Penulis: Reviani Putri & Katisya Azanti Shafarahmania
Pendahuluan
Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi telah mempermudah mobilitas manusia, informasi, serta transaksi keuangan antarnegara. Namun, perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi tindak pidana untuk dilakukan melintasi batas wilayah suatu negara. Kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, dan kejahatan terorganisasi transnasional tidak lagi terbatas pada satu yurisdiksi. Pelaku dapat melarikan diri ke negara lain, sementara alat bukti dan hasil tindak pidana dapat disembunyikan atau dipindahkan ke luar negeri. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum pidana karena kewenangan aparat penegak hukum suatu negara pada dasarnya dibatasi oleh wilayah yurisdiksinya masing-masing.
Dalam menghadapi keadaan tersebut, kerja sama internasional menjadi penting agar perbedaan yurisdiksi tidak dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah ekstradisi, yaitu mekanisme penyerahan seseorang dari negara tempat ia berada kepada negara yang berwenang untuk mengadili atau melaksanakan pidananya. Di Indonesia, ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Selain itu, terdapat mekanisme mutual legal assistance (MLA) atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Berbeda dengan ekstradisi yang berfokus pada penyerahan orang, MLA memberikan bantuan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk pengumpulan alat bukti serta penelusuran aset hasil tindak pidana. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, kedua mekanisme tersebut saling melengkapi dalam mendukung penanganan kejahatan lintas negara.
Akan tetapi, pelaksanaan ekstradisi dan MLA tidak terlepas dari berbagai hambatan, seperti perbedaan sistem hukum, persyaratan administratif, alasan penolakan, serta kepentingan dan kedaulatan masing-masing negara. Hambatan tersebut terlihat dalam sejumlah perkara yang melibatkan buronan Indonesia, seperti Maria Pauline Lumowa, Hendra Rahardja, dan Djoko Tjandra, yang memperlihatkan bahwa upaya menghadirkan pelaku dari luar negeri tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Dalam keadaan ketika ekstradisi tidak dapat dilaksanakan, keberadaan instrumen lain menjadi relevan, termasuk Red Notice INTERPOL yang membantu pencarian dan permintaan penahanan sementara terhadap buronan, serta prinsip aut dedere aut judicare yang mengatur kewajiban menyerahkan atau membawa perkara kepada otoritas penuntutan berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Penerapan prinsip tersebut juga tercermin dalam perkara Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal) yang diputus oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2012.
Meskipun demikian, keberadaan berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya menghilangkan hambatan dalam penegakan hukum pidana lintas negara. Red Notice tidak memiliki kekuatan mengikat untuk mewajibkan negara melakukan penangkapan, sedangkan penerapan prinsip aut dedere aut judicare bergantung pada dasar kewajiban internasional yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai hubungan antara ekstradisi, MLA, dan instrumen pelengkap lainnya untuk menilai efektivitas kerja sama internasional dalam mencegah pelaku menghindari pertanggungjawaban pidana.
Berdasarkan uraian tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu:
- Bagaimana perbedaan fungsi, dasar hukum, asas, alasan penolakan, dan mekanisme pelaksanaan ekstradisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dengan mutual legal assistance (MLA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta implikasinya terhadap penanganan kejahatan lintas negara?
- Sejauh mana Red Notice INTERPOL dan prinsip aut dedere aut judicare dapat menutup celah pelarian pelaku tindak pidana lintas negara ketika ekstradisi tidak dapat dilakukan, serta apa saja keterbatasannya dalam praktik, termasuk dalam perkara Belgium v. Senegal dan kasus buronan Indonesia.
Analisis
- Bagaimana perbedaan fungsi, dasar hukum, asas, alasan penolakan, dan mekanisme pelaksanaan ekstradisi berdasarkan UU No. 1 Tahun 1979 dengan mutual legal assistance (MLA) berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006, serta implikasinya terhadap penanganan kejahatan lintas negara?
Dalam penanganan kejahatan lintas negara, salah satu tantangan utama penegakan hukum pidana muncul ketika pelaku, alat bukti, atau hasil tindak pidana berada di wilayah yurisdiksi negara yang berbeda. Kewenangan penegak hukum suatu negara tidak dapat dilaksanakan secara langsung di wilayah negara lain karena adanya prinsip kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang memungkinkan proses penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengesampingkan yurisdiksi masing-masing negara. Dua bentuk kerja sama yang memiliki peranan penting dalam hal ini adalah ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA) atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Meskipun keduanya bertujuan mendukung pemberantasan kejahatan lintas negara, terdapat perbedaan mendasar dalam fungsi dan ruang lingkup pelaksanaannya.
Ekstradisi merupakan mekanisme penyerahan seseorang yang disangka atau telah dipidana karena melakukan suatu kejahatan oleh negara tempat orang tersebut berada kepada negara yang berwenang untuk mengadili atau melaksanakan pidananya. Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (selanjutnya disebut UU Ekstradisi). Dengan demikian, ekstradisi berfokus pada penyerahan orang untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menghindari proses peradilan hanya dengan melarikan diri ke negara lain.
Berbeda dengan ekstradisi, MLA berfungsi memberikan bantuan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa harus menyerahkan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (selanjutnya disebut UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana), bantuan tersebut dapat berupa pencarian dan identifikasi orang, pengambilan keterangan, penyediaan dokumen, penggeledahan dan penyitaan, hingga pembekuan dan perampasan hasil tindak pidana. Perbedaan ruang lingkup ini dipertegas dalam Pasal 4 UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang mengecualikan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan untuk tujuan ekstradisi, pengalihan narapidana, dan pengalihan perkara dari mekanisme MLA. Dengan demikian, ekstradisi berfokus pada penyerahan pelaku, sedangkan MLA berfokus pada pemenuhan kebutuhan pembuktian dan tindakan hukum lainnya dalam proses peradilan pidana.
Dasar Hukum dan Asas yang Melandasi Pelaksanaan Ekstradisi dan MLA
Pelaksanaan ekstradisi di Indonesia didasarkan oleh UU Nomor 1 Tahun 1979, sedangkan MLA diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2006. Kedua undang-undang tersebut memungkinkan kerja sama dilakukan berdasarkan perjanjian internasional maupun tanpa perjanjian, tetapi dengan persyaratan yang berbeda. Pasal 2 UU Ekstradisi menentukan bahwa ekstradisi pada dasarnya dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Namun, apabila belum terdapat perjanjian, ekstradisi tetap dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan apabila kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya. Sementara itu, Pasal 5 UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur bahwa bantuan timbal balik dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dan, apabila belum terdapat perjanjian, berdasarkan hubungan baik dengan berpedoman pada prinsip resiprositas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian internasional bukan satu-satunya dasar pelaksanaan kedua mekanisme, meskipun masing-masing tetap memiliki persyaratan hukum yang harus dipenuhi.
Dalam pelaksanaannya, ekstradisi didasarkan pada sejumlah asas yang membatasi kewenangan negara dalam menyerahkan seseorang. Pertama, asas double criminality atau kejahatan ganda, yaitu perbuatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi harus memenuhi persyaratan sebagai tindak pidana menurut hukum kedua negara. Kedua, asas speciality dalam Pasal 15 yang membatasi penuntutan, pemidanaan, atau penahanan seseorang atas tindak pidana yang dilakukan sebelum ekstradisi selain tindak pidana yang menjadi dasar penyerahannya, kecuali dengan izin Presiden. Ketiga, asas non-extradition of nationals dalam Pasal 7 memberikan dasar bagi Indonesia untuk menolak penyerahan warga negaranya sendiri, meskipun pengecualian dimungkinkan dalam keadaan tertentu. Selain itu, ekstradisi juga mengenal pengecualian terhadap kejahatan politik (political offense exception) dan prinsip ne bis in idem yang melarang seseorang diproses kembali atas perkara yang telah diputus secara berkekuatan hukum tetap dalam keadaan yang diatur undang-undang.
Sementara itu, MLA lebih menekankan prinsip resiprositas, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta pelaksanaan bantuan berdasarkan hukum negara yang diminta. Prinsip resiprositas menjadi dasar kerja sama jika belum ada perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Adapun penghormatan terhadap kedaulatan negara tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) yang mensyaratkan pelaksanaan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang diminta. Artinya, negara peminta tidak dapat secara sepihak melakukan penggeledahan, penyitaan, atau tindakan hukum lainnya di wilayah negara asing. Perlu diperhatikan juga bahwa persyaratan double criminality juga relevan dalam MLA, antara lain melalui alasan penolakan yang diatur dalam Pasal 6 huruf c UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Dengan demikian, perbedaan asas kedua mekanisme bukan berarti MLA sama sekali tidak mengenal prinsip yang berlaku dalam ekstradisi, melainkan terdapat perbedaan penekanan sesuai dengan tujuan dan tindakan hukum yang dilaksanakan.
Alasan Penolakan Ekstradisi dan MLA
Meskipun ekstradisi bertujuan mencegah pelaku kejahatan menghindari proses peradilan, tidak setiap permintaan penyerahan dapat dikabulkan. UU Ekstradisi mengatur sejumlah alasan penolakan, antara lain apabila permintaan berkaitan dengan kejahatan politik, orang yang diminta merupakan warga negara Indonesia, perkara telah diputus secara berkekuatan hukum tetap, atau hak untuk melakukan penuntutan maupun melaksanakan pidana telah kedaluwarsa. Selain itu, ekstradisi dapat ditolak apabila tindak pidana dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah Indonesia, serta dalam keadaan tertentu ketika orang yang diminta sedang diproses atas tindak pidana yang sama di Indonesia. UU Ekstradisi juga memberikan pembatasan terhadap permintaan yang berkaitan dengan ancaman pidana mati dan permintaan yang diduga bertujuan melakukan penuntutan atau pemidanaan berdasarkan agama, keyakinan politik, kewarganegaraan, suku bangsa, atau golongan penduduk tertentu.
Dalam mekanisme MLA, alasan penolakan diatur melalui Pasal 6 dan Pasal 7 UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan membedakan keadaan yang mewajibkan penolakan dan keadaan yang memungkinkan penolakan. Berdasarkan Pasal 6, pemerintah Indonesia wajib menolak permintaan bantuan dalam keadaan tertentu, antara lain apabila berkaitan dengan tindak pidana politik, tindakan yang tidak dianggap tindak pidana di Indonesia, perkara yang telah diputus, atau apabila pemberian bantuan dapat merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, maupun hukum nasional. Selain itu, penolakan juga diwajibkan apabila terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan ditujukan untuk penuntutan atau pemidanaan yang bersifat diskriminatif. Sementara itu, Pasal 7 UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk menolak permintaan bantuan dalam keadaan tertentu, antara lain apabila perbuatan yang menjadi dasar permintaan bukan merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati, atau pelaksanaan bantuan dapat mengganggu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Penolakan juga dimungkinkan apabila pemberian bantuan dapat membahayakan keselamatan seseorang atau menimbulkan beban yang berlebihan terhadap sumber daya negara.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa alasan penolakan ekstradisi terutama berkaitan dengan kelayakan penyerahan seseorang kepada yurisdiksi negara lain, sedangkan penolakan MLA lebih berkaitan dengan sifat perkara, kepentingan negara, dan akibat pelaksanaan bantuan terhadap sistem peradilan nasional. Meskipun demikian, keduanya sama-sama memberikan batasan agar kerja sama penegakan hukum tidak bertentangan dengan kedaulatan negara, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu.
Mekanisme Pelaksanaan Ekstradisi dan MLA di Indonesia
Mekanisme ekstradisi dilaksanakan melalui prosedur yang melibatkan jalur diplomatik, pemeriksaan pengadilan, dan keputusan pemerintah. Berdasarkan Pasal 22 UU Ekstradisi, negara peminta harus mengajukan permintaan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman RI untuk diteruskan kepada Presiden. Permintaan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan, seperti identitas orang yang diminta, uraian tindak pidana, surat perintah penahanan, atau putusan pengadilan apabila orang tersebut telah dijatuhi pidana. Selanjutnya, permintaan diperiksa melalui prosedur yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Berdasarkan Pasal 33, pengadilan menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisikan. Namun, penetapan tersebut bukan keputusan akhir karena Pasal 36 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memutuskan permintaan ekstradisi dengan mempertimbangkan penetapan pengadilan serta pertimbangan pejabat terkait. Apabila disetujui, penyerahan orang yang diminta dilaksanakan sesuai dengan Pasal 40 UU Ekstradisi.
Berbeda dengan ekstradisi, mekanisme MLA dilaksanakan melalui otoritas pusat (central authority), yaitu menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum. Berdasarkan Pasal 9 UU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, permintaan bantuan dari Indonesia kepada negara asing diajukan oleh menteri berdasarkan permohonan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk perkara tindak pidana korupsi. Permintaan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui saluran diplomatik dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, termasuk uraian perkara, ketentuan hukum yang berkaitan, serta bentuk bantuan yang diperlukan. Sebaliknya, permintaan dari negara asing kepada Indonesia diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Setelah permintaan diterima dan diperiksa, pelaksanaan bantuan dilakukan melalui instansi yang berwenang sesuai dengan jenis tindakan yang diminta dan ketentuan hukum Indonesia. Dengan demikian, prosedur MLA lebih menitikberatkan pada koordinasi antarlembaga melalui otoritas pusat, sedangkan ekstradisi memerlukan pemeriksaan pengadilan dan keputusan Presiden karena menyangkut penyerahan seseorang kepada yurisdiksi negara lain.
Implikasi dari Perbedaan Ekstradisi dan MLA dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara
Perbedaan ekstradisi dan MLA memiliki implikasi terhadap efektivitas penanganan kejahatan lintas negara, terutama ketika pelaku dan alat bukti berada di yurisdiksi yang berbeda. Misalnya, dalam perkara pencucian uang lintas negara, ekstradisi dapat digunakan untuk meminta penyerahan tersangka yang melarikan diri ke luar negeri, sedangkan MLA dapat digunakan untuk memperoleh dokumen transaksi keuangan, keterangan saksi, serta bantuan pembekuan atau perampasan aset yang berada di negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan menghadirkan pelaku melalui ekstradisi belum tentu menjamin tersedianya alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana. Sebaliknya, keberhasilan memperoleh alat bukti melalui MLA juga tidak secara otomatis memungkinkan negara menghadirkan pelaku yang berada di luar yurisdiksinya.
Pentingnya MLA dalam penanganan kejahatan lintas negara juga terlihat dalam penelitian Muhammad Rustamaji dan Bambang Santoso (2019), yang mengkaji hubungan antara bantuan timbal balik dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa MLA merupakan salah satu mekanisme kerja sama internasional yang dapat digunakan untuk mendukung penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, khususnya dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya diukur dari kemampuan negara untuk mengadili pelaku, tetapi juga dari kemampuannya menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana (Rustamaji dan Santoso 2019).
Meskipun demikian, pelaksanaan kedua mekanisme masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti perbedaan sistem hukum, persyaratan administratif, kepentingan nasional, serta kesediaan negara lain untuk bekerja sama. Penolakan ekstradisi dapat menghambat upaya menghadirkan pelaku, sementara penolakan MLA dapat mempersulit pengumpulan alat bukti maupun pemulihan aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, ekstradisi dan MLA tidak dapat dipandang sebagai mekanisme yang saling menggantikan, melainkan sebagai instrumen yang saling melengkapi. Ekstradisi diperlukan untuk menjangkau pelaku yang berada di luar yurisdiksi negara, sedangkan MLA diperlukan untuk mendukung pembuktian dan tindakan hukum lintas negara. Efektivitas penanganan kejahatan lintas negara pada akhirnya tidak hanya bergantung pada keberadaan kedua instrumen tersebut, tetapi juga pada koordinasi antarlembaga, kepastian prosedur, dan komitmen kerja sama antarnegara dengan tetap menghormati kedaulatan serta perlindungan hak individu. Namun, ketika ekstradisi tidak dapat dilaksanakan, diperlukan upaya lain untuk mencegah pelaku menghindari pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, Red Notice INTERPOL dan prinsip aut dedere aut judicare menjadi relevan untuk dikaji sebagai instrumen pelengkap, meskipun keduanya memiliki fungsi dan keterbatasan masing-masing.
- Sejauh mana INTERPOL (Red Notice) dan prinsip aut dedere aut judicare dapat menutup celah pelarian pelaku tindak pidana lintas negara ketika ekstradisi tidak dapat dilakukan, dan apa saja keterbatasannya dalam praktik, termasuk dalam perkara Belgium v. Senegal dan buronan Indonesia?
Ekstradisi tidak selalu dapat digunakan. Terkadang, terdapat hambatan-hambatan yang terjadi, seperti tidak terdapat perjanjian dengan negara tempat pelaku bersembunyi, pelakunya sudah berpindah kewarganegaraan, prosesnya terlalu lama hingga pelakunya meninggal, atau negara yang diminta memang tidak ingin menyerahkan pelaku. Hukum internasional menyiapkan dua instrumen untuk keadaan seperti itu. Pertama, INTERPOL dengan Red Notice-nya yang bekerja di sisi pencarian dan penahanan sementara. Kedua, prinsip aut dedere aut judicare yang bekerja di sisi pertanggungjawaban. Prinsip ini memastikan bahwa jika pelaku tidak diserahkan, ia tetap harus diadili di tempat ia berada. Pertanyaannya adalah seberapa jauh Red Notice INTERPOL dan prinsip aut dedere aut judicare bisa menutup jalan pelarian pelaku ketika ekstradisi tidak bisa dipakai? Jawabannya, keduanya baru menutup sebagian. Red Notice memang membantu mencari dan menahan buronan, tetapi sifatnya hanya permintaan dan bukan perintah sehingga negara lain tidak wajib menangkap. Hasilnya sangat bergantung pada data yang terus diperbarui serta kemauan negara tempat buronan itu berada. Sementara itu, prinsip aut dedere aut judicare mewajibkan negara yang tidak ingin menyerahkan pelaku untuk mengadilinya sendiri, tetapi kewajiban ini pada dasarnya hanya kuat jika kedua negara terikat perjanjian internasional yang sama dan sulit dipaksakan jika negaranya tidak ingin menjalankannya.
Ketika Ekstradisi Tidak Bisa Dilakukan: Gambaran dari Kasus Indonesia
Terdapat beberapa alasan nyata mengapa ekstradisi buntu dan beberapa alasan tersebut pernah dialami oleh Indonesia. Pertama, tidak adanya perjanjian. Dalam kasus Maria Pauline Lumowa, yang merupakan tersangka pembobolan BNI senilai sekitar Rp1,7 triliun, Indonesia dan Serbia pada saat itu tidak terikat perjanjian ekstradisi. Namun, permintaan Indonesia untuk mengekstradisi Maria akhirnya dikabulkan oleh Serbia karena hubungan baik antara Indonesia dan Serbia serta asas resiprositas atau timbal balik karena Indonesia pernah menyerahkan seorang pelaku asal Serbia, Nikolo Iliev, pada 2015 (Republika, 2020). Kedua, kewarganegaraan. Maria dilaporkan sempat menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979 sehingga upaya ekstradisi kepada Belanda pada 2010 dan 2014 tidak berhasil dan ditolak oleh Belanda dengan alasan tersebut (Kompas TV, 2020; Kontan, 2020). Ketiga, proses yang terlalu lama. Beranjak ke kasus lain, Hendra Rahardja, terpidana seumur hidup perkara BLBI Bank Harapan Sentosa, kabur ke Australia dan meninggal di sana pada akhir Januari 2003 sebelum sempat diekstradisi. Padahal, Indonesia dan Australia sudah memiliki perjanjian ekstradisi sejak 1994 (Liputan6, 2003). Keempat, tidak adanya perjanjian dalam jangka panjang dengan negara yang secara geografis sangat dekat. Misalnya seperti perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang baru disahkan lewat UU No. 5 Tahun 2023 dan efektif berlaku sejak 21 Maret 2024 dengan klaim berlaku surut 18 tahun. Padahal, Singapura sudah lama dikenal sebagai tujuan pelarian pelaku kejahatan keuangan (Antara, 2024; Metro TV, 2024). Dari keempat contoh tersebut, terlihat bahwa jalur ekstradisi tertutup oleh hal-hal yang berbeda-beda dan karena itu diperlukan instrumen cadangan yang tidak bergantung pada satu syarat saja.
Cara Red Notice Menutup Celah
Red Notice diterbitkan INTERPOL atas permintaan suatu negara anggota melalui NCB-nya yang berupa permintaan kepada negara-negara anggota lain untuk membantu menemukan dan menangkap sementara orang yang dicari dengan tujuan ekstradisi atau tindakan hukum serupa. INTERPOL menegaskan bahwa notice ini bukan surat perintah penangkapan internasional dan tidak dapat memaksa negara mana pun untuk menangkap, tetapi banyak negara menganggapnya sebagai dasar permintaan penahanan sementara, terutama bila terikat perjanjian ekstradisi dengan negara peminta (INTERPOL, 2015). Kekuatan notice ada pada kecepatan dan jangkauannya. Ia tidak menunggu perjanjian atau proses diplomatik, cukup jaringan kepolisian antarnegara.
Kasus Maria Lumowa memperlihatkan kekuatan itu. Setelah belasan tahun tidak terlacak, ia ditangkap NCB INTERPOL Serbia di Bandara Nikola Tesla pada 16 Juli 2019 (Katadata, 2020). Namun, penangkapan itu hanyalah pintu masuk. Masa penahanannya di Serbia hampir habis pada pertengahan Juli 2020 dan pemerintah Indonesia harus mengirim surat percepatan serta menjemputnya lewat delegasi setingkat menteri agar ia tidak dibebaskan (Medcom, 2020). Artinya, notice menolong menemukan dan menahan sementara, tetapi proses hukum untuk benar-benar membawa pelaku pulang tetap harus dijalankan lewat ekstradisi atau jalur lain. Di sisi lain, Kasus Djoko Tjandra menambahkan satu variasi. Setelah buron sejak 2009, ia ditangkap di Malaysia pada 30 Juli 2020 lewat kerja sama polisi dengan polisi antara Polri dan Kepolisian Diraja Malaysia lalu diserahkan ke Polri tanpa proses ekstradisi formal (detikNews, 2020). Jadi, jaringan kepolisian bisa menjadi jalan pintas ketika ekstradisi sulit, tetapi jalan pintas itu bergantung sepenuhnya pada kemauan polisi negara tempat pelaku berada.
Keterbatasan Red Notice dalam Praktik
Keterbatasan pertama adalah sifatnya yang tidak memaksa dan bergantung pada negara peminta. Notice Djoko Tjandra menjadi contoh yang paling sering dikutip. Menurut keterangan mantan pejabat NCB di persidangan, notice tersebut hilang dari basis data karena tidak ada permintaan perpanjangan dari kejaksaan walaupun INTERPOL sudah mengirim peringatan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak pernah meminta penghapusan dan berpendapat notice semestinya masih berlaku selama pelakunya belum tertangkap (detikNews, 2020; Republika, 2020). Djoko Tjandra sempat masuk Indonesia pada Juni 2020 dan jaksa kemudian mendakwa adanya suap kepada pejabat Polri untuk menghapus namanya dari daftar notice (Antara, 2020).
Keterbatasan kedua terlihat pada kasus Harun Masiku yang merupakan tersangka suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR yang kabur dan masuk DPO KPK sejak 17 Januari 2020. KPK baru meminta Red Notice pertengahan tahun 2021 dan INTERPOL menerbitkannya menjelang akhir Juli 2021. Akan tetapi, namanya tidak dipajang di situs publik INTERPOL. Polri menjelaskan bahwa hampir semua negara memang tidak mempublikasikan data buronan yang sudah diterbitkan notice-nya dan permintaan publikasi justru bisa memperlambat proses (Kompas TV, 2021; Hukumonline, 2021). Pada Juli 2026, KPK sendiri menyatakan keberadaan Harun masih menjadi misteri dan belum ditemukan adanya data terbaru mengenai perlintasannya di perbatasan (Suara Surabaya, 2023). Hal Ini memperlihatkan batas yang lebih mendasar. Notice hanya efektif jika pelaku melewati pintu perbatasan resmi atau diketahui berada di negara tertentu. Pelaku yang bergerak lewat jalur tidak resmi, memakai identitas lain, atau memang tidak diketahui berada di luar negeri, tidak tersentuh oleh notice sama sekali.
Keterbatasan ketiga datang dari sisi hak asasi dan politik. Pasal 3 Konstitusi INTERPOL melarang organisasi terlibat dalam urusan yang bersifat politik, militer, agama, atau rasial, dan orang yang menjadi subjek notice dapat mengajukan keberatan ke Commission for the Control of INTERPOL’s Files (CCF), yang berwenang menghapus data bila notice melanggar aturan INTERPOL (INTERPOL, 2015; Mondaq). Jadi, notice yang diajukan terhadap lawan politik atau tanpa dasar yang cukup bisa dibatalkan dan negara yang diminta pun bisa menolak menahan.
Keterbatasan keempat, notice hanya berfungsi sebagai pengantar hingga penahanan sementara. Setelah itu, tetap dibutuhkan ekstradisi atau jalur lain yang sah. Jika jalur tersebut gagal, notice tidak memiliki kekuatan apapun lagi.
Aut Dedere Aut Judicare: Menyerahkan atau Mengadili
Prinsip aut dedere aut judicare menyatakan bahwa negara tempat pelaku berada harus menyerahkannya kepada negara yang berwenang mengadili, atau jika tidak menyerahkan, harus membawa perkaranya ke otoritas penuntutannya sendiri. Dasar hukumnya terdapat pada traktat, misalnya Konvensi Anti-Penyiksaan 1984 (Pasal 5 sampai 7), UNTOC (Pasal 16 ayat (10)), dan UNCAC (Pasal 44 ayat (11)). Fungsinya menutup celah dari arah yang berbeda dengan notice. Notice berusaha menemukan dan menahan pelaku, sedangkan prinsip ini berusaha memastikan bahwa begitu pelaku ditemukan atau tinggal di suatu negara, negara itu tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Bila ekstradisi gagal karena pelakunya warga negara tempat ia tinggal atau karena alasan lain, jalan keluarnya adalah mengadili di sana.
Perkara Belgium v. Senegal
Perkara Belgium v. Senegal adalah contoh paling jelas tentang bagaimana prinsip aut dedere aut judicare diuji. Hissène Habré adalah Presiden Chad dari tahun 1982 hingga 1990. Setelah digulingkan, ia mendapat suaka politik di Senegal (vLex International, t.t.). Para korban kemudian mengadu ke Belgia yang saat itu memiliki undang-undang yurisdiksi universal sehingga pengadilannya dapat memeriksa kejahatan berat di mana pun terjadi. Undang-undang itu belakangan dipersempit, tetapi kasus Habré tetap dapat dilanjutkan (International Court of Justice, 2012). Pada tahun 2005, hakim Belgia meminta Senegal menyerahkan Habré ke Belgia (Human Rights Watch, 2005). Namun, Senegal tidak kunjung mengadilinya sendiri maupun menyerahkannya. Senegal beralasan bahwa kurangnya dana untuk menggelar pengadilan dan meminta bantuan keuangan internasional. Karena tidak ada kemajuan, Belgia menggugat Senegal ke Mahkamah Internasional pada tanggal 19 Februari 2009 sebagai sesama negara pihak dalam United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) atau Konvensi Anti-Penyiksaan dan Mahkamah menerima bahwa Belgia berhak mengajukan gugatan tersebut (International Court of Justice, 2012). Dalam putusannya pada 20 Juli 2012, Mahkamah menjelaskan bahwa kewajiban utama Senegal bukan menyerahkan Habré, melainkan membawa perkaranya ke otoritas penuntutan. Sedangkan itu, ekstradisi hanya salah satu cara untuk menghindari kewajiban itu. Dengan kata lain, jika Senegal tidak ingin menyerahkan, Senegal wajib mengadili sendiri. Kewajiban itu juga tidak perlu menunggu adanya permintaan ekstradisi dan Senegal harus melakukan penyelidikan pendahuluan serta sudah memiliki dasar yurisdiksi dalam hukum nasionalnya (ICJ Reports 2012, para. 69).
Terdapat dua poin penting dari kasus ini. Pertama, prinsip tersebut bisa ditegakkan bahkan oleh negara yang tidak langsung dirugikan, selama keduanya terikat traktat yang sama dan ada klausul penyelesaian sengketa. Kedua, prinsip tersebut dapat menjadi lambat untuk diterapkan. Dari pengaduan awal sampai putusan Mahkamah sudah memakan waktu lebih dari satu dekade dan pengadilan khusus untuk Habré baru dibentuk lewat kesepakatan Senegal dengan Uni Afrika setelah putusan tersebut. Jadi, kewajiban judicare tidak berarti pelaku langsung diadili, hanya bahwa negara tidak boleh membiarkan perkaranya tidak diperiksa.
Keterbatasan Aut Dedere Aut Judicare
Keterbatasan pertama adalah sumbernya. Kewajiban ini kuat jika ada traktat yang mengikat kedua negara, tetapi mengenai apakah traktat tersebut sudah menjadi kewajiban kebiasaan internasional untuk semua jenis kejahatan masih diperdebatkan. Artinya, pelaku yang lari ke negara yang bukan pihak traktat terkait tidak otomatis menghadapi kewajiban ini. Kedua, kewajibannya sebatas menyerahkan perkara ke penuntut, bukan menghukum. Oleh karena itu, penuntut tetap bisa menilai bukti tidak cukup. Ketiga, negara harus punya yurisdiksi dalam hukum nasionalnya dan bukti yang cukup dan bukti itu sering ada di negara peminta. Keempat, penegakannya bergantung pada negara lain yang ingin membawa sengketa ke Mahkamah, sebagaimana Belgia dalam kasus Habré. Dalam kasus individu seperti Maria Lumowa, tidak ada negara atau lembaga yang secara praktis menagih Belanda untuk menuntut. Kelima, prinsip ini tidak membantu bila pelakunya sudah tidak bisa diadili, misalnya karena meninggal seperti Hendra Rahardja.
Penutup
Kesimpulan
Ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA) merupakan dua instrumen kerja sama internasional yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi dalam penanganan kejahatan lintas negara. Ekstradisi berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1979 berfokus pada penyerahan seseorang untuk menjalani proses peradilan atau pelaksanaan pidana, sedangkan MLA berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2006 berperan dalam pemberian bantuan hukum, khususnya untuk memperoleh alat bukti, menghadirkan saksi, serta menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana. Perbedaan keduanya juga terlihat dari dasar hukum, asas, alasan penolakan, dan mekanisme pelaksanaannya. Ekstradisi melibatkan pemeriksaan pengadilan dan keputusan Presiden, sedangkan MLA dilaksanakan melalui koordinasi antarnegara dengan melibatkan otoritas pusat. Meskipun demikian, efektivitas keduanya masih menghadapi hambatan berupa perbedaan sistem hukum, persyaratan administratif, kepentingan nasional, serta kesediaan negara lain untuk bekerja sama.
Di sisi lain, terdapat mekanisme lain untuk menutup celah kekosongan mekanisme tersebut. Red Notice INTERPOL dan prinsip aut dedere aut judicare baru menutup sebagian jalan pelarian ketika ekstradisi tidak bisa dipakai, sebab masing-masing menutup celah dari sisi yang berbeda dan masing-masing punya batas. Red Notice bekerja di sisi pencarian dan penahanan sementara dengan kecepatan dan jangkauan jaringan kepolisian antarnegara, seperti terlihat dalam penangkapan Maria Lumowa di Serbia dan Djoko Tjandra di Malaysia. Namun sifatnya hanya permintaan dan bukan perintah, sehingga hasilnya bergantung pada kemauan negara tempat buronan berada, pada data yang selalu diperbarui seperti yang gagal terjadi pada notice Djoko Tjandra, dan pada kenyataan bahwa notice hanya berguna sampai tahap penahanan sementara. Prinsip aut dedere aut judicare bekerja di sisi pertanggungjawaban dengan memastikan negara yang tidak menyerahkan pelaku wajib membawa perkaranya ke penuntut, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Internasional dalam perkara Belgium v. Senegal. Akan tetapi, kewajiban ini kuat terutama bila kedua negara terikat traktat yang sama, hanya mewajibkan penuntutan dan bukan penghukuman, dan penegakannya lambat serta bergantung pada negara lain yang mau membawa sengketa ke Mahkamah. Dengan demikian, keduanya paling tepat dipahami sebagai pelengkap ekstradisi dan bukan penggantinya, dan pelaku yang memahami celah di antara keduanya masih bisa memanfaatkan jeda waktu dan perbedaan sikap negara.
Saran
- Indonesia perlu memperkuat pelaksanaan ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA) melalui peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dan otoritas pusat, khususnya dalam mempercepat proses permintaan bantuan, pertukaran alat bukti, serta penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Selain itu, perlu dilakukan perluasan kerja sama MLA dengan negara lain agar hambatan akibat perbedaan sistem hukum dan keterbatasan yurisdiksi tidak menghalangi proses penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara.
- Indonesia perlu menjaga Red Notice secara aktif, mulai dari mengajukannya sejak awal, memperpanjang dan memperbarui data tepat waktu, hingga memastikan permintaannya berdasar kuat dan tidak bermuatan politik agar tidak dibatalkan CCF.
- Indonesia perlu memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara tujuan pelarian, sekaligus memastikan setiap penangkapan lewat kerja sama polisi segera diikuti proses hukum yang sah, serta memperkuat dasar yurisdiksi nasional agar dapat mengadili sendiri pelaku yang ditolak ekstradisinya sesuai prinsip aut dedere aut judicare.
Artikel ini ditulis oleh Reviani Putri & Katisya Azanti Shafarahmania – Alsa LC Unpad
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Internasional
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.
Constitution of the ICPO-INTERPOL.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984.
United Nations Convention against Corruption, 2003.
United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000.
Jurnal
Rustamaji, Muhammad, and Bambang Santoso. 2019. “The Study of Mutual Legal Assistance Model and Asset Recovery in Corruption Affair.” IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) 4 (2): 155–160.
Sumber Lainnya
Antara, “Indonesia dan Singapura Mulai Berlakukan Perjanjian tentang Ekstradisi Buronan”, 29 Maret 2024, https://megapolitan.antaranews.com/berita/283854/indonesia-dan-singapura-mulai-berlakukan-perjanjian-tentang-ekstradisi-buronan, [diakses pada 27/10/2026].
Antara, “Tangkapan Kelas Kakap yang Paling Mendapat Perhatian Sepanjang 2020”, 2020, https://jambi.antaranews.com/berita/425720/tangkapan-kelas-kakap-yang-paling-mendapat-perhatian-sepanjang-2020, [diakses pada 29/10/2026].
detikNews, “Kejagung: Kami Tidak Pernah Minta Hapus Red Notice Djoko Tjandra”, 16 Juli 2020, https://news.detik.com/berita/d-5096441/kejagung-kami-tidak-pernah-minta-hapus-red-notice-djoko-tjandra, [diakses pada 28/10/2026].
detikNews, “Akhir 11 Tahun Pelarian Djoko Tjandra”, 31 Juli 2020, https://news.detik.com/berita/d-5115118/akhir-11-tahun-pelarian-djoko-tjandra, [diakses pada 30/10/2026].
detikNews, “Napoleon: Interpol Ingatkan Red Notice Djoko Tjandra, Kejagung Tak Perpanjang”, 24 November 2020, https://news.detik.com/berita/d-5268496/napoleon-interpol-ingatkan-red-notice-djoko-tjandra-kejagung-tak-perpanjang, [diakses pada 27/10/2026].
Hukumonline, “Soal Harun Masiku, Polri: Tak Semua Negara Publikasikan Data Buronan”, 2021, https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-harun-masiku–polri–tak-semua-negara-publikasikan-data-buronan-lt6114d0eb80a23, [diakses pada 31/10/2026].
Human Rights Watch, “Ex-Chad Dictator Indicted in Belgium”, 29 September 2005, https://www.hrw.org/news/2005/09/29/ex-chad-dictator-indicted-belgium, [diakses pada 28/10/2026].
International Court of Justice, “Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment of 20 July 2012”, ICJ Reports 2012, 20 Juli 2012, https://icj-cij.org/case/144, [diakses pada 28/10/2026].
International Court of Justice, “SEPARATE OPINION OF JUDGE SKOTNIKOV”, 20 Juli 2012, https://api.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/144/144-20120720-JUD-01-03-BI.pdf, [diakses pada 30/10/2026].
IDX Channel, “Pembobol BNI Rp1,7 Triliun Ditangkap, Ini Perjalanan Kasus Maria Pauline Lumowa”, 9 Juli 2020, https://www.idxchannel.com/market-news/pembobol-bni-rp17-triliun-ditangkap-ini-perjalanan-kasus-maria-pauline-lumowa, [diakses pada 29/10/2026].
INTERPOL, “INTERPOL Issues Red Notices for Former Ukrainian Leaders”, 2015, https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2015/INTERPOL-issues-Red-Notices-for-former-Ukrainian-leaders, [diakses pada 30/10/2026].
Katadata, “Jejak Kasus Maria Pauline Lumowa, Pembobol Rp 1,7 Triliun dari BNI”, 9 Juli 2020, https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5f069f3b5a893/jejak-kasus-maria-pauline-lumowa-pembobol-rp-1-7-trilliun-dari-bni, [diakses pada 27/10/2026].
Kompas TV, “Eksepsi Ditolak, Sidang Maria Pauline Lumowa Dilanjutkan”, 2020, https://www.kompas.tv/article/143116/eksepsi-ditolak-sidang-maria-pauline-lumowa-dilanjutkan, [diakses pada 31/10/2026].
Kompas TV, “KPK: Interpol Sudah Terbitkan Red Notice untuk Harun Masiku”, 30 Juli 2021, https://www.kompas.tv/article/197409/kpk-interpol-sudah-terbitkan-red-notice-untuk-harun-masiku, [diakses pada 28/10/2026].
Kontan, “Selain Maria Pauline Lumowa, Ini Daftar Penjarah Bank yang Fenomenal di Indonesia”, 9 Juli 2020, https://nasional.kontan.co.id/news/selain-maria-pauline-lumowa-ini-daftar-penjarah-bank-yang-fenomenal-di-indonesia, [diakses pada 29/10/2026].
Liputan6, “Hendra Rahardja Meninggal di Australia”, 2003, https://www.liputan6.com/news/read/48600/hendra-rahardja-meninggal-di-australia, [diakses pada 30/10/2026].
Medcom, “Pembobol BNI Nyaris Dibebaskan”, 9 Juli 2020, https://www.medcom.id/nasional/hukum/8N0093rN-pembobol-bni-nyaris-dibebaskan, [diakses pada 27/10/2026].
Metro TV, “Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Bikin Penangkapan Buronan Semakin Mudah”, 24 Maret 2024, https://www.metrotvnews.com/read/NgxCVDl5-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura-bikin-penangkapan-buronan-semakin-mudah, [diakses pada 31/10/2026].
Mondaq, “INTERPOL Red Notice Defences”, (tanpa tahun), https://www.mondaq.com/crime/1780322/interpol-red-notice-defences, [diakses pada 28/10/2026].
Republika, “KBUMN Berharap Tersangka Pembobol BNI Kembalikan Uang”, 9 Juli 2020, https://ekonomi.republika.co.id/berita/qd6qoc383/kbumn-berharap-tersangka-pembobol-bni-kembalikan-uang, [diakses pada 29/10/2026].
Republika, “Saksi: Sejak 2019 Djoko Tjandra Tak Bisa Ditangkap”, 1 Desember 2020, https://news.republika.co.id/berita/qkmsgv428/saksi-sejak-2019-djoko-tjandra-tak-bisa-ditangkap, [diakses pada 30/10/2026].
Suara Surabaya, “KPK Sebut Kabar Harun Masiku di Indonesia adalah Data Lama”, 11 Agustus 2023, https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kpk-sebut-kabar-harun-masiku-di-indonesia-adalah-data-lama/, [diakses pada 27/10/2026].
vLex International, “Belgium v Senegal”, 2012, https://international.vlex.com/vid/belgium-v-senegal-870725572, [diakses pada 31/10/2026].




