Pertanyaan
Selamat siang Legalinfo Lawyers. Saya menjabat sebagai Direktur di sebuah perusahaan induk (Holding). Baru-baru ini, saya diminta untuk merangkap jabatan sebagai Komisaris di anak perusahaan yang bergerak di pasar yang sama dengan perusahaan lain dalam grup kami. Apakah rangkap jabatan seperti ini diperbolehkan, ataukah melanggar hukum persaingan usaha?
Intisari Jawaban
Pada dasarnya, jabatan rangkap direksi atau komisaris (interlocking directorate) di perusahaan yang berbeda tidak serta-merta dilarang. Namun, praktik ini menjadi ilegal menurut Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 jika rangkap jabatan tersebut dilakukan di perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama, memiliki keterkaitan erat, atau berpotensi menguasai pangsa pasar tertentu yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Penjelasan Lengkap
Dalam dunia bisnis korporasi, menempatkan orang kepercayaan di berbagai posisi strategis grup perusahaan adalah hal yang lumrah. Namun, Anda perlu berhati-hati. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan batasan tegas mengenai hal ini.
Berikut adalah analisis hukum mendalam mengenai larangan rangkap jabatan dan risikonya bagi korporasi.
1. Apa Itu Interlocking Directorate dan Kapan Dilarang?
Interlocking Directorate adalah situasi di mana seseorang menduduki jabatan direksi atau komisaris di dua perusahaan atau lebih secara bersamaan.
Menurut Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999, seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, dilarang merangkap jabatan yang sama pada perusahaan lain jika perusahaan-perusahaan tersebut:
Berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau sejenis usaha; atau
Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu.
Jika rangkap jabatan tersebut mengakibatkan terganggunya persaingan atau memunculkan persaingan semu (pseudo-competition), maka hal tersebut menjadi pelanggaran hukum.
2. Risiko Hukum: Mengapa Jabatan Rangkap Dicurigai KPPU?
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menaruh perhatian serius pada isu ini karena rangkap jabatan dapat menjadi pintu masuk bagi kartel atau penyalahgunaan posisi dominan. Risikonya meliputi:
Koordinasi Harga Mudah Terjadi: Jika direktur perusahaan A juga menjabat di perusahaan B (pesaingnya), mereka dapat dengan mudah menetapkan harga yang sama, menghilangkan persaingan harga yang sehat.
Bocoran Rahasia Dagang: Informasi sensitif mengenai strategi perusahaan dapat “mengalir” dengan mudah antar entitas.
Diskriminasi: Dalam hubungan vertikal (hulu-hilir), direktur yang merangkap jabatan bisa memprioritaskan pasokan ke perusahaannya sendiri dan menghambat pesaing lain.
3. Studi Kasus: Pelajaran dari Kasus Indomaret
Untuk memahami bagaimana penerapan aturan ini dalam praktik, kita dapat merujuk pada salah satu putusan KPPU terdahulu yang melibatkan grup ritel besar.
Dalam pemeriksaan perkara tersebut, ditemukan fakta hukum di mana seorang Terlapor menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Indomarco Adi Prima sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan afiliasi lainnya dalam periode waktu yang sama.
Selain itu, diketahui pula terdapat fakta kepemilikan saham mayoritas (80%) oleh perusahaan induk (PT. Indofood Sukses Makmur).
Analisis Hukum:
KPPU menilai bahwa kombinasi antara jabatan rangkap dan kepemilikan saham silang (cross-ownership) tersebut memungkinkan terjadinya kontrol manajemen secara vertikal. Akibatnya, terjadi potensi persaingan usaha tidak sehat, di mana perusahaan bisa mengatur pasokan atau harga yang menguntungkan grup sendiri dan menutup akses bagi pesaing. Praktik ini menciptakan integrasi vertikal yang dapat menghambat persaingan yang sehat di pasar.
4. Kesimpulan dan Saran Hukum
Jabatan rangkap direksi (interlocking directorate) dalam satu grup perusahaan (afiliasi) memang sering dilakukan untuk efisiensi kontrol. Namun, jika perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di pasar yang sama atau memiliki hubungan hulu-hilir yang dominan, risiko pelanggaran Pasal 26 sangat tinggi.
Jika grup perusahaan Anda memiliki struktur jabatan rangkap, pastikan:
Pangsa pasar gabungan perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendominasi pasar secara berlebihan.
Tidak ada kebijakan yang mendiskriminasi pesaing di luar grup.
Lakukan audit hukum (legal audit) terhadap struktur organisasi perusahaan.
Jangan Ambil Risiko dengan Struktur Korporasi Anda
Apakah struktur direksi di grup perusahaan Anda sudah aman dari jerat hukum persaingan usaha? Jangan tunggu sampai ada panggilan dari KPPU.
