Industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) adalah salah satu sektor paling kompleks dan padat regulasi di Indonesia. Diatur secara ketat oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut “UU Minerba“), setiap kegiatan di sektor ini memiliki implikasi hukum yang sangat besar.
Sebagai praktisi hukum yang sering menangani sengketa di bidang ini, kami melihat ada beberapa pasal spesifik dalam UU Minerba yang berulang kali muncul sebagai epicentrum gugatan perdata.
Gugatan ini tidak hanya datang dari mitra bisnis (wanprestasi), tetapi juga sering kali berupa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh masyarakat terdampak, organisasi lingkungan, atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) lain yang merasa dirugikan.
Berikut adalah analisis mendalam mengenai pasal-pasal krusial tersebut dan mengapa pasal-pasal tersebut sangat rawan sengketa.
1. Pasal 99 dan Pasal 100 UU Minerba: Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang
Pasal tersebut tanpa diragukan lagi, adalah salah satu sumber sengketa perdata paling umum.
-
Pasal 99 UU Minerba mewajibkan pemegang IUP dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
-
Pasal 100 UU Minerba mengatur secara spesifik kewajiban untuk menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
Mengapa sering digugat?
Kegagalan melaksanakan reklamasi adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang nyata. Ketika perusahaan meninggalkan lubang tambang (void) tanpa pemulihan, mereka tidak hanya melanggar UU Minerba, tetapi juga menyebabkan kerugian ekologis dan sosial.
Dasar gugatan PMH (Pasal 1365 KUHPerdata) menjadi sangat kuat ketika dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban hukum (norma) dalam Pasal 99 dan 100 UU Minerba. Pihak yang dirugikan baik itu masyarakat yang kehilangan sumber air, petani yang lahannya rusak karena erosi, atau pemerintah daerah dapat menuntut ganti rugi materiil dan imateriil atas kegagalan pemulihan lingkungan tersebut.
2. Pasal 110 dan 111 UU Minerba : Pengalihan IUP dan IUPK
Dua pasal ini mengatur tentang “transaksi” perizinan tambang.
-
Pasal 110 UU Minerba menyatakan bahwa IUP dan IUPK tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
-
Pasal 111 UU Minerba memberikan pengecualian, di mana pengalihan kepemilikan saham IUP atau IUPK dapat dilakukan (bukan pengalihan izinnya, tapi saham perusahaannya) selama mendapat persetujuan Menteri dan telah memenuhi syarat tertentu (eksplorasi selesai, dsb.).
Mengapa sering digugat?
Banyak sengketa bisnis pertambangan berakar di sini. Praktik di lapangan seringkali abu-abu. Perjanjian “jual-beli” IUP sering disamarkan dalam bentuk akuisisi saham yang tidak prosedural atau melalui perjanjian nominee (pinjam nama).
Ketika salah satu pihak merasa dirugikan dalam transaksi “pengambilalihan” konsesi ini, gugatan wanprestasi atau PMH akan muncul. Hakim akan menguji apakah transaksi tersebut sah menurut Pasal 111 UU Minerba atau sebenarnya merupakan upaya terselubung untuk melanggar larangan di Pasal 110 UU Minerba. Jika terbukti melanggar Pasal 110 UU Minerba, perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void) karena kausa yang tidak halal (Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata).
3. Pasal 134 UU Minerba: Hak Masyarakat Adat dan Ulayat
Pasal ini mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Pemegang IUP/IUPK yang wilayahnya bersinggungan dengan tanah ulayat wajib menyelesaikan persoalan hak ulayat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mengapa sering digugat?
Sengketa lahan adalah “menu utama” dalam konflik pertambangan. Gugatan perdata sering diajukan oleh kelompok masyarakat adat yang merasa hak ulayat mereka diserobot tanpa kompensasi yang layak atau tanpa proses musyawarah yang benar.
Pelanggaran terhadap Pasal 134 UU Minerba digunakan sebagai dasar PMH untuk menuntut penghentian kegiatan di lahan sengketa dan/atau ganti rugi atas hilangnya hak komunal mereka.
4. Pasal 136 UU Minerba: Penggunaan Lahan Masyarakat (Ganti Rugi)
Berbeda dengan hak ulayat (komunal), pasal ini fokus pada hak individu.
-
Pasal 136 ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa pemegang IUP/IUPK baru dapat memulai kegiatan operasi produksi setelah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak.
-
Pasal 136 ayat (2) UU Minerba menegaskan bahwa penyelesaian ini dapat dilakukan dengan cara ganti rugi, pengakuan, atau bentuk lain yang disepakati.
Mengapa sering digugat?
Ini adalah sumber sengketa klasik, ganti rugi lahan yang tidak tuntas. Perusahaan tambang seringkali dianggap melakukan penekanan, membayar ganti rugi di bawah harga wajar, atau bahkan memulai aktivitas (land clearing) sebelum proses ganti rugi selesai 100%.
Masyarakat pemilik lahan akan menggunakan Pasal 136 UU Minerba sebagai dasar gugatan wanprestasi (jika sudah ada perjanjian ganti rugi yang diingkari) atau PMH (jika perusahaan masuk tanpa izin dan merusak lahan).
5. Pasal 140 dan 141 UU Minerba: Hubungan Antar Pemegang IUP
Dalam sebuah kawasan pertambangan, seringkali terdapat lebih dari satu pemegang IUP yang beroperasi berdekatan. UU Minerba mengatur hubungan “antar tetangga” ini.
-
Pasal 140 UU Minerba mewajibkan pemegang IUP untuk menghormati dan tidak mengganggu aktivitas pemegang IUP lain yang sudah ada sebelumnya (first come, first served principle).
-
Pasal 141 UU Minerba mengatur tentang hak penggunaan fasilitas bersama, seperti jalan tambang (hauling road), pelabuhan, dan sebagainya.
Mengapa sering digugat?
Sengketa antar-perusahaan tambang sangat lazim terjadi. Gugatan perdata bisa muncul ketika:
-
Aktivitas peledakan (blasting) Perusahaan A merusak infrastruktur atau cadangan Perusahaan B (Pelanggaran Pasal 140).
-
Perusahaan A menolak memberikan akses jalan hauling kepada Perusahaan B, padahal itu satu-satunya akses yang wajar (Sengketa terkait Pasal 141).
-
Tumpang tindih (overlapping) wilayah izin yang berujung pada sengketa PMH mengenai siapa yang berhak menambang di area tersebut.
Kesimpulan
UU Minerba tidak hanya menciptakan kewajiban administratif dan pidana, tetapi juga melahirkan serangkaian norma hukum yang menjadi dasar bagi hak-hak keperdataan.
Bagi pelaku usaha tambang, pemahaman mendalam atas pasal-pasal terkait reklamasi (Pasal 99 UU Minerba), pengalihan izin (Pasal 110-111 UU Minerba), dan hak atas tanah (Pasal 134 & 136 UU Minerba) adalah kunci mitigasi risiko hukum. Kegagalan mematuhi norma-norma ini membuka pintu lebar bagi gugatan perdata yang dapat berujung pada ganti rugi bernilai miliaran rupiah dan penghentian operasi.
