Dalam sengketa pertambangan, gugatan perbuatan melawan hukum (“PMH“) terkait ganti rugi lahan adalah salah satu risiko litigasi paling substansial yang dihadapi korporasi. Penggugat, seringkali dengan
Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN“) yang bersifat konkret, individual, dan final, merupakan objek yang rentan digugat di Pengadilan Tata
Industri pertambangan, sebagai sektor padat modal dengan risiko inheren yang tinggi, kini menghadapi tantangan litigasi yang semakin kompleks. Peningkatan kesadaran publik akan isu lingkungan dan
Aktivitas pertambangan, meskipun vital bagi perekonomian, seringkali meninggalkan dampak lingkungan yang serius. Kita berbicara tentang pencemaran air, kerusakan lahan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Ketika regulator,
Eskalasi konflik agraria antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas tanah ulayat adalah realitas hukum yang tak terhindarkan. Seringkali, IUP
Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (“MHA“) dan hak-hak tradisionalnya, termasuk hak ulayat atas tanah, diakui secara konstitusional oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, dalam
Konflik agraria antara Masyarakat Hukum Adat (“MHA“) dengan korporasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP“) merupakan fenomena yang kerap terjadi di Indonesia. Sengketa ini seringkali berujung
Dalam industri pertambangan, sengketa lahan adalah “hantu” yang paling ditakuti investor. Nilai sengketa bukan sekadar harga tanah. Ini adalah pertaruhan atas cadangan mineral bernilai triliunan,
Industri pertambangan adalah sektor dengan taruhan besar (high-stakes). Kontrak bernilai triliunan, investasi jangka panjang, dan kompleksitas operasional yang tinggi menjadikannya lahan subur bagi sengketa. Mulai
Industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) adalah salah satu sektor paling kompleks dan padat regulasi di Indonesia. Diatur secara ketat oleh Undang-Undang No. 3
