Rupiah Tapi Bukan Rupiah: Celah Hukum Tokenisasi Rupiah melalui Stablecoin Swasta di Indonesia

celah-hukum-stablecoin-rupiah-swasta-indonesia

Daftar Isi

Ditulis oleh: Balapradhana Rafif Dwi Setyawan, Muhamad Rafli, Tabina Rafamabel Carandy

Latar Belakang

Perkembangan teknologi blockchain mendorong lahirnya tokenisasi, yaitu representasi aset atau nilai dalam bentuk token digital yang dapat dipindahkan antar pengguna tanpa perantara lembaga keuangan. Salah satu bentuknya adalah stablecoin, aset kripto yang nilainya dipatok pada aset tertentu, umumnya mata uang resmi suatu negara. Pasar stablecoin global telah mencapai sekitar US$308 miliar dan masih didominasi stablecoin berbasis dolar AS (Kontan, 2026). Di Indonesia, sejumlah pihak swasta telah menerbitkan stablecoin yang dipatok satu banding satu terhadap rupiah, seperti Rupiah Token IDRT, IDRX, dan XIDR (Investortrust, 2025a). Bahkan, pada Juni 2026, OJK menyatakan bahwa dua stablecoin rupiah, yakni IDRP dan IDDR, telah lolos regulatory sandbox (Investortrust, 2026b). Meskipun jumlahnya hingga Agustus 2026 baru sekitar US$15 juta atau 0,005% dari pasokan stablecoin global, kehadirannya menunjukkan bahwa rupiah mulai masuk ke ekosistem blockchain melalui penerbit swasta (Kontan, 2026). Perkembangan ini memunculkan persoalan hukum karena UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan Rupiah Sebagai mata uang Indonesia dan mewajibkan penggunaannya dalam transaksi pembayaran di wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), dengan ancaman pidana berdasarkan Pasal 33 ayat (1). Sementara itu, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK membagi Rupiah menjadi Rupiah kertas, logam, dan digital, dengan BI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengelola Rupiah digital. Artinya, stablecoin rupiah yang diterbitkan swasta tidak termasuk dalam bentuk Rupiah yang diakui hukum, meskipun memiliki denominasi dan nilai yang sama dengan Rupiah resmi.

Persoalan semakin kompleks karena terdapat perbedaan pendekatan antara BI dan OJK. BI melalui PBI Nomor 18/40/PBI/2016 dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 melarang penggunaan virtual currency dalam pemrosesan transaksi pembayaran (Hukumonline, 2018). BI juga tengah mengembangkan Rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah (Kontan, 2025). Sebaliknya, sejak 10 Januari 2025, OJK berwenang mengawasi aset keuangan digital, termasuk aset kripto, berdasarkan UU P2SK dan PP Nomor 49 Tahun 2024. OJK bahkan menguji model bisnis stablecoin rupiah melalui regulatory sandbox karena instrumen ini dinilai memiliki fungsi menyerupai uang elektronik, meskipun tetap perlu dicegah agar tidak menjadi sarana penerbitan Rupiah privat (Investortrust, 2026a). Di sisi lain, POJK Nomor 27 Tahun 2024 belum secara khusus mengatur stablecoin, sedangkan regulasi khusus mengenai instrumen tersebut baru ditargetkan selesai pada Januari 2027 (Investortrust, 2026b). 

Kondisi ini menempatkan stablecoin rupiah dalam wilayah abu-abu: diperlakukan sebagai aset kripto oleh OJK, memiliki fungsi menyerupai uang elektronik yang menjadi ranah BI, tetapi juga menggunakan nilai Rupiah yang penerbitannya merupakan kewenangan negara. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada legalitas penggunaannya sebagai alat pembayaran, pembagian kewenangan pengawasan, serta perlindungan hukum bagi pemegang token apabila penerbit gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kajian ini tidak diarahkan untuk menyimpulkan bahwa stablecoin rupiah harus dilarang, melainkan untuk mengkaji celah hukum terkait kedudukan, kewenangan pengawasan, dan perlindungan hukum atas stablecoin rupiah sebagai upaya menghadirkan Rupiah dalam ekosistem digital.

Maka adanya legal review ini merumuskan tiga isu hukum utama untuk dianalisis lebih lanjut:

  1. Bagaimana kedudukan hukum stablecoin rupiah yang diterbitkan oleh pihak swasta ditinjau dari UU Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, khususnya terhadap kewajiban penggunaan rupiah?
  2. Bagaimana kekosongan dan tumpang tindih pengaturan serta pengawasan stablecoin rupiah antara OJK dan Bank Indonesia menjelang terbitnya regulasi khusus stablecoin?
  3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang stablecoin rupiah dan risiko penyalahgunaannya, termasuk sebagai sarana pencucian uang, serta bagaimana kedudukannya ketika Rupiah digital diterbitkan oleh Bank Indonesia?

Analisis

  1. Kedudukan Hukum Stablecoin Rupiah Swasta terhadap Kewajiban Penggunaan Rupiah

Untuk menentukan kedudukan stablecoin rupiah, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana hukum memaknai uang. Dalam doktrin hukum moneter yang diuraikan Charles Proctor dalam Mann on the Legal Aspect of Money, uang dipahami melalui teori negara atau state theory of money, yaitu bahwa suatu benda berstatus sebagai uang karena negara menetapkannya sebagai alat pembayaran yang sah, bukan semata-mata karena diterima oleh masyarakat (Proctor, 2012). UU Mata Uang mengikuti pandangan tersebut. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan mata uang sebagai uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Rupiah, sedangkan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan melalui UU P2SK memang menambahkan Rupiah digital sebagai macam Rupiah, tetapi kewenangan penerbitannya tetap berada pada BI. Konsekuensinya, stablecoin rupiah, meskipun nilainya selalu setara dengan rupiah, secara hukum bukan rupiah. Ia lebih tepat dipahami sebagai bukti klaim pemegang terhadap penerbit swasta atas sejumlah rupiah yang dicadangkan, sehingga secara konseptual lebih dekat dengan uang elektronik daripada dengan mata uang.

Persoalan muncul ketika kedudukan tersebut dihubungkan dengan kewajiban dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang. Apabila seorang pedagang menerima IDRX sebagai pembayaran barang, secara formal para pihak tidak menggunakan rupiah, melainkan aset kripto yang nilainya dipatok pada rupiah. Pengecualian kewajiban penggunaan rupiah dalam Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang maupun dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah seluruhnya berkaitan dengan valuta asing, seperti transaksi perdagangan internasional dan simpanan dalam valuta asing di bank. Tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur alat pembayaran berdenominasi rupiah yang bukan rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa UU Mata Uang dibentuk untuk menjaga kedaulatan rupiah dari penggunaan mata uang asing, bukan untuk menghadapi token privat yang justru meniru rupiah. Di sinilah kekosongan norma pertama muncul.

Kekosongan tersebut berdampak langsung pada penegakan hukum pidananya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan asas legalitas sekaligus melarang penggunaan analogi dalam menetapkan tindak pidana, sehingga unsur tindak pidana harus dirumuskan secara jelas. Perkara Pasar Muamalah di Depok memberikan gambaran yang relevan. Pendirinya didakwa antara lain dengan Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang karena memfasilitasi transaksi menggunakan dinar dan dirham, tetapi Pengadilan Negeri Depok melalui Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk membebaskannya (Hukumonline, 2021). Putusan tersebut kerap dibaca sebagai penegasan bahwa alat tukar yang bukan mata uang tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana mata uang. Apabila logika serupa diterapkan pada stablecoin rupiah, yang nilainya rupiah dan dapat ditukar kembali menjadi rupiah, Pasal 33 akan sulit diterapkan. Namun, tidak tertutup kemungkinan aparat penegak hukum menafsirkan frasa “tidak menggunakan Rupiah” secara luas sehingga pengguna yang beritikad baik justru terancam pidana. Adanya dua kemungkinan tafsir yang saling bertolak belakang ini merupakan bentuk nyata ketiadaan kepastian hukum, padahal sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menuntut agar masyarakat dapat mengetahui dan memperkirakan akibat hukum dari perbuatannya (Mertokusumo, 2005).

Larangan BI dalam PBI Nomor 18/40/PBI/2016 dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 juga tidak sepenuhnya menutup celah tersebut. Larangan itu ditujukan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial, bukan kepada pengguna maupun penerbit token yang berada di luar rezim sistem pembayaran BI. Padahal, perpindahan stablecoin antardompet digital di jaringan blockchain sama sekali tidak melewati penyelenggara jasa sistem pembayaran. Akibatnya, pengawasan BI hanya menjangkau titik masuk dan keluar, yaitu ketika rupiah ditukar menjadi token atau sebaliknya, sedangkan transaksi yang terjadi di dalam jaringan berada di luar jangkauannya. Kondisi ini sejak lama disebut sebagai wilayah abu-abu, karena aset digital tidak dilarang keberadaannya, tetapi juga tidak diakui sebagai alat pembayaran (Hukumonline, 2018).

Klasifikasi stablecoin rupiah sebagai aset kripto dalam POJK 27/2024 justru menambah paradoks. Hukum memperlakukannya sebagai aset yang diperdagangkan, sementara fungsi ekonominya adalah alat pembayaran dan penyimpan nilai dalam rupiah. Klasifikasi tersebut didasarkan pada bentuk teknologinya, bukan pada fungsinya. Pendekatan ini berbeda dengan prinsip same activity, same risk, same regulation yang dianjurkan Financial Stability Board, yaitu bahwa kegiatan yang sama dan menimbulkan risiko yang sama seharusnya tunduk pada pengaturan yang sama (Financial Stability Board, 2023). Beberapa yurisdiksi telah mengikuti pendekatan fungsional tersebut. Uni Eropa melalui Markets in Crypto-Assets Regulation memperlakukan stablecoin yang mengacu pada satu mata uang resmi sebagai e-money token yang hanya dapat diterbitkan oleh lembaga kredit atau lembaga uang elektronik, sedangkan Monetary Authority of Singapore sejak 2023 menetapkan kerangka khusus bagi stablecoin bermata uang tunggal yang mewajibkan cadangan dan hak penebusan (Monetary Authority of Singapore, 2023). Indonesia hingga kini belum menentukan pilihan serupa.

Perlu ditegaskan bahwa uraian di atas tidak berarti setiap penggunaan stablecoin rupiah otomatis melanggar UU Mata Uang. Uang elektronik membuktikan bahwa nilai berdenominasi rupiah yang diterbitkan oleh pihak swasta dapat sah digunakan, sepanjang penerbitnya berizin, nilainya didukung dana yang disimpan secara penuh, serta kegiatannya diatur dan diawasi oleh BI. Dengan demikian, persoalan stablecoin rupiah sesungguhnya tidak terletak pada denominasinya, melainkan pada ketiadaan status hukum yang menghubungkannya dengan rezim mata uang dan sistem pembayaran. Selama status tersebut belum ditetapkan, stablecoin rupiah akan terus berada di antara dua kemungkinan yang sama-sama merugikan, yaitu dianggap melanggar hukum tanpa dasar yang jelas atau dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan yang memadai.

  1. Kekosongan dan Tumpang Tindih Pengaturan serta Pengawasan Stablecoin Rupiah antara OJK dan Bank Indonesia

Persoalan pengaturan stablecoin rupiah tidak hanya berkaitan dengan kedudukannya sebagai aset digital, tetapi juga dengan pembagian kewenangan antara OJK dan Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembanagn dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto menjadi bagian dari kewenangan OJK (Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2026). Peralihan pengawasan dari Bappebti dilaksanakan pada 10 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024.(Republik Indonesia, 2024, Pasal 3) Kewenangan tersebut dijalankan melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital (OJK, 2024b; OJK, 2025). Di sisi lain, BI teta memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, pengaturan uang elektronik, dan pengelolaan rupiah digital. Pembagian kewenangan ini menimbulkan persoalan ketika stablecoin rupiah tidak lagi sekedar diperdagangkan sebagai aset kripto, tetapi juga dirancang untuk memfasilitasi transaksi yang memiliki karakteristik menyerupai pembayaran.

Keterbatas pengaturan OJK terlihat dalam Pasal 4 ayat (2) POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak mengatur penawaran perdana aset keuangan digital (OJK, 2024b, Pasal 4 ayat (2)). Ketentuan ini menunjukan bahwa keberadaan regulasi perdagangan aset kripto belum dapat dianggap sebagai pengaturan menyeluruh terhadap penerbitan stablecoin (Rupiah Token, 2019; IDRX, 2025), khususnya mengenai persyaratan tanggung jawab penerbitnya. Kesenjangan tersebut terlihat dari perkembangan stablecoin rupiah swasta seperti IDRT yang telah diperkenalkan sejak 2019 dan IDRX pada 2025, sebelum tersedianya regulasi khusus mengenai penerbitan stablecoin. Pada 11 Juni 2026, OJK juga menyatakan PT Adhyoka Berkah Maju dengan produk IDRP lulus regulatory sandbox (OJK, 2026). Namun, berdasarkan Pasal 15 ayat (5) POJK Nomor 3 Tahun 2024, surat kelulusan sandbox bukan merupakan izin usaha untuk melakukan kegiatan operasional secara penuh. Peserta yang masih harus menempuh perizinan, meskipun dapat menjalankan kegiatan terbatas sesuai ketentuan pengujian (OJK, 2024a, Pasal 15 ayat (2), (4), dan (5)). Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara pengakuan terhadap kelayakan inovasi dan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan usaha penerbitan stablecoin.

Persinggungan kewenangan semakin terlihat ketika stablecoin rupiah digunakan untuk menjalankan fungsi yang menyerupai uang elektronik. Pasal 156 PBI Nomor 23/6/PBI/2021 mengatur uang elektronik sebagai instrumen pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai rupiah yang disetorkan terlebih dahulu dan disimpan secara elektronik (BI, 2021, Pasal 156). Pasal 202 peraturan yang sama justru melarang Penyedia Jasa Pembayaran menggunakan atau mengaitkan virtual currency dalam pemrosesan transaksi pembayaran, sedangkan Pasal 204 mengidentifikasi karakteristik uang digital yang diterbitkan di luar otoritas moneter (BI, 2021, Pasal 202 dan Pasal 204 ayat (1)). Artinya, penggunaan aset kripto dalam sistem pembayaran telah memiliki pembatasan, tetapi belum tersedia mekanisme khusus yang menentukan hubungan antara izin penerbitan stablecoin, pengawasan perdagangan aset digital, dan persyaratan penyelenggaraan pembayaran. Persoalan utamanya bukan ketiadaan kewenangan BI maupun OJK, melainkan belum jelasnya batas operasional dan koordinasi pengawasan ketika suatu instrumen memiliki fungsi yang bersinggungan dengan kedua rezim tersebut.

Pengalaman negara lain menunjukan bahwa karakteristik ganda stablecoin dapat direspons melalui pengaturan yang berorientasi pada fungsi dan risiko. Uni Eropa melalui Regulation (EU) 2023/1114 tentang Markets in Crypto-Assets mengklasifikasikan token yang mengacu pada satu mata uang resmi sebagai e-money token, dengan persyaratan bahwa penerbitnya merupakan lembaga kredit atau lembaga uang elektronik yang memiliki otorisasi (Uni Eropa, 2023, Pasal 48 ayat (1)). Singapura melalui Monetary Authority of Singapore pada 2023 juga mengumumkan kerangka khusus bagi single-currency stablecoin tertentu, dengan ketentuan mengenai cadangan aset, permodalan, penebusan, dan keterbukaan informasi (MAS, 2023). Pendekatan tersebut sejalan dengan rekomendasi Financial Stability Board yang menekankan pengawasan berdasarkan fungsi ekonomi dan risiko kegiatan, bukan semata-mata teknologi yang digunakan (FSB, 2023). Bagi Indonesia, rencana penerbitan POJK khusus stablecoin pada Januari 2027 dapat menjadi langkah awal untuk mengisi kekosongan pengaturan penerbitan (Putra, 2026). Akan tetapi, pengaturan oleh OJK saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sistem pembayaran yang merupakan kewenangan BI. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang terkoordinasi antara kedua lembaga, dengan pembagian kewenangan yang tegas terhadap penerbitan, perdagangan, dan pemanfaatan stablecoin, dan juga penegasan kedudukannya dalam kerangka hukum uang nasional.

  1. Perlindungan Hukum Pemegang Stablecoin Rupiah, Risiko Pencucian Uang, dan Kedudukannya di Hadapan Rupiah Digital

Persoalan Pertama yang perlu diperhatikan adalah kedudukan hukum pemegang token ketika penerbit tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pada dasarnya, pemegang stablecoin memiliki klaim terhadap penerbit untuk memperoleh kembali sejumlah Rupiah sesuai nilai token yang dimiliki, bukan simpanan di bank. Oleh karena itu, kepemilikan stablecoin tidak memperoleh perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS karena tidak termasuk simpanan nasabah bank yang memenuhi persyaratan penjaminan. Apabila penerbit mengalami kepailitan, pemegang token berpotensi berkedudukan sebagai kreditur konkuren apabila hanya memiliki hak tagih tanpa jaminan atau hak khusus atas cadangan dana penerbit. Risiko tersebut dapat diminimalkan apabila cadangan dipisahkan secara hukum dari kekayaan perusahaan. Sejalan dengan rekomendasi Financial Stability Board (FSB) tahun 2023, penerbit perlu diwajibkan menyediakan cadangan yang memadai, melakukan audit secara berkala, serta menjamin hak penebusan token dengan nilai yang setara (Financial Stability Board, 2023).

UU P2SK dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan telah menyediakan kerangka perlindungan konsumen, tetapi penerapannya terhadap penerbit stablecoin masih perlu diperjelas, terutama bagi penerbit yang mengikuti regulatory sandbox atau belum memperoleh izin usaha secara penuh. Pemegang token perlu memperoleh informasi transparan mengenai jumlah cadangan, hasil audit, mekanisme penebusan, dan risiko kegagalan penerbit. Dengan demikian, kesediaan konsumen menanggung risiko tidak dapat semata-mata dianggap sebagai bentuk persetujuan yang sah apabila informasi yang diberikan belum memadai. Tanpa keterbukaan tersebut, terdapat ketimpangan informasi antara penerbit dan pemegang token yang dapat melemahkan perlindungan hukum konsumen.

Penggunaan stablecoin rupiah juga menimbulkan tantangan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pendekatan follow the money penting untuk menelusuri asal-usul dan aliran dana hasil tindak pidana. Namun, perpindahan stablecoin antar dompet dapat berlangsung secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan, sehingga identitas pengguna yang diperiksa ketika membeli atau menjual token melalui platform berizin tidak selalu dapat ditelusuri dalam setiap transaksi. Meskipun transaksi blockchain tercatat secara terbuka, alamat dompet tidak serta-merta menunjukkan identitas pemiliknya dan token juga dapat dipindahkan lintas jaringan. Risiko tersebut menjadi perhatian FATF melalui Rekomendasi 15 dan 16 mengenai pengawasan aset virtual dan penerapan travel rule (FATF, 2021), serta temuan mengenai meningkatnya penggunaan stablecoin dalam aktivitas kejahatan keuangan (FATF, 2025). Oleh karena itu, pengawasan perlu mencakup identifikasi pengguna, pemantauan transaksi, dan pertukaran informasi antar pelaku usaha agar aliran dana tetap dapat ditelusuri.

Persoalan berikutnya adalah kedudukan stablecoin rupiah swasta apabila BI menerbitkan Rupiah digital. Pasal 14A UU Mata Uang sebagaimana diubah melalui UU P2SK menempatkan BI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengelola Rupiah digital. Melalui Proyek Garuda, BI menjelaskan bahwa Rupiah digital dirancang sebagai bentuk digital uang bank sentral untuk mendukung sistem pembayaran dan menjaga kedaulatan Rupiah (Bank Indonesia, 2022). Berbeda dengan Rupiah Digital yang merupakan kewajiban langsung bank sentral, stablecoin rupiah swasta merupakan klaim pemegang token terhadap penerbitnya. Dengan demikian, kesamaan nilai nominal keduanya tidak berarti memiliki kedudukan hukum dan jaminan yang setara. Kekhawatiran terhadap potensi stablecoin swasta dalam mengganggu stabilitas ekonomi juga telah disampaikan oleh Gubernur BI (Investortrust, 2025b). Ke depan, diperlukan kejelasan mengenai kedudukan stablecoin swasta, apakah dilarang sebagai instrumen pembayaran, dibatasi penggunaannya sebagai aset keuangan digital, atau diintegrasikan dengan ekosistem Rupiah Digital melalui pengawasan BI dan OJK. Kejelasan tersebut diperlukan agar inovasi digital tetap berkembang tanpa mengaburkan kedudukan Rupiah sebagai mata uang negara, sekaligus menjamin perlindungan pemegang token dan mencegah penyalahgunaan untuk pencucian uang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, stablecoin rupiah yang diterbitkan oleh pihak swasta secara hukum bukan rupiah, karena UU Mata Uang sebagaimana diubah dengan UU P2SK hanya mengenal Rupiah kertas, Rupiah logam, dan Rupiah digital yang seluruhnya diterbitkan oleh negara melalui BI. Namun, UU Mata Uang juga tidak mengatur alat pembayaran berdenominasi rupiah yang bukan rupiah, sehingga kedudukan stablecoin rupiah terhadap kewajiban penggunaan rupiah dan ancaman pidana Pasal 33 menjadi tidak pasti. Kekosongan ini membuka dua kemungkinan tafsir yang bertolak belakang, yaitu stablecoin rupiah dapat dianggap melanggar hukum tanpa dasar yang jelas atau justru beroperasi tanpa pengawasan yang memadai.

Dari aspek pengaturan dan pengawasan, stablecoin rupiah berada dalam persinggungan kewenangan antara OJK sebagai pengawas aset keuangan digital dan BI sebagai otoritas moneter serta sistem pembayaran. POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025 telah mengatur perdagangan aset keuangan digital, tetapi belum memberikan kerangka khusus yang menyeluruh mengenai penerbitan stablecoin. Kelulusan regulatory sandbox juga tidak dapat disamakan dengan izin usaha sebagaimana ditegaskan dalam POJK Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun regulasi khusus stablecoin ditargetkan terbit pada januari 2027, pengaturan oleh OJK saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kewenangan BI. Kondisi tersebut menunjukan perlunya kepastian mengenai batas kewenangan dan mekanisme koordinasi pengawasan agar penerbitan, perdagangan, dan juga pemanfaatan stablecoin memiliki landasan hukum yang jelas.

Dari sisi perlindungan, pemegang stablecoin rupiah pada dasarnya hanya memiliki klaim terhadap penerbit swasta yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan belum didukung kewajiban cadangan, audit, maupun penebusan yang diatur secara tegas. Sifat token yang dapat berpindah antar dompet tanpa perantara juga membuka risiko penyalahgunaan sebagai sarana pencucian uang. Rencana BI menerbitkan Rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah turut menambah ketidakpastian mengenai keberlanjutan stablecoin rupiah swasta di masa mendatang.

Saran

  1. Penegasan Status Hukum Stablecoin Rupiah

Pemerintah dan DPR perlu menegaskan kedudukan stablecoin rupiah dalam peraturan setingkat undang-undang, misalnya melalui perubahan UU Mata Uang atau UU P2SK. Penegasan tersebut setidaknya menyatakan bahwa stablecoin rupiah bukan mata uang, melainkan representasi rupiah yang hanya dapat diterbitkan oleh pihak berizin, serta menjelaskan hubungannya dengan kewajiban penggunaan rupiah dalam Pasal 21 dan ancaman pidana dalam Pasal 33 UU Mata Uang. Dengan demikian, pengguna yang beritikad baik memperoleh kepastian dan aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas.

  1. Pembagian Kewenangan yang Tegas antara OJK dan Bank Indonesia

OJK dan BI perlu membentuk mekanisme koordinasi dan pengaturan yang secara khusus menentukan batas kewenangan terhadap stablecoin rupiah, terutama dalam aspek penerbitan, perdagangan, dan potensi pemanfaatannya untuk pembayaran. Pengaturan tersebut perlu menggunakan pendekatan berdasarkan fungsi dan risiko kegiatan, sehingga pengawasan perdagangan aset digital tetap berada dalam kewenangan OJK, sedangkan segala aktivitas yang berkaitan dengan sistem pembayaran tunduk pada ketentuan BI. Selain itu, regulasi khusus stablecoin yang sedang disusun perlu mencakup persyaratan penerbitan dan mekanisme perizinan secara jelas, tanpa mengesampingkan pembatasan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mencegah kekosongan pengawasan sekaligus  memastikan bahwa inovasi keuangan digital tidak bertentangan dengan ketentuan hukum mata uang nasional.

  1. Standar Minimum Perlindungan Pemegang dan Pencegahan Pencucian Uang

Regulasi stablecoin rupiah perlu mewajibkan cadangan penuh yang dipisahkan dari harta penerbit, audit atau pengesahan cadangan secara berkala, hak penebusan satu banding satu, serta kedudukan yang didahulukan bagi pemegang token apabila penerbit pailit. Penerbit dan penyelenggara juga perlu diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna dan ketentuan travel rule sesuai standar FATF serta terhubung dengan sistem pelaporan PPATK. Selain itu, BI perlu menyampaikan peta jalan yang jelas mengenai hubungan antara Rupiah digital dan stablecoin rupiah swasta agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menyesuaikan diri.

Artikel ini ditulis oleh : Balapradhana Rafif Dwi Setyawan, Muhamad Rafli, Tabina Rafamabel Carandy – Alsa LC Unpad

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025.

Uni Eropa. Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on Markets in Crypto-Assets.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Depok. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk.

Buku

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Proctor, Charles. Mann on the Legal Aspect of Money. Edisi ke-7. Oxford: Oxford University Press, 2012.

  1. Jurnal dan Literatur Ilmiah

Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah. “The IDRT (Indonesian Rupiah Token) Stablecoin Dilemma: Navigating the Intersection of Legal Monopolies and Islamic Ethical Norms in Digital Transactions.” Vol. 17, No. 1, 2025.

Bank Indonesia. White Paper Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah. Jakarta: Bank Indonesia, 2022.

Financial Action Task Force (FATF). Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Paris: FATF, 2021.

Financial Action Task Force (FATF). Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Paris: FATF, 2025.

Financial Stability Board. High-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Global Stablecoin Arrangements: Final Report. Basel: Financial Stability Board, 2023.

Monetary Authority of Singapore. “MAS Finalises Stablecoin Regulatory Framework.” Siaran Pers, 15 Agustus 2023.

  1. Artikel dan Berita

Hukumonline. “Jual Beli Bitcoin di Indonesia Masuk Area Abu-Abu.” Hukumonline, 2018.

Hukumonline. “5 Catatan Tim Advokasi atas Vonis Bebas Pendiri Pasar Muamalah Depok.” Hukumonline, 2021.

Investortrust. “OJK Tegaskan Stablecoin Tak Boleh Jadi Jalan Belakang Ciptakan Rupiah Privat.” Investortrust, 2026a.

Investortrust. “POJK Stablecoin Terbit Januari 2027, Begini Kabar Terbaru dari OJK Termasuk Soal Rupiah Digital.” Investortrust, 2026b.

Investortrust. “Lebih dari Sekadar Aset Kripto, ABI Beberkan Peluang Stablecoin Rupiah untuk RWA hingga Remitansi.” Investortrust, 2026c.

Investortrust. “Disinggung Gubernur BI, Berikut Beberapa Proyek Stablecoin Swasta Berbasis Rupiah.” Investortrust, 2025a.

Investortrust. “Gubernur BI Sebut Stablecoin Swasta Berpotensi Ganggu Stabilitas Ekonomi, Ini Tanggapan Asosiasi dan Analis Kripto.” Investortrust, 2025b.

Kontan. “BI Tegaskan Larangan Mata Uang Digital sebagai Alat Sistem Pembayaran.” Kontan.

Kontan. “BI Tengah Lakukan Eksperimen Penerbitan Digital Rupiah.” Kontan, 28 November 2025.

Kontan. “Pasar Stablecoin Global Capai US$ 308 Miliar, Rupiah Baru Punya Porsi 0,005%.” Kontan, 8 Oktober 2026.

Share Now:

Kategori