Bayangkan aset pribadi Anda (rumah, tabungan hari tua, dan investasi properti) disita oleh pengadilan karena keputusan bisnis yang Anda ambil lima tahun lalu menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Ini bukan skenario film, melainkan risiko nyata yang dialami oleh seorang mantan Direktur Utama sebuah perusahaan manufaktur di Jakarta baru-baru ini. Kreditur dan pemegang saham minoritas berhasil membuktikan bahwa kerugian perusahaan bukan disebabkan oleh risiko pasar, melainkan akibat “kelalaian” direksi dalam prinsip kehati-hatian.
Selama ini, banyak eksekutif merasa aman di balik konsep “Tanggung Jawab Terbatas” atau Limited Liability. Mereka beranggapan bahwa jika PT rugi, maka risiko maksimal hanya sebatas modal yang disetor. Namun, tren yurisprudensi Mahkamah Agung belakangan ini menunjukkan pergeseran tajam. Konsep Piercing the Corporate Veil (menyingkap tabir perusahaan) kini semakin agresif diterapkan untuk mengejar harta pribadi direksi yang dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya.
Runtuhnya Tembok Pemisah Harta Pribadi dan Perusahaan
Landasan hukum utama bagi operasional korporasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT“). Pasal 97 ayat (3) UUPT secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
Masalah utamanya bukan pada definisi pasal tersebut, melainkan bagaimana hakim menafsirkan kata “lalai” dan “bersalah”. Dalam beberapa putusan terbaru, hakim tidak lagi hanya melihat adanya kerugian finansial, tetapi menelusuri proses pengambilan keputusan di balik kerugian tersebut. Jika Direksi mengambil keputusan strategis (seperti investasi besar, akuisisi, atau ekspansi) tanpa didasari kajian mendalam (feasibility study) yang layak, atau terindikasi memiliki benturan kepentingan, maka perlindungan hukum UUPT otomatis gugur.
Pada titik ini, Direksi tidak lagi bertindak sebagai organ perseroan, melainkan sebagai pribadi yang harus mengganti kerugian tersebut sampai ke harta kekayaan pribadinya.
Strategi Pertahanan: Doktrin Business Judgment Rule
Satu-satunya perisai yang dimiliki Direksi untuk melindungi aset pribadinya adalah doktrin Business Judgment Rule. Doktrin ini melindungi keputusan bisnis yang salah atau merugikan, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, tujuan yang benar, dan dasar informasi yang memadai. Namun, membuktikan hal ini di pengadilan membutuhkan dokumentasi hukum yang sangat rapi.
Menurut Gunawan Sembiring, S.H., Managing Partner Legalinfo Lawyers, batas antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian manajemen kini semakin tipis di mata hakim dan penegak hukum. Gunawan menekankan bahwa Direksi sering kali terjebak karena gagal mendokumentasikan dissenting opinion atau pendapat tidak setuju dalam Rapat Direksi, sehingga ketika terjadi gugatan, seluruh jajaran direksi dianggap menyetujui keputusan yang merugikan tersebut secara tanggung renteng.
Langkah Praktis Mengamankan Posisi Direksi (Action Plan)
Untuk memitigasi risiko gugatan pribadi dan penyitaan aset di masa depan, manajemen perusahaan wajib menerapkan protokol berikut:
-
Dokumentasi Keputusan yang Defensif Setiap keputusan strategis bernilai tinggi harus dilengkapi dengan Risalah Rapat yang detail. Bukan hanya mencatat hasil keputusan, tetapi juga mencatat rasio pertimbangan, data yang digunakan, dan mitigasi risiko yang telah dibahas. Jika Anda tidak setuju dengan keputusan mayoritas Direksi, pastikan ketidaksetujuan Anda tercatat secara tertulis dalam berita acara.
-
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang Terukur Pastikan setiap transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan telah melalui prosedur persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris sesuai anggaran dasar. Pelanggaran prosedur ini adalah celah paling mudah bagi lawan hukum untuk menyerang harta pribadi Anda.
-
Lunas dan Beres (Acquit et de Charge) Pastikan agenda RUPS Tahunan memberikan status acquit et de charge (pelepasan tanggung jawab) kepada Direksi. Namun, perlu diingat bahwa pelepasan ini tidak berlaku jika terbukti ada penggelapan atau manipulasi data dalam laporan keuangan yang disajikan.
-
Proteksi Asuransi D&O Pertimbangkan untuk meminta perusahaan menyediakan asuransi Directors and Officers (D&O) Liability. Asuransi ini krusial untuk menanggung biaya hukum (lawyer fee) dan ganti rugi jika Direksi digugat secara pribadi akibat keputusan jabatannya.
Kesimpulan
Menjadi Direksi di era bisnis modern membawa risiko hukum yang setara dengan besarnya remunerasi yang diterima. Fiduciary duty bukan sekadar jargon manajemen, melainkan kewajiban hukum yang mengikat hingga ke aset pribadi. Putusan-putusan pengadilan terkini mengirimkan sinyal keras: ketidakhati-hatian dalam mengelola uang perusahaan adalah tiket ekspres menuju kebangkrutan pribadi.
Jangan biarkan keputusan bisnis hari ini menjadi mimpi buruk hukum di masa depan. Pastikan setiap tanda tangan Anda dilindungi oleh analisis hukum yang matang.
