Pagi ini, komunitas hukum di seluruh Indonesia terbangun dengan satu agenda besar: menyambut era baru berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP Baru”). Setelah masa tunggu (vacatio legis) selama tiga tahun sejak diundangkan, hari ini, 2 Januari 2026, KUHP warisan kolonial Belanda resmi masuk museum sejarah.
Namun, di tengah euforia transisi hukum ini, muncul sebuah kejutan atau bisa dibilang sebuah “plot twist” regulasi.
Bersamaan dengan efektifnya KUHP Baru, Pemerintah dan DPR juga mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (selanjutnya disebut “UU Penyesuaian”). Kehadiran UU ini bukan sekadar pelengkap, melainkan secara teknis langsung “mengoreksi” dan menyelaraskan ratusan aturan lain, bahkan merevisi beberapa bagian dari KUHP Baru itu sendiri tepat di hari kelahirannya.
Mengapa Ada “Revisi” di Hari Pertama?
Bagi masyarakat awam, situasi Hukum 2026 ini mungkin membingungkan. Mengapa sebuah undang-undang yang baru saja efektif (KUHP Baru) langsung disandingkan dengan aturan perubahan?
Jawabannya terletak pada kompleksitas sistem hukum kita. KUHP Baru membawa paradigma yang benar-benar segar, seperti perubahan sistem denda dari nominal Rupiah menjadi sistem “Kategori” (Kategori I s.d VIII) dan penghapusan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran.
Masalahnya, Indonesia memiliki ratusan undang-undang sektoral (seperti UU Narkotika, UU ITE, UU Lingkungan Hidup) yang masih menggunakan “bahasa lama”. Jika tidak diselaraskan hari ini juga, akan terjadi kekacauan (chaos) penegakan hukum.
Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Konsiderans Menimbang huruf b UU Penyesuaian yang berbunyi:
“…bahwa perkembangan masyarakat menuntut adanya sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik antara Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana…”
Apa Saja yang Berubah?
Berdasarkan analisis terhadap naskah UU Penyesuaian, terdapat beberapa perubahan fundamental yang wajib diketahui oleh praktisi hukum dan masyarakat:
1. Selamat Tinggal Pidana Kurungan
Salah satu perubahan paling radikal adalah penghapusan pidana kurungan dalam undang-undang sektoral. Dalam rezim hukum yang lama, kita mengenal pidana penjara dan kurungan. Kini, melalui UU Penyesuaian, ancaman pidana kurungan dikonversi menjadi denda.
Sebagai gambaran, dalam Pasal-pasal peralihan disebutkan bahwa pidana kurungan di bawah 6 bulan kini dianggap sebagai Denda Kategori I, sedangkan kurungan 6 bulan atau lebih menjadi Denda Kategori II.
2. Sinkronisasi Denda Rupiah ke “Kategori” KUHP Baru diubah
cara pandangnya terhadap uang denda agar tidak tergerus inflasi. Oleh karena itu, UU Penyesuaian mengubah ribuan pasal di ratusan UU lain yang memuat nominal Rupiah (misal: “denda paling banyak Rp1.000.000.000”) menjadi sistem Kategori (misal: “denda paling banyak Kategori VI”).
3. Koreksi Terhadap KUHP Baru
Yang paling menarik, UU Penyesuaian juga melakukan fine-tuning terhadap pasal-pasal dalam KUHP Baru itu sendiri. Beberapa ketentuan mengenai pidana mati dengan masa percobaan, tindak pidana berita bohong, hingga delik kesusilaan mendapatkan penegasan ulang untuk menutup celah tafsir yang mungkin timbul saat implementasi dimulai hari ini.
Implikasi Bagi Penegakan Hukum
Kehadiran UU Penyesuaian ini adalah langkah “Jembatan Emas”. Tanpa undang-undang ini, hakim dan jaksa akan kesulitan menerapkan KUHP Baru pada kasus Narkotika atau Korupsi karena perbedaan sistem pemidanaan.
Meskipun terkesan mendadak, langkah ini justru memberikan kepastian hukum. Mulai hari ini, 2 Januari 2026, setiap orang yang membaca aturan pidana tidak boleh lagi hanya memegang satu buku. Anda harus menyandingkan KUHP Baru di tangan kanan dan UU Penyesuaian di tangan kiri.
Selamat datang di era baru hukum pidana Indonesia. Era di mana adaptasi cepat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
