PGN tidak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan di Indonesia karena tempat kedudukan arbitrase berada di London, sehingga pembatalan hanya dapat diajukan kepada High Court of Justice di Inggris berdasarkan alasan yang sangat terbatas. Eksekusi putusan LCIA di Indonesia tunduk pada Konvensi New York 1958 melalui permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 65 hingga Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengadilan di Indonesia hanya dapat menolak eksekusi putusan arbitrase asing jika keputusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, dan sebagaimana dianalisis oleh pakar hukum Simon Butt, peradilan Indonesia pada umumnya tetap mengeksekusi putusan arbitrase internasional dengan hambatan utama di lapangan yang lebih sering berupa penundaan prosedural daripada penolakan substansial. Sengketa antara PGN dan Gunvor ini memperlihatkan bahwa upaya pemulihan di jalur hilir sangat terbatas ketika kontrak ekspor telah terikat klausul baku yang ketat, sehingga kekalahan di forum arbitrase internasional menegaskan pentingnya perbaikan komprehensif pada fase hulu, khususnya dalam penguatan analisis risiko pra-kontrak dan sinkronisasi struktur perjanjian pasokan sebelum BUMN mengikatkan diri pada transaksi global.

Dalam kontrak LNG antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan Gunvor Singapore Pte. Ltd., permasalahan ditemukan sejak awal tahap pembentukan hubungan kontraktual, terutama terkait dengan kesiapan pasokan yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban penjualan. Menurut informasi PGN, pada 23 Juni 2022, perusahaan menandatangani Master LNG Sale and Purchase Agreement (MSPA) dengan Gunvor. Pada tanggal yang sama, para pihak juga menandatangani Confirmation Notice (CN) yang mengatur komitmen untuk jual beli LNG dari periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2027. Menurut CERI, penandatanganan dilakukan tanpa kontrak pasokan LNG ke PGN, dan belakangan diketahui LNG yang dijual berasal dari portofolio kontrak Pertamina dengan Woodside Ltd. [Fazli, 2023]. Pasokan awal yang berasal dari Woodside yang dibeli oleh Pertamina, lalu Pertamina menarik pasokan itu, sementara harga belinya ternyata lebih tinggi daripada harga jual PGN ke Gunvor [Wahyudi, 2026].

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan yaitu hubungan antara kewajiban penjualan PGN kepada Gunvor dengan proses pengalihan portofolio LNG dari Pertamina ke PGN. Terdapat kendala dalam proses novasi portofolio ini yang berdampak pada kemampuan PGN untuk melaksanakan pengiriman kargo LNG sesuai jadwal. Hingga pada akhirnya, PGN menyatakan force majeure  kepada Gunvor terkait pelaksanaan kontrak [Nabila, 2026], dan sengketa kemudian berlanjut ke LCIA. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam kesinambungan antara perencanaan pasokan dan komitmen penjualan. Dalam transaksi LNG, perusahaan yang bertindak sebagai penjual menanggung risiko tidak terpenuhinya penyerahan apabila mengikatkan diri pada kewajiban jangka panjang tanpa dasar pasokan yang memadai, sehingga kepastian pasokan semestinya dikunci terlebih dahulu. Dasar ini dapat berupa kepemilikan portofolio LNG, kontrak pasokan yang efektif, atau pengaturan pengalihan hak dan kewajiban dari entitas lain yang telah memperoleh persetujuan. 

Dari fakta yang ada, upaya PGN untuk mencari pasokan alternatif dan menegosiasikan penyesuaian jadwal dilakukan setelah pasokan hulu hilang [Wahyudi, 2026]. Mekanisme seperti ini, bersamaan dengan condition precedent yang menghubungkan efektivitas kewajiban penyerahan dengan kepastian pasokan serta pembatasan tanggung jawab, biasanya diselesaikan sebelum adanya komitmen yang mengikat. Klausul force majeure pada perjanjian jual beli LNG tidak hanya berhubungan dengan penghapusan tanggung jawab karena terjadinya kejadian di luar kontrol para pihak, tetapi juga mengatur prosedur pemberitahuan, kewajiban mitigasi, dampak gangguan terhadap kewajiban penyerahan, dan langkah apa yang seharusnya dilakukan para pihak untuk mengurangi akibat dari peristiwa tersebut [Denison, 2021: 90-91]. Tanpa adanya pengamanan demikian, dalil force majeure bertumpu pada rumusan klausul dan pembuktian yang tidak sepenuhnya berada di tangan PGN.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana risiko perubahan harga dialokasikan dalam kontrak tersebut. Selain kepastian pasokan, struktur harga juga menjadi aspek penting dalam kontrak LNG karena perubahan kondisi pasar dapat membuat harga yang disepakati saat kontrak ditandatangani tidak lagi mencerminkan kondisi komersial pada saat pelaksanaan. Ketika harga beli lebih tinggi daripada harga jual, setiap kargo yang dipenuhi dari sumber lain berarti kerugian, sedangkan kargo yang tidak dipenuhi berarti klaim. Kontrak LNG jangka panjang pada pasar Asia umumnya menggunakan mekanisme price review untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi dan pasar selama masa berlakunya perjanjian. Klausul ini memungkinkan para pihak untuk mengevaluasi ulang harga jika terjadi perubahan keadaan yang secara signifikan, memengaruhi keseimbangan ekonomi kontrak. Efektivitasnya tergantung pada kejelasan pemicu untuk peninjauan harga, prosedur negosiasi, dan mekanisme penyelesaian apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan [Talus, 2021: 100-115]. PGN telah membentuk provisi sebesar US$61.2 juta yang kemudian naik menjadi US$72.02 juta hingga akhir 2025, sementara total klaim Gunvor mencapai US$130.41 juta. CERI, mengutip dari LHP BPK, diperkirakan potensi kerugian antara US$117.97 juta dan US$376.99 juta, dengan dasar klaim 33% dari nilai kargo [Fazli, 2023].

Besarnya risiko komersial yang muncul akibat transaksi tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait proses pengambilan keputusan korporasi sebelum kontrak ditandatangani. CERI mengutip dari LHP BPK bahwa penandatanganan MSPA dan CN bukan keputusan Direksi dan tidak melibatkan fungsi manajemen risiko PGN [Lamgiat Siringoringo, 2023]. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan perseroan bagi kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan. Ditegaskan dalam Pasal 97 Ayat (2), kewenangan tersebut harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 

Dalam hal ini, prinsip Business Judgement Rule menjadi penting untuk menilai batas tanggung jawab Direksi terkait keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian. Doktrin Business Judgement Rule berkembang sebagai bentuk perlindungan terhadap Direksi agar tidak secara otomatis dimintai pertanggungjawaban hanya karena keputusan bisnis yang diambil berakhir dengan kerugian. Namun, perlindungan itu tetap bergantung pada pemenuhan syarat seperti itikad baik, kehati-hatian, tidak adanya konflik kepentingan, dan penggunaan informasi yang cukup dalam proses pengambilan keputusan [Irawan et. al., 2022: 1-3]. 

Berdasarkan hal ini, keputusan PGN untuk menandatangani MSPA dan CN dengan Gunvor tidak seharusnya diarahkan pada hasil akhir transaksi yang kemudian menimbulkan kerugian atau sengketa. Keputusan bisnis pada dasarnya membawa risiko, dan tidak setiap keputusan yang berujung pada kerugian bisa otomatis dianggap sebagai pelanggaran hukum. Namun, penerapan prinsip tersebut tetap perlu mempertimbangkan apakah keputusan bisnis telah didasarkan pada kajian kelayakan, analisis risiko, serta pemeriksaan terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Aspek yang perlu diperhatikan adalah apakah sebelum penandatanganan MSPA dan CN telah ada analisis mengenai kepastian pasokan, risiko keterlambatan novasi, proyeksi harga LNG, kemungkinan kewajiban kompensasi, serta skenario jika sumber pasokan utama tidak dapat dialihkan sesuai rencana.

Kontrak internasional tidak hanya perlu mengatur hukum yang berlaku, tetapi juga perlu memberikan kepastian mengenai forum penyelesaian sengketa, tempat kedudukan arbitrase, aturan prosedural yang digunakan, serta mekanisme pelaksanaan putusan. Pemilihan arbitrase internasional dapat memberikan forum yang netral bagi para pihak, tetapi juga membawa konsekuensi berupa biaya proses, kebutuhan pendampingan hukum lintas negara, dan proses pengakuan serta pelaksanaan putusan di negara tempat aset pihak yang kalah berada. 

Gunvor membawa sengketa ke London Court of International Arbitration (LCIA) [Wahyudi, 2024]. Dalam hukum Indonesia, putusan arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memenuhi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan memperoleh eksekuatur Ketua PN Jakarta Pusat, dengan jalur khusus jika Negara RI menjadi pihak [UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 66] . Untuk putusan parsial atas sembilan kargo yang diumumkan PGN, Gunvor memang harus mengajukan permohonan eksekusi ke PN Jakarta Pusat. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa risiko kontrak internasional tidak hanya muncul ketika salah satu pihak gagal memenuhi prestasinya, tetapi juga dapat berawal dari bagaimana transaksi dirancang dan disepakati sejak awal.

Persoalan dalam kontrak LNG antara PGN-Gunvor dapat dipahami melalui beberapa perkara kontrak internasional yang memperlihatkan bagaimana kelemahan dalam penyusunan kontrak, pengelolaan kewajiban, dan pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun finansial bagi perusahaan. 

Dalam kasus PGN v. Gunvor, persoalan utama terdapat pada ketidakpastian pasokan LNG yang menjadi dasar pemenuhan kewajiban penjualan, disertai persoalan tata kelola pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko transaksi. Keadaan ini dapat dibandingkan dengan perkara Avanti dan Navayo dengan Kementerian Pertahanan Indonesia. Dalam perkara ini, Kemenhan menekan kontrak sewa satelit pada 2015 padahal anggarannya belum tersedia [Winata, 2022]. Polanya serupa dengan PGN, tetapi yang belum terkunci di PGN adalah pasokan, bukan anggaran. Dalam kedua kasus, komitmen yang mengikat dibuat terlebih dahulu dan kesiapan untuk memenuhinya baru dicari kemudian. Avanti menggugat di arbitrase London (LCIA) dan pada 9 Juli 2019 putusannya berujung pada beban sekitar Rp515 miliar, yang menurut Menko Polhukam mencakup sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, konsultan, dan filing satelit [CNN Indonesia, 2022]. Pada kasus Navayo, ICC Singapura pada 22 April 2021 memerintahkan pembayaran tagihan sekitar US$20,9 juta. Setelah putusan jatuh, perhatian bergeser dari soal komitmen ke soal pelaksanaan, dan di titik inilah posisi Kemenhan mulai berbeda dari PGN. Kemenhan menggugat ke PN Jakarta Pusat agar putusan itu tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan. Karena Kemenhan adalah organ negara, perdebatannya bergerak ke imunitas. Negara kehilangan imunitas yurisdiksi dalam transaksi komersial, tetapi aset untuk fungsi pemerintahan, seperti aset diplomatik di Paris, tetap terlindungi dari eksekusi [Rubianti et. al., 2026: 949]. 

Jika perkara Kemenhan menggambarkan risiko dari komitmen yang dibuat sebelum kesiapan pelaksanaannya dipastikan, perkara Pertamina dan Corpus Christi Liquefaction (CCL) memperlihatkan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam transaksi LNG juga dapat menimbulkan persoalan dari sisi tata kelola dan pertanggungjawaban hukum. Jaksa mendakwa keputusan diambil tanpa tanggapan tertulis dewan komisaris dan tanpa persetujuan RUPS. Pihak lawan justru berprestasi, dengan pasokan CCL mengalir sejak 2019, sementara Pertamina menjual kembali kargonya dengan rugi karena pasar domestik tidak mampu menyerapnya. Struktur masalahnya terbalik dari PGN, sebab Pertamina adalah pembeli yang gagal menempatkan barang, sedangkan PGN merupakan penjual yang gagal menyediakan barang. Meski begitu, keduanya bertemu pada dua hal yang sama, yaitu ketiadaan kepastian di sisi lawan transaksi dan lemahnya jejak proses internal. Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menilai proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban hukum dalam transaksi Pertamina. Sementara itu, perkara akuisisi Blok BMG berakhir dengan putusan lepas [Hazazi, 2026]. 

Dari aspek proses internal, fokus kemudian beralih ke kekuatan argumen di hadapan forum arbitrase, sebagaimana dapat dilihat dari perkara Karaha Bodas. Proyek panas bumi KBC ditangguhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tertanggal 20 September 1997. Pada 18 Desember 2000, arbitrase UNCITRAL di Jenewa menghukum Pertamina dan PLN dengan ganti rugi sekitar US$261 juta, meskipun Pertamina menyatakan bahwa penangguhan itu merupakan force majeure (Soviani et. al., 2022: 187). Putusan tersebut kemudian dikejar di sejumlah yurisdiksi, termasuk Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, dan Kanada. Pembatalan putusan arbitrase Jenewa oleh PN Jakarta Pusat juga tidak menghentikan pelaksanaannya di negara lain. Dalam konteks PGN, perkara ini menunjukkan bahwa keberhasilan mengajukan force majeure bergantung pada kejelasan rumusan klausul dan kekuatan bukti yang diajukan. Selain itu, upaya membatalkan putusan arbitrase melalui pengadilan domestik tidak semata-mata menghentikan pelaksanaan putusan tersebut di yurisdiksi lain.

Perkara-perkara tersebut berkaitan dengan beberapa aspek yang terdapat dalam kasus PGN v. Gunvor. Perkara Kemenhan menunjukkan bahaya komitmen yang dibuat sebelum kesiapan pelaksanaannya dipastikan, perkara CCL menunjukkan bahwa kualitas proses keputusan menentukan apakah kerugian yang timbul merupakan risiko bisnis atau justru mengarah pada pertanggungjawaban pidana, dan perkara Karaha Bodas menunjukkan bahwa dalil force majeure dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat berlanjut hingga menyangkut aset di berbagai yurisdiksi.

Kerugian yang dialami oleh Kemenhan, Navayo, ataupun Karaha Bodas dapat dimitigasi apabila pihak Indonesia memitigasi risiko dengan baik sesuai dengan prosedur dan praktik yang berkembang saat ini. Dalam kontrak komersial, mitigasi berarti mengenali semua resiko yang dapat diidentifikasi menjadi klausul sebelum kontrak ditandatangani. Bahkan menurut OECD sebuah badan usaha milik negara harus memiliki sistem manajemen risiko yang mampu menangani risiko eksternal signifikan, termasuk disrupsi rantai pasok, dan bekerja secara ex ante (OECD, 2024, hlm. 56). Dalam sengketa ini harusnya ada empat risiko yang diatur pada perancangan kontrak, risiko-risiko tersebut antara lain kepastian pasokan, rumusan force majeure, risiko ekonomi, serta pilihan hukum dan forum.
Risiko pertama adalah kepastian pasokan untuk memenuhi kontrak, MSPA (Master LNG Sale and Purchase Agreement) dan CN (Confirmation Notice) ditandatangani ketika LNG yang dijual masih berada dalam portofolio Pertamina dan novasinya kepada PGN belum terjadi, CN sebenarnya telah memuat condition precedent yang terpenuhi pada 30 September 2022, tetapi syarat tersebut tidak dikaitkan dengan penguasaan pasokan hulu (Adventy, 2023). Pada kondisi ini instrumen yang tepat adalah syarat tangguh sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 dan Pasal 1263 KUHPerdata, yaitu kewajiban penyerahan kargo baru berlaku setelah kontrak pasokan hulu dinovasi kepada PGN, Budiono menjelaskan bahwa perikatan yang pelaksanaannya bergantung pada izin atau persetujuan lebih dahulu merupakan perikatan bersyarat, dan syarat tersebut dapat diberi batas waktu sebagaimana dikenal dalam Pasal 1258 KUHPerdata (Budiono, 2016, hlm. 88, 92–94). Batas waktu ini dirumuskan sebagai long-stop date yakni apabila novasi tidak terjadi sampai batas waktu tertentu maka CN gugur tanpa kewajiban ganti rugi. Persoalan serupa muncul pada novasi itu sendiri. Menurut LHP BPK sebagaimana dikutip Tempo, PGN sempat mengajukan penambahan klausul novasi setelah kontrak dibuat, tetapi Gunvor belum bersedia menyetujuinya (Tempo.co, 2026). Penggantian debitur melalui novasi mensyaratkan pembebasan oleh kreditur (Pasal 1413 angka 2 KUHPerdata), dan Pasal 9.3.3 PICC 2016 juga mensyaratkan persetujuan pihak lawan untuk pengalihan kontrak, namun Pasal 9.3.4 PICC 2016 memungkinkan persetujuan tersebut diberikan di muka. Persetujuan Gunvor atas pengalihan kontrak kepada, atau pelaksanaan oleh, afiliasi yang ditunjuk seharusnya dinegosiasikan sebelum penandatanganan, bukan dimintakan setelah posisi tawar PGN melemah. 

Ketidakmampuan PGN untuk memenuhi kontrak karena proses terjadi delay di proses novasi dari Pertamina tidak bisa menjadi alasan PGN untuk mengajukan klaim force majeure karena LNG merupakan barang generik, berdasarkan asas genus non perit, penjual barang generik seperti minyak tetap wajib mencari barang sejenis dan menanggung biaya yang lebih tinggi (Contract Law: A Comparative Introduction, 2021). Sesotyo dan Rohmah menyebut ketidaksinkronan kontrak hulu dan hilir sebagai sumber trapped risk, praktik hulu ke hilir yang sehat seharusnya menyelaraskan keduanya secara back-to-back sehingga kegagalan pasokan hulu menangguhkan kewajiban hilir (Sesotyo & Rohmah, 2026, hlm. 2079, 2086). Mereka juga menegaskan bahwa kekurangan pasokan akibat perubahan kebijakan alokasi tidak otomatis menghapus tanggung jawab, kecuali kontrak secara eksplisit menggolongkannya sebagai force majeure (Sesotyo & Rohmah, 2026, hlm. 2088). Karena itu, kontrak perlu menegaskan apakah pasokan bersumber tunggal atau berasal dari portofolio, sebab pilihan ini menentukan seberapa jauh penjual wajib mencari kargo pengganti (Rockall & Diaz-Sanchez, 2026). Kontrak juga perlu memuat klausul upstream force majeure yang membebaskan penjual apabila pemasok hulu yang ditunjuk juga terbebas. 

Risiko force majeure yang disampaikan oleh PGN pada 3 November 2023 (Wahyudi, 2026), sekitar dua bulan sebelum periode pengiriman dimulai pada Januari 2024 (Adventy, 2023), tidak diterima oleh tribunal utamanya karena seharusnya force majeure dirumuskan pada kontrak utama, rumusan minimal untuk kontrak seperti MSPA PGN mencakup daftar peristiwa force majeure dan daftar pengecualian yang tegas, termasuk apakah keputusan afiliasi dan kegagalan pemasok hulu tercakup, standar kausalitas, kewajiban mitigasi, serta prosedur notifikasi dengan tenggat, isi minimum, dan laporan berkala (Denison, 2021, hlm. 88). Pasal 7.1.7 ayat (3) PICC 2016 menegaskan bahwa pihak yang tidak memberikan pemberitahuan dalam waktu wajar bertanggung jawab atas kerugian akibat tidak diterimanya pemberitahuan tersebut. Rumusan ini perlu dilengkapi mekanisme pemulihan pasokan, karena kegagalan PGN berlanjut lintas tahun dan klaim Gunvor mencakup kargo hingga 2027. 

Akibat dari kegagalan pemenuhan kontrak maka terdapat risiko ekonomi yang seharusnya diperhitungkan, karena untuk memenuhi kontrak berarti membeli LNG dengan harga lebih mahal daripada harga jual kepada Gunvor (Wahyudi, 2026), sehingga PGN mencatat provisi atas kontrak yang memberatkan berdasarkan PSAK 57 (Bisnis.com, 2024), hal ini bisa dikatakan sebagai hardship namun KUHPerdata tidak mengatur hardship secara eksplisit (Wisnuwardhani, 2026, hlm. 248), dan hukum Inggris tidak membebaskan pihak dari kontrak yang sekadar merugikan (Contract Law: A Comparative Introduction, 2021). Perlindungan terhadap perubahan keadaan hanya dapat diklaim apabila dirumuskan sendiri oleh para pihak, apabila mengacu pada ICC Hardship Clause 2020 dan Pasal 6.2.2–6.2.3 PICC 2016 hardship dapat dirumuskan  dipicu oleh perubahan keadaan yang membuat pelaksanaan jauh lebih berat, kewajiban renegosiasi dalam jangka waktu tertentu, dan apabila gagal, adaptasi atau terminasi oleh hakim atau arbiter (Wisnuwardhani, 2026, hlm. 254). 

Terakhir adalah pilihan hukum dan forum, sengketa ini diperiksa LCIA di London (Wahyudi, 2026), sementara governing law MSPA tidak dipublikasikan. Ganie menegaskan bahwa pilihan forum arbitrase adalah keputusan bisnis yang harus didasarkan pada karakter transaksi, seperti sifat lintas negara, hukum yang berlaku, serta lokasi para pihak, aset, dan bukti, sehingga transaksi signifikan perlu dibahas di tingkat Direksi dan diawasi Dewan Komisaris (Ganie, 2026). Apabila para pihak sulit menyepakati hukum nasional salah satu pihak, PICC dapat dipilih sebagai seperangkat aturan netral yang diakui dalam arbitrase internasional (Contract Law: A Comparative Introduction, 2021). Kontrak juga sebaiknya memuat klausul eskalasi berjenjang, mulai dari negosiasi tingkat manajemen, mediasi, hingga arbitrase, agar perselisihan atas penundaan pasokan dapat diselesaikan sebelum menjadi klaim ganti rugi. Dengan demikian, persoalan PGN bukan ketiadaan model perancangan, melainkan tidak adanya proses yang memastikan model tersebut dipakai sebelum kontrak ditandatangani.

Instrumen-instrumen tersebut hanya efektif apabila ada proses kelembagaan yang memastikan klausulnya benar-benar dinegosiasikan sebelum kontrak ditandatangani. Kebutuhan ini semakin mendesak dalam kontrak yang tunduk pada hukum Inggris, karena hukum Inggris tidak mengakui prinsip umum itikad baik, para pihak dianggap berkontrak secara arm’s length dan masing-masing berhak mengejar kepentingannya sendiri, berbeda dengan sistem civil law yang menerima itikad baik sebagai prinsip umum (Contract Law: A Comparative Introduction, 2021). Konsekuensinya terlihat pada risiko yang tidak diperjanjikan. Aturan mengenai impossibility dan frustration hanya berfungsi sebagai aturan pelengkap, sehingga apabila para pihak sebenarnya dapat mengatur keadaan tak terduga dalam kontrak tetapi tidak melakukannya, risiko tersebut menjadi tanggungan mereka sendiri (Contract Law: A Comparative Introduction, 2021). Pertimbangan tribunal LCIA dan governing law MSPA memang tidak dipublikasikan. Namun mayoritas kontrak jual beli LNG terpublikasi yang dikaji Denison memilih hukum Inggris (Denison, 2021, hlm. 88). Apabila kontrak PGN-Gunvor juga tunduk pada hukum tersebut, tertundanya novasi dari induk perusahaan sendiri akan sulit diterima sebagai alasan pembebas. Dalam rezim seperti ini, perlindungan BUMN tidak dapat diharapkan dari itikad baik pihak lawan maupun dari kelonggaran forum, melainkan harus dibangun melalui proses internal sebelum kontrak ditandatangani.

Di Indonesia, instrumen untuk proses tersebut sebenarnya sudah tersedia. Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2021 mengatur pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang perdata dan tata usaha negara dalam tiga bentuk, yaitu pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit). Layanan ini diberikan atas permintaan, termasuk kepada BUMN dan anak perusahaannya (Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2021). Peraturan ini ditetapkan pada 7 Desember 2021, sehingga sudah berlaku ketika MSPA dan CN ditandatangani pada 23 Juni 2022. Kerangka tata kelola kemudian diperkuat melalui PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Peraturan ini mewajibkan penerapan manajemen risiko, mengklasifikasikan BUMN dan anak perusahaannya berdasarkan intensitas risiko, dan mengatur tata kelola kegiatan korporasi signifikan (PER-2/MBU/03/2023). Perlu dicatat, PER-2/MBU/03/2023 baru berlaku pada 24 Maret 2023, sembilan bulan setelah kontrak ditandatangani. Karena itu, dalam tulisan ini peraturan tersebut digunakan sebagai tolok ukur kerangka yang berlaku saat ini, bukan sebagai standar yang dilanggar PGN pada 2022.

 Menurut Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) yang mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK April 2023, penandatanganan MSPA dan CN bukan merupakan keputusan Direksi dan tidak melibatkan fungsi manajemen risiko PGN (Fazli, 2023b; Siringoringo, 2023). LHP tersebut tidak dipublikasikan, sehingga temuan ini perlu dibaca sebagai klaim pihak ketiga. Meski demikian, polanya sejalan dengan data lain. Tidak ada informasi publik mengenai kajian risiko sebelum penandatanganan, namun terdapat estimasi risiko yang tersedia, yaitu potensi kerugian 117,9 juta US Dollar sampai dengan 376,9 juta selama periode kontrak yang berasal dari pemeriksaan BPK sekitar sepuluh bulan setelah kontrak ditandatangani (Siringoringo, 2023). Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga menekankan bahwa kontrak internasional yang menyangkut kepentingan negara tidak boleh diperlakukan sebagai urusan perdata biasa, dan bahwa dokumentasi formal seperti notifikasi force majeure kerap lemah (Prasetyo, 2026). Gambaran ini menunjukkan bahwa analisis hukum dan risiko cenderung hadir setelah kontrak mengikat atau setelah sengketa muncul, bukan pada tahap negosiasi klausul krusial seperti pilihan hukum, pilihan forum, force majeure, dan penyesuaian harga.

Celah pelaksanaan ini berkaitan langsung dengan business judgment rule (BJR). BJR kerap dipahami sebagai “cek kosong” yang otomatis melindungi Direksi atas keputusan bisnis yang merugi. Padahal Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang sudah berlaku ketika kontrak ini ditandatangani, hanya membebaskan anggota Direksi dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan empat hal. Pertama, kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Kedua, pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian. Ketiga, tidak ada benturan kepentingan. Keempat, telah diambil tindakan untuk mencegah kerugian. Rumusan serupa kini dikodifikasi khusus untuk BUMN dalam Pasal 9F ayat (1) UU No. 1 Tahun 2025. Beban pembuktiannya ada pada Direksi, dan bukti terkuat atas kehati-hatian adalah kajian hukum dan risiko yang terdokumentasi sebelum keputusan diambil, apabila benar penandatanganan MSPA dan CN tidak melalui keputusan Direksi dan fungsi manajemen risiko, pijakan untuk mengklaim perlindungan BJR menjadi lemah. Namun kerugian bisnis tidak otomatis sama dengan kelalaian. Keputusan Direksi harus dinilai berdasarkan informasi yang tersedia saat keputusan diambil, bukan berdasarkan hasil yang baru diketahui kemudian. Justru karena itu, dokumentasi ex-ante melindungi Direksi dari penilaian yang didasarkan pada hindsight. Arah yang sama ditegaskan dalam OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2024. Negara diharapkan bertindak sebagai pemilik yang aktif dan terinformasi tanpa mencampuri manajemen sehari-hari, sementara board BUMN bertanggung jawab memastikan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan audit internal (OECD, 2024). Standar ini menempatkan kualitas proses pengambilan keputusan, bukan semata hasil bisnisnya, sebagai ukuran tata kelola yang baik. 

Sengketa antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Gunvor Singapore Pte. Ltd. menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban dalam kontrak internasional tidak dapat dilepaskan dari bagaimana transaksi direncanakan dan risiko dialokasikan sejak awal. Keterlambatan novasi pasokan LNG dari Pertamina kepada PGN tidak memenuhi kriteria force majeure karena merupakan risiko internal yang seharusnya dapat diperhitungkan sebelum kontrak disepakati. Penolakan klaim tersebut juga membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab PGN dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Melalui perbandingan dengan beberapa perkara lain, terlihat bahwa persoalan serupa dapat muncul dalam bentuk ketidakpastian pelaksanaan kontrak, lemahnya tata kelola, hingga kegagalan membuktikan alasan pembebasan tanggung jawab. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kontrak internasional BUMN perlu mencakup kepastian pasokan, pengaturan back-to-back, conditions precedent, klausul force majeure dan hardship, batas tanggung jawab, serta pilihan hukum dan forum yang jelas. Hal tersebut perlu ditunjang dengan kajian hukum dan risiko bersama, pendampingan Jaksa Pengacara Negara sejak tahap negosiasi, serta dokumentasi keputusan Direksi untuk mendukung penerapan Business Judgment Rule. Pada akhirnya, perlindungan kepentingan BUMN dalam transaksi internasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghadapi sengketa, tetapi juga oleh kesiapan hukum, komersial, dan kelembagaan sebelum kontrak ditandatangani.

Berikut beberapa saran yang bisa diterapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang sama di masa yang akan datang:

  1. Kajian hukum dan risiko bersama (joint legal and risk assessment) yang wajib untuk kontrak lintas negara bernilai besar. Setiap kontrak komoditas atau transaksi lintas negara di atas ambang nilai tertentu, misalnya US$50–100 juta, atau yang dibuat oleh BUMN/anak perusahaan berklasifikasi risiko Sistemik A atau Signifikan, wajib melalui kajian bersama fungsi hukum, fungsi manajemen risiko, dan penasihat hukum eksternal sebelum ditandatangani. PER-2/MBU/03/2023 menyediakan dasar klasifikasi risikonya (Pasal 45 ayat (6), Pasal 49, dan Pasal 53), sedangkan ambang nilai di atas merupakan usulan penulis. Sebagai gambaran, nilai kontrak PGN–Gunvor diperkirakan sekitar 1,1–1,4 miliar, yaitu 32 kargo dengan estimasi US$34,5–42,5 juta per kargo (Siringoringo, 2023), jauh di atas ambang tersebut. Daftar periksa kajiannya dapat mengikuti instrumen dalam Tabel 3. Model review kontrak internasional yang terlembaga juga sudah dikenal di lingkungan pemerintah, misalnya melalui panduan review kontrak publik internasional Kementerian Luar Negeri (Panduan Penyusunan dan Review Kontrak Publik Internasional bagi PPK, 2020).
  2. Pendampingan JPN sejak tahap negosiasi. Pertimbangan hukum JPN perlu digeser dari pendapat hukum yang diminta setelah draf final disetujui atau setelah sengketa muncul, menjadi pendampingan hukum sejak penyusunan term sheet, drafting, hingga negosiasi klausul sensitif. Klausul tersebut antara lain pilihan hukum, pilihan forum arbitrase (misalnya LCIA atau SIAC), definisi force majeure, hardship, dan mekanisme penyesuaian harga (Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2021). Karena layanan ini diberikan atas permintaan, BP BUMN dapat menjadikannya syarat bagi transaksi yang memenuhi ambang pada usulan pertama. Ada dua catatan. Pertama, kontrak LNG berhukum Inggris membutuhkan keahlian khusus, sehingga pendampingan JPN sebaiknya dikombinasikan dengan konsultan hukum eksternal yang menguasai praktik tersebut. Kedua, Kejaksaan juga berwenang menangani perkara korupsi di lingkungan BUMN. Pemisahan fungsi pendampingan dan penindakan perlu dijaga agar pendampingan tidak menimbulkan konflik kepentingan atau membuat Direksi enggan terbuka.
  3. Dokumentasi BJR dan analisis skenario terburuk sebagai prasyarat persetujuan. Untuk kontrak jangka panjang, persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris perlu disertai analisis skenario terburuk yang terstandar. Analisis ini mencakup kegagalan pasokan hulu, selisih harga beli dan harga jual, serta besaran ganti rugi apabila kargo tidak terkirim, disertai catatan atas klausul mitigasi yang berhasil maupun gagal dinegosiasikan. Dokumen tersebut sekaligus menjadi bukti kehati-hatian yang dibutuhkan untuk perlindungan BJR (Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007; Pasal 9F ayat (1) UU No. 1 Tahun 2025).

Ketiga usulan ini bermuara pada satu hal. Risiko yang terwujud dalam sengketa PGN-Gunvor, terutama pasokan yang belum dikuasai, ketergantungan pada satu sumber pasokan, dan novasi yang belum disetujui pihak lawan, seharusnya sudah teridentifikasi dan dinegosiasikan sebelum kontrak ditandatangani. Di forum yang menegakkan kontrak sesuai bunyinya, kesempatan untuk melindungi kepentingan BUMN ada pada tahap perancangan, bukan pada tahap sengketa.

Artikel ini ditulis oleh: Kezia Trifena, Ni Putu Novi Sekarjayanti, dan Tiana Kyanami – Alca LC Unpad

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

ICC Force Majeure Clause 2020

ICC Hardship Clause 2020

Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

OECD Guidelines on Corporate Governance of State‑Owned Enterprises 2024

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (PER-2/MBU/03/2023)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC)

Buku

Goode, Roy, Herbert Kronke, dan Ewan McKendrick. Transnational Commercial Law: Texts, Cases and Materials.Oxford: Oxford University Press, 2015.

Jan M Smits, “Contract Law: A Comparative Introduction”, Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2021.

Jurnal

Agus Yudha Hernoko, “‘Force Majeure Clause’ atau ‘Hardship Clause’: Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis”, Perspektif, Vol. 11, No. 3, 2006. DOI: https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.276 

Chandra Noviardy Irawan (et. al.), “Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases”, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 4, No. 1, 2022. DOI: https://doi.org/10.1093/jwelb/jwab011

Diah Aju Wisnuwardhani, “Klausul Hardship dalam Hukum Perikatan Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan Kontraktual dan Politik Hukum”, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2, 2026. Dapat diakses melalui: https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4895 

Fadhillah Rifqi Hazazi, “Limits of directors’ legal liability in business investment decision-making”, Journal of Law, Administration, and Social Science, Vol. 6, No. 5, 2026. DOI: https://doi.org/10.54957/jolas.v6i5.2459

Kim Talus, “Price review arbitration in the Asian LNG market: The times they are a-changin”, The Journal of World energy Law & Business, Vol. 14, Issue 2, 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/jwelb/jwab009

M.J. Denison, “Force majeure llauses in LNG sales and purchase agreements: how do they stand up during the Covid-19 pandemic?”, Journal of World Energy Law & Business, Vol. 14, Issue 2, 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/jwelb/jwab011

Priyo Adi Sesotyo, “Reconstruction of the Principle of Good Faith in Risk Allocation Energy Contracts”, Jurnal USM Law Review, Vol. 9, No. 3, 2026. DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14380 

Rahma Yunita Soviani (et. al.), “The Dispute Settlement through International Arbitration between PT. Karaha Bodas Company against PT. Pertamina and PLN”, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 5, No. 3, 2022. DOI: https://doi.org/10.30659/jdh.v5i3.23922

Vaganti Safa Sukma Rubianti (et. al.), “Aset Publik Negara Sebagai Objek Eksekusi Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Studi Kasus Kementerian Pertahanan vs Navayo Internasional Ag), SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 5, No. 3, 2026. DOI: https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2451

School of International Arbitration, Queen Mary University of London, dan White & Case. 2025 International Arbitration Survey: The Path Forward: Realities and Opportunities in Arbitration. White & Case LLP, 2025.https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/2025-international-arbitration-survey (diakses 6 November 2026).

Artikel

Achmad Zulfikar Fazli, “PGN Diminta Umumkan Keputusan Suplai LNG ke Gunvor Awal 2024”, Metro TV News, 2023. Dapat diakses melalui: https://www.metrotvnews.com/read/KvJCaO8M-pgn-diminta-umumkan-keputusan-suplai-lng-ke-gunvor-awal-2024

Artha Adventy, “PGN (PGAS) Latar Belakang Insiden Force Majeure Kargo LNG”, Bisnis.com, 2023. Dapat diakses melalui: https://market.bisnis.com/read/20231114/192/1714232/pgn-pgas-latar-belakang-insiden-force-majeure-kargo-lng 

Bisnis.com, “Setelah PGN (PGAS) Dibawa Gunvor ke Arbitrase London”, 2024. Dapat diakses melalui: https://market.bisnis.com/read/20240924/192/1801713/setelah-pgn-pgas-dibawa-gunvor-ke-arbitrase-london 

CNN Indonesia, “Mahfud MD Ungkap Proyek Satelit Kemenhan Rugikan Negara Rp800 Miliar”, 2022. Dapat diakses melalui: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220113180038-12-746321/mahfud-md-ungkap-proyek-satelit-kemenhan-rugikan-negara-rp800-miliar

Dhika Kusuma Winata, “Mahfud Sebut Ada Pelanggaran Hukum dalam Proyek Satelit di Kemenhan”, 2022. Dapat diakses melalui: https://www.medcom.id/nasional/hukum/nN9XJg8K-mahfud-sebut-ada-pelanggaran-hukum-dalam-proyek-satelit-di-kemenhan

Eko Wahyudi, “PGAS Diminta Bayar Kompensasi ke Gunvor Akibat Sengketa Kontrak LNG” Fortune Indonesia, 2026. Dapat diakses melalui: https://www.fortuneidn.com/market/pgas-diminta-bayar-kompensasi-ke-gunvor-akibat-sengketa-kontrak-lng-00-my5jv-qzl68z

Ganie, J., “Pilihan Forum Arbitrase: Keputusan Hukum atau Keputusan Bisnis?”, Infobanknews.com., 2026. Dapat diakses melalui: https://infobanknews.com/pilihan-forum-arbitrase-keputusan-hukum-atau-keputusan-bisnis 

Lamgiat Siringoringo, “PGN Harus Segera Memberikan Informasi Mengenai Suplai LNG ke Gunvor”, 2023. Dapat diakses melalui: https://industri.kontan.co.id/news/pgn-harus-segera-memberikan-informasi-mengenai-suplai-lng-ke-gunvor

Nyoman Ary Wahyudi, “Gunvor Bawa PGN (PGAS) ke Pengadilan Arbitrase London”, 2024. Dapat diakses melalui: https://market.bisnis.com/read/20240919/192/1800669/gunvor-bawa-pgn-pgas-ke-pengadilan-arbitrase-london

Nur Hana Putri Nabila, “Anak Usaha Pertamina (PGAS) Kalah Arbitrase, Wajib Bayar 9 Kargo LNG ke Gunvor”, Kata Data, 2026. Dapat diakses melalui: https://katadata.co.id/finansial/bursa/6a97e0079b674/anak-usaha-pertamina-pgas-kalah-arbitrase-wajib-bayar-9-kargo-lng-ke-gunvor

Prasetyo, A., “Jamdatun Tekankan Aspek Penting Kontrak Internasional dalam Kaitannya dengan Kepentingan Negara”, Hukumonline.com., 2025. Dapar diakses melalui:  https://www.hukumonline.com/berita/a/jamdatun-tekankan-aspek-penting-kontrak-internasional-dalam-kaitannya-dengan-kepentingan-negara-lt69e244f9b4efa/ 

Rockall, M., & Diaz-Sanchez, A., “Excused but Not Absolved: Reconciling Force Majeure Relief With the Ongoing Duty To Mitigate”, Squire Patton Boggs, 2026. Dapat diakses melalui: https://www.squirepattonboggs.com/media/xaadvgcz/excused-but-not-absolved-reconciling-force-majeure-relief-with-the-ongoing-duty-to-mitigate.pdf 

Wang Jihong dan Liang Danni, “Fending off LNG trade risks with ‘back-to-back’ clauses”, China Business Law Journal, 2023. Dapat diakses melalui: https://law.asia/fending-off-lng-trade-risks/n 

Warta Ekonomi. “Ini Awal Masalah yang Membuat Gunvor Singapore Gugat PGN.” WartaEkonomi.co.id, 21 September 2024. https://wartaekonomi.co.id/read545041/ini-awal-masalah-yang-membuat-gunvor-singapore-gugat-pgn (diakses 6 November 2026).

Share Now:

Kategori