Pertanyaan
Halo Legalinfo. Saya kontraktor pengadaan material konstruksi (baja). Saya terikat kontrak suplai jangka panjang dengan harga tetap (fixed price) ke sebuah perusahaan. Masalahnya, karena konflik geopolitik global, harga baja dunia naik gila-gilaan sampai 200% bulan ini.
Barang (baja) sebenarnya masih ada di pasaran, tapi kalau saya paksakan beli dan suplai dengan harga kontrak lama, perusahaan saya pasti bangkrut seketika. Saya ingin ajukan pembatalan kontrak dengan alasan Force Majeure, tapi pihak sana menolak dan mengancam gugat wanprestasi. Apakah kenaikan harga ekstrem tidak termasuk Force Majeure? Mohon pencerahannya.”
(Bapak D, Vendor Konstruksi – Jakarta)
Intisari Jawaban
Jawaban singkatnya: Kenaikan harga ekstrem umumnya BUKAN Force Majeure, melainkan Hardship.
Perbedaan mendasar terletak pada “kemungkinan pelaksanaan”:
Force Majeure (Overmacht): Prestasi TIDAK MUNGKIN dilaksanakan (Impossible). Contoh: Pabrik terbakar habis, ada larangan ekspor dari pemerintah, atau bencana alam.
Hardship (Keadaan Sulit): Prestasi MASIH MUNGKIN dilaksanakan, namun menjadi SANGAT BERAT (Onerous) secara ekonomi dan merusak keseimbangan kontrak. Contoh: Lonjakan harga bahan baku drastis atau devaluasi mata uang.
Solusinya bukan pembatalan sepihak, melainkan Renegosiasi untuk penyesuaian harga.
Analisis Hukum
Sebagai lawyer yang sering menangani sengketa komersial, kami melihat banyak pengusaha terjebak menyamakan “rugi besar” dengan “bencana alam”. Mari kita bedah secara yuridis.
A. Force Majeure: Perisai Ketidakmungkinan
Dalam Hukum Perdata Indonesia (Pasal 1244 & 1245 KUHPerdata), Force Majeure adalah keadaan di mana debitur terhalang melaksanakan kewajibannya karena sebab yang tidak terduga dan bukan karena kesalahannya.
Kunci: Impossibility of Performance (Ketidakmungkinan Pelaksanaan).
Konsekuensi: Membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi dan/atau mengakhiri kontrak tanpa penalti.
Contoh: Kapal pengangkut tenggelam (barang musnah), atau terbitnya peraturan pemerintah yang melarang impor barang tersebut. Di sini, mau sekuat apapun usaha Saudara, kontrak tetap tidak bisa dijalankan.
B. Hardship: Ketidakseimbangan Ekstrem
Konsep Hardship lebih banyak diadopsi dari prinsip hukum internasional (UNIDROIT Principles) namun diakui dalam praktik hukum Indonesia melalui asas Itikad Baik (Good Faith) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Kunci: Fundamental Alteration of Equilibrium (Perubahan Mendasar pada Keseimbangan Kontrak).
Kondisi: Biaya pelaksanaan meningkat drastis atau nilai dari prestasi yang diterima merosot tajam. Saudara bisa mengirim barang, tapi ongkosnya akan mematikan bisnis Saudara.
Konsekuensi: Hardship tidak serta merta membatalkan kontrak. Konsekuensi utamanya adalah kewajiban para pihak untuk melakukan Renegosiasi (Renegotiation) guna memulihkan keseimbangan kontrak (misal: penyesuaian harga). Jika renegosiasi gagal, barulah pengadilan dapat memutuskan untuk mengubah isi kontrak atau mengakhiri kontrak.
C. Tabel Perbandingan Strategis
| Aspek | Force Majeure | Hardship |
| Sifat Hambatan | Mustahil dilakukan (Impossible) | Sangat berat dilakukan (Onerous) |
| Penyebab | Fisik atau Legal (Bencana, Perang, UU) | Ekonomi (Inflasi, Kenaikan Harga, Kurs) |
| Tujuan Hukum | Pembebasan dari tanggung jawab | Pemulihan keseimbangan kontrak |
| Solusi Utama | Pengakhiran/Penundaan Kontrak | Renegosiasi kontrak (Adendum) |
Kesimpulan
Dalam kasus kenaikan harga material yang ekstrem, Saudara berada dalam situasi Hardship, bukan Force Majeure. Jika Saudara memaksakan dalil Force Majeure di pengadilan, besar kemungkinan akan ditolak karena barang (baja) masih tersedia di pasar, hanya saja harganya mahal.
Saran: Segera kirimkan surat pemberitahuan Hardship kepada mitra bisnis Saudara. Ajak mereka duduk bersama untuk merevisi harga kontrak dengan dasar itikad baik, agar proyek tetap berjalan tanpa mematikan bisnis salah satu pihak. Jangan langsung berhenti suplai (stop supply), karena itu akan dianggap wanprestasi.
