Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah lanskap hukum merek di Indonesia melalui Putusan Nomor 144/PUU-XXI/2023 yang diresmikan pada 30 Juli 2024. Putusan ini secara signifikan merevisi ketentuan mengenai penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan (non-use), sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).
Perubahan ini memberikan dampak besar bagi seluruh pemilik merek, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan memberikan kepastian hukum dan ruang yang lebih luas untuk melindungi aset intelektual mereka. Mari kita bedah dua poin krusial dari putusan ini.
Perpanjangan Jangka Waktu “Non-Use” Merek dari 3 Tahun menjadi 5 Tahun
Perubahan paling fundamental dalam putusan ini adalah perpanjangan batas waktu di mana sebuah merek dapat dianggap tidak digunakan. Gugatan penghapusan merek kini memiliki syarat waktu yang lebih panjang.
Sebelum Putusan MK (Aturan Lama): Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan ke Pengadilan Niaga jika sebuah merek terdaftar tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
Setelah Putusan MK (Aturan Baru): Pasal 74 ayat (1) UU MIG kini dimaknai bahwa gugatan penghapusan merek baru dapat diajukan jika merek tersebut tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa.
Mengapa Jangka Waktu Diperpanjang?
Dalam pertimbangannya, MK mengakui bahwa meskipun Indonesia menganut asas pendaftaran pertama (first-to-file), karakteristik ekonomi nasional yang sangat bertumpu pada UMKM memerlukan perlakuan khusus. Jangka waktu 3 tahun dianggap terlalu singkat bagi pelaku UMKM yang mungkin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi luar biasa (force majeure).
Dengan perpanjangan menjadi 5 tahun, pemilik merek, khususnya UMKM, kini memiliki “napas” yang lebih panjang untuk mempersiapkan, memproduksi, dan memasarkan kembali produk atau jasa mereka tanpa dihantui ancaman penghapusan merek dalam waktu singkat.
Penegasan “Force Majeure” sebagai Alasan Pengecualian Penghapusan
Sebelumnya, Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MIG menyebutkan bahwa salah satu alasan pengecualian penghapusan merek adalah adanya “larangan serupa lainnya”. Frasa ini bersifat ambigu dan tidak memiliki penjelasan yang rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Melalui putusan ini, MK memberikan kejelasan dengan memaknai ulang frasa tersebut.
Sebelum Putusan MK (Aturan Lama): Frasa “larangan serupa lainnya” tidak terdefinisi dengan jelas, sehingga penafsirannya bisa beragam.
Setelah Putusan MK (Aturan Baru): Frasa tersebut kini dimaknai mencakup kondisi force majeure yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Apa Saja yang Termasuk Force Majeure?
MK menegaskan bahwa kondisi force majeure bisa menjadi alasan sah bagi pemilik merek untuk tidak menggunakan mereknya. Contoh kondisi tersebut antara lain:
Krisis ekonomi atau moneter
Bencana alam
Pandemi global
Keadaan luar biasa lainnya yang menghambat kegiatan usaha.
Penegasan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pengusaha yang usahanya terpaksa berhenti atau melambat karena faktor-faktor di luar kendali mereka.
Kesimpulan: Dampak Positif bagi Semua Pemilik Merek
Meskipun pertimbangan utama MK dalam Putusan 144/PUU-XXI/2023 adalah untuk melindungi dan mendukung ekosistem UMKM, manfaatnya berlaku secara universal bagi seluruh pemilik merek terdaftar di Indonesia.
Putusan ini menciptakan iklim yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Pemilik merek kini memiliki waktu yang lebih realistis untuk memanfaatkan hak eksklusifnya serta mendapatkan perlindungan saat menghadapi situasi kahar (force majeure).
