In January 2026, the board of a Malaysian-owned plantation subsidiary in South Sumatra was stunned when local prosecutors initiated a criminal inquiry into the company
In early 2026, a Japanese industrial conglomerate faced a high-stakes investigation by the Corruption Eradication Commission (KPK) after a middle-manager at their Bekasi plant was
In 2025, a Japanese manufacturing conglomerate involved in a joint venture dispute in Jakarta opted for the District Court system, expecting a resolution based on
A digital nomad in Canggu recently found himself in a nightmare scenario: a minor physical altercation at a local beach club escalated into a police
Bayangkan skenario ini terjadi pada perusahaan Anda. Seorang Manajer Operasional di cabang daerah, demi mengejar target KPI triwulanan, memutuskan untuk memberikan “uang pelicin” kepada pejabat
Memberikan pinjaman uang sering kali lebih mudah daripada memintanya kembali. Banyak kreditur atau pemberi pinjaman yang merasa frustrasi ketika debitur sulit dihubungi atau terus menunda
Memberikan pinjaman uang sering kali lebih mudah daripada memintanya kembali. Banyak kreditur atau pemberi pinjaman yang merasa frustrasi ketika debitur sulit dihubungi atau terus menunda
Isu mengenai utang piutang sering kali menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, terutama ketika debitur mengalami kesulitan finansial dan tidak mampu melunasi kewajibannya. Ketakutan terbesar
Pagi ini, komunitas hukum di seluruh Indonesia terbangun dengan satu agenda besar: menyambut era baru berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Selama bertahun-tahun, hukum pidana Indonesia sering dianggap “gagap” ketika berhadapan dengan entitas bisnis. Ketika sebuah perusahaan mencemari lingkungan, menyuap pejabat, atau memanipulasi pajak, seringkali timbul
