Bagi Saudara Warga Negara Asing (WNA) yang mendirikan PT PMA di Indonesia, atau mitra lokal yang menunjuk Direktur Asing, urusan izin tinggal seringkali menjadi beban
Dalam merencanakan pendirian PT Penanaman Modal Asing (PMA) di tahun 2026, pertanyaan pertama yang wajib Saudara jawab bukanlah “Berapa modalnya?”, melainkan “Apakah bidang usaha ini
Dalam rezim umum penanaman modal di Indonesia, terdapat sebuah aturan “besi” yang sering menjadi penghalang bagi investor. Aturan tersebut berbunyi: Nilai Investasi PT PMA wajib
Dinamika bisnis seringkali menuntut perusahaan lokal (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) untuk membuka diri terhadap suntikan modal atau kemitraan strategis dengan pihak asing. Ketika seorang Warga
Mendirikan perusahaan dengan modal asing (PT PMA) di Indonesia pada tahun 2026 menuntut kecermatan administratif yang tinggi. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM
Indonesia tetap menjadi primadona investasi global di Asia Tenggara pada tahun 2026. Stabilitas ekonomi dan reformasi regulasi melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor
Dunia hukum investasi Indonesia kembali mengalami evolusi yang signifikan. Memasuki tahun anggaran 2026, Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 (selanjutnya disebut
Bagi Saudara investor asing atau mitra lokal yang berencana mendirikan perusahaan patungan (Joint Venture) di tahun 2026, terdapat sebuah perubahan regulasi yang membawa angin segar.
Dalam praktik pendirian perusahaan asing (PT PMA) di Indonesia, seringkali terjadi kesalahpahaman mendasar mengenai terminologi keuangan yang diatur oleh negara. Memasuki tahun 2026, kesalahpahaman ini
Memasuki tahun 2026, lanskap investasi di Indonesia mengalami penyegaran regulasi yang signifikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Banyak
