Bagi Saudara investor asing atau mitra lokal yang berencana mendirikan perusahaan patungan (Joint Venture) di tahun 2026, terdapat sebuah perubahan regulasi yang membawa angin segar. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, telah merevisi ambang batas “biaya masuk” (entry barrier) untuk mendirikan PT Penanaman Modal Asing (PMA).
Kabar yang beredar adalah: “Modal pendirian PT PMA tidak lagi harus setor Rp10 Miliar di depan.”
Tim Legalinfo Lawyers mengonfirmasi bahwa kabar tersebut benar secara hukum, namun perlu kami luruskan konteksnya agar Saudara tidak terjebak dalam euforia semata yang berujung pada sanksi administratif. Berikut adalah analisis lengkap mengenai kebijakan relaksasi modal ini.
1. Relaksasi Modal Disetor: Cukup Rp2,5 Miliar
Selama bertahun-tahun, syarat modal disetor (paid-up capital) minimal Rp10 Miliar menjadi tembok penghalang bagi banyak investor asing skala menengah (medium enterprise) untuk masuk ke Indonesia.
Namun, dalam regulasi terbaru yang berlaku efektif di tahun 2025-2026, pemerintah melunakkan syarat tersebut. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (10) Permen Investasi/BKPM No. 5 Tahun 2025, disebutkan bahwa:
“Ketentuan minimum permodalan bagi PMA … merupakan modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) … per perseroan terbatas.”
Ini adalah terobosan signifikan. Artinya, saat Saudara menandatangani Akta Pendirian di hadapan Notaris, Saudara hanya perlu membuktikan penyetoran dana awal sebesar Rp2,5 Miliar ke rekening perseroan. Ini jauh lebih ringan dibandingkan aturan sebelumnya.
2. Syarat “Tersembunyi”: Komitmen Investasi Tetap Tinggi
Meskipun “tiket masuk” (modal disetor) sudah lebih murah, Saudara harus ingat bahwa “harga berlangganan” (nilai investasi) tidak berubah. Pemerintah tetap menginginkan investasi berkualitas.
Sesuai Pasal 26 Ayat (2), Saudara tetap diwajibkan memiliki Total Nilai Investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan per bidang usaha.
Apa konsekuensinya bagi Saudara? Saudara tidak bisa hanya berdiam diri dengan modal Rp2,5 Miliar tersebut selamanya. Dalam pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) ke BKPM, Saudara harus menunjukkan progress realisasi investasi—baik melalui pembelian aset tetap, belanja modal (Capex), maupun biaya operasional—hingga mencapai angka akumulatif Rp10 Miliar.
Jika Saudara hanya menyetor Rp2,5 Miliar dan tidak ada penambahan realisasi investasi, Izin Usaha Saudara di sistem OSS RBA berisiko dibekukan.
3. Ketentuan Penguncian Dana (Lock-Up Period)
Pemerintah juga mengantisipasi praktik “uang lewat” (dana disetor hanya untuk syarat akta, lalu ditarik kembali). Dalam regulasi baru ini, pengawasan terhadap aliran dana modal diperketat.
Mengacu pada Pasal 27, dana modal disetor tersebut:
“…tidak dapat dipindahkan dari rekening badan usaha untuk waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan.”
Saudara harus memastikan bahwa uang Rp2,5 Miliar tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan operasional PT PMA (seperti sewa kantor, gaji pegawai, beli inventaris), bukan ditarik kembali ke rekening pribadi pemegang saham di luar negeri. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dideteksi melalui pemeriksaan laporan keuangan perusahaan.
4. Strategi Hukum untuk Investor
Dengan adanya aturan baru ini, Legalinfo Lawyers menyarankan strategi pendirian sebagai berikut:
Tahap Pendirian: Setor modal Rp2,5 Miliar (atau ekuivalen dalam USD) untuk memenuhi syarat legalitas Akta dan SK Kemenkumham.
Tahap Perizinan OSS: Susun rencana investasi senilai >Rp10 Miliar. Masukkan modal Rp2,5 Miliar sebagai “Modal Tetap” dan sisa Rp7,5 Miliar+ sebagai rencana modal kerja atau pembelian mesin di masa depan.
Tahap Operasional: Pastikan seluruh pengeluaran perusahaan tercatat rapi untuk dilaporkan dalam LKPM setiap triwulan, guna membuktikan bahwa Saudara sedang menuju target investasi Rp10 Miliar.
Kesimpulan
Penurunan syarat modal disetor menjadi Rp2,5 Miliar adalah kesempatan emas bagi Saudara untuk mendirikan PT PMA dengan cashflow awal yang lebih ringan. Namun, ini bukanlah pembebasan dari kewajiban investasi skala besar.
Jangan biarkan kesalahan interpretasi regulasi menghambat bisnis Saudara di Indonesia.
